Komisi VIII DPR Kunker Spesifik ke Bogor, Ina Ammania: Persiapan Haji 2027 Harus Matang dan Berorientasi pada Jemaah

BOGOR – BELA RAKYAT – Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania bersama rekan-rekan Komisi VIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor dalam rangka pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H / 2027 M.

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan persiapan haji dilakukan sejak jauh hari dan berjalan sesuai standar pelayanan.

Bacaan Lainnya

Menurut Ina Ammania, kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tidak bisa dilakukan secara mendadak. Diperlukan koordinasi yang kuat dan perencanaan yang komprehensif.

“Kesiapan penyelenggaraan haji perlu dipastikan sejak jauh hari. Mulai dari koordinasi antarinstitusi, kesiapan layanan bagi jemaah, pemenuhan kebutuhan jemaah, hingga berbagai aspek teknis lainnya harus dipersiapkan secara matang,” ujar Ina Ammania dalam keterangannya yang dikutip dari akun TikTok pribadinya.

Ia menegaskan, tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk menjamin pelaksanaan ibadah haji yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh jemaah.

“Tujuan utamanya agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib, nyaman, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah,” tambahnya.

Melalui kunjungan kerja spesifik ini, Komisi VIII DPR RI ingin melihat secara langsung kondisi dan kesiapan di lapangan, sekaligus menyerap aspirasi dan berbagai persoalan yang muncul di daerah.

Ina Ammania juga menekankan bahwa fungsi pengawasan DPR RI tidak hanya terbatas pada kelengkapan administrasi.

“Pengawasan DPR RI bukan sekadar memastikan kesiapan administratif, tetapi juga memastikan setiap proses penyelenggaraan benar-benar berorientasi pada kepentingan dan pelayanan jemaah,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Lebih lanjut, Ina menambahkan, persiapan yang baik merupakan bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas dari tahun ke tahun.

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji 2027 mendatang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *