JAKARTA – BELA RAKYAT – Kekuatan ekonomi UMKM dinilai sangat besar bagi perekonomian nasional. Namun, akses permodalan masih menjadi hambatan utama yang belum terpecahkan hingga kini.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Permodalan dan Pembiayaan UMKM yang digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026).
Menurut Saleh, UMKM yang mendapat pendampingan berkelanjutan, akses teknologi, dan ekosistem yang mendukung mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Permodalan adalah faktor penentu maju atau tidaknya UMKM. Ini adalah tantangan utama, baik untuk usaha kecil maupun menengah. Ironisnya, banyak bank yang masih enggan melirik UMKM dan menjadikan UMKM sebagai pilihan kedua untuk penyaluran modal,” ujar Saleh.
Ia menyebut persoalan modal ini sebagai masalah klasik yang juga menjadi catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS periode 2016-2020 menunjukkan, permodalan menjadi faktor paling dominan yang dikeluhkan pelaku UMKM.
Saleh menjelaskan, ada beberapa penyebabnya. Pertama, persyaratan pengajuan kredit yang rumit. Kedua, mayoritas pelaku UMKM tidak memiliki aset agunan. Ketiga, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur pengajuan pinjaman ke bank, sehingga pengajuannya sering ditolak.
“Kesan yang muncul, karena UMKM tersebar luas dan dimana-mana, bank menganggap tidak menguntungkan. Padahal perusahaan besar justru sangat mudah mendapat pinjaman. Ini yang akan kita perbaiki regulasinya, agar bank-bank penyalur tidak bisa lagi lari dari kewajibannya menyalurkan kredit untuk UMKM,” tegasnya.
