DEKAI, PAPUA – BELA RAKYAT – Polemik administrasi pemerintahan kampung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali memasuki babak penting. Setelah salinan fisik Putusan Mahkamah Agung Nomor 101 PK/TUN/2026 tanggal 27 Juli 2026 diterima, Asosiasi Desa se-Kabupaten Yahukimo mendesak Pemerintah Kabupaten Yahukimo segera mengambil sikap resmi dan langkah konkret demi memberikan kepastian hukum bagi 517 kampung.
Ketua Asosiasi Desa se-Kabupaten Yahukimo Nek Kambue didampingi Sekretaris Asosiasi Desa Benni Hesegem menyampaikan desakan tersebut di Dekai, Minggu, 13 September 2026. Mereka meminta pemerintah daerah tidak membiarkan ketidakjelasan administratif berlarut-larut karena persoalan tersebut menyangkut langsung penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelayanan publik, serta kepentingan masyarakat.
Dalam dokumen yang menjadi dasar pernyataan Asosiasi Desa tersebut, Mahkamah Agung disebut telah menolak permohonan Peninjauan Kembali Kedua (PK II) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Putusan inilah yang kini menjadi perhatian para kepala kampung dan masyarakat karena dinilai memiliki konsekuensi terhadap dasar administratif penyelenggaraan pemerintahan kampung di wilayah Yahukimo.
Salinan Fisik Putusan MA Jadi Titik Penting
Menurut Asosiasi Desa, diterimanya salinan fisik putusan MA menjadi perkembangan penting setelah sebelumnya muncul berbagai penafsiran mengenai status dan tindak lanjut perkara tersebut.
Asosiasi Desa berpandangan bahwa setelah adanya putusan PK II tersebut, Pemerintah Kabupaten Yahukimo perlu segera membaca dan menindaklanjuti putusan secara utuh sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Mereka secara khusus menyoroti SK Bupati Yahukimo Nomor 147 Tahun 2021 dan SK Bupati Yahukimo Nomor 298 Tahun 2021 yang selama ini menjadi bagian dari polemik administrasi pemerintahan kampung.
Bagi Asosiasi Desa, SK Bupati Yahukimo Nomor 147 Tahun 2021 merupakan dokumen yang harus mendapatkan kejelasan status dan tindak lanjut setelah adanya putusan pengadilan. Sementara terhadap SK Nomor 298 Tahun 2021, Asosiasi Desa menyatakan bahwa berdasarkan pemahaman mereka terhadap putusan, keputusan tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
Namun, pada titik ini, sikap Asosiasi Desa tersebut tetap perlu dibaca sebagai posisi pihak yang berkepentingan, sementara konsekuensi administratif konkret dari putusan harus merujuk pada amar dan pertimbangan hukum putusan serta mekanisme pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang.
Pemda Sebelumnya Minta Putusan Dibaca Secara Utuh
Polemik ini sebelumnya juga mendapat respons dari Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo. Pada 22 Agustus 2026, Pemkab Yahukimo disebut telah mengeluarkan siaran pers yang meminta agar putusan pengadilan dibaca secara utuh dan proses verifikasi dilakukan terlebih dahulu.
Sikap tersebut menjadi penting karena putusan pengadilan tidak semestinya ditafsirkan hanya berdasarkan potongan informasi atau kesimpulan sepihak. Isi amar putusan, objek sengketa, kedudukan para pihak, serta konsekuensi administratifnya harus dipastikan secara cermat sebelum diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintahan.
Kini, setelah Asosiasi Desa menyatakan telah menerima salinan fisik Putusan MA Nomor 101 PK/TUN/2026, tuntutan terhadap Pemkab Yahukimo semakin mengerucut: apa langkah resmi pemerintah daerah terhadap putusan tersebut dan bagaimana status administrasi pemerintahan 517 kampung ke depan?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena ketidakjelasan berkepanjangan dapat berpengaruh terhadap roda pemerintahan kampung dan pelayanan kepada masyarakat.
517 Kampung Menunggu Kepastian
Ketua Asosiasi Desa se-Kabupaten Yahukimo, Nek Kambue, menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan di luar koridor hukum.
Sebaliknya, Asosiasi Desa meminta agar pemerintah daerah mengambil langkah administratif berdasarkan putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami meminta ketegasan dan langkah nyata dari Pemerintah Daerah agar roda pemerintahan kampung, pelayanan publik, serta pengelolaan dana desa bagi 517 kampung dapat berjalan normal kembali tanpa adanya keraguan mengenai dasar hukumnya,” tegas Nek Kambue.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa persoalan ini tidak hanya dipandang sebagai sengketa administratif antarpihak. Bagi Asosiasi Desa, dampaknya berpotensi menyentuh masyarakat luas karena pemerintahan kampung merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah.
Ketika terjadi ketidakjelasan mengenai siapa yang memiliki legitimasi administratif dalam menjalankan pemerintahan kampung, maka yang dikhawatirkan bukan semata persoalan jabatan, tetapi juga kelancaran pelayanan masyarakat, administrasi pemerintahan, dan berbagai program pembangunan di kampung.
Pasal 116 UU PTUN Jadi Rujukan
Asosiasi Desa juga mengingatkan mengenai mekanisme pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam rilisnya, mereka merujuk Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu dasar mengenai mekanisme pelaksanaan putusan.
Menurut Asosiasi Desa, prinsip utama yang harus dikedepankan adalah kepastian hukum, tertib administrasi, transparansi, serta penyelesaian melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Karena itu, mereka meminta agar tindak lanjut putusan tidak dilakukan berdasarkan tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Semua pihak diminta menempatkan hukum sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Kekhawatiran Munculnya Dualisme Kepemimpinan
Sekretaris Asosiasi Desa se-Kabupaten Yahukimo, Benni Hesegem, mengatakan bahwa salah satu hal yang paling dikhawatirkan adalah munculnya dualisme kepemimpinan di tingkat kampung.
Menurut dia, tanpa adanya penjelasan resmi pemerintah daerah, masyarakat dan aparat kampung dapat menerima informasi berbeda mengenai siapa yang memiliki dasar kewenangan administratif.
“Kami tidak menginginkan adanya dualisme kepemimpinan maupun gesekan di tengah masyarakat. Karena itu, kami meminta Pemda dan seluruh pihak terkait duduk bersama, membaca putusan secara utuh, kemudian mengambil langkah berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku,” ujar Benni Hesegem.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan agar persoalan yang telah masuk ke ranah hukum tidak berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.
Asosiasi Desa menilai kepastian hukum harus segera diwujudkan melalui komunikasi terbuka antara pemerintah daerah, para kepala kampung, aparat pemerintahan, serta pihak-pihak yang berkepentingan.
Persoalan Bukan Sekadar SK, Tetapi Pelayanan Publik
Jika ditelusuri lebih jauh, inti persoalan yang kini diperdebatkan bukan sekadar mengenai keberadaan sebuah surat keputusan bupati.
Di balik status administratif SK tersebut terdapat kepentingan ribuan masyarakat yang menggantungkan pelayanan pemerintahan kepada kampung masing-masing.
Kampung merupakan tempat masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan dasar pemerintahan. Karena itu, setiap ketidakpastian mengenai legitimasi administratif dapat berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan apabila tidak segera diselesaikan secara terukur.
Asosiasi Desa karena itu meminta Pemkab Yahukimo memberikan penjelasan yang dapat dipahami oleh seluruh kepala kampung. Penjelasan tersebut dinilai penting agar tidak ada pihak yang berjalan berdasarkan tafsir masing-masing terhadap putusan MA.
Pemkab Diminta Jangan Biarkan Ruang Tafsir Berkembang
Dalam situasi seperti ini, komunikasi pemerintah menjadi faktor penting. Ketika pemerintah belum memberikan penjelasan yang komprehensif, ruang tafsir publik akan semakin terbuka.
Berbagai pihak dapat membaca putusan dengan perspektif berbeda. Pada akhirnya, perbedaan penafsiran tersebut berpotensi melahirkan klaim kewenangan yang saling bertentangan.
Asosiasi Desa meminta Pemkab Yahukimo mengambil posisi yang jelas berdasarkan dokumen resmi dan mekanisme hukum. Bila memang diperlukan proses verifikasi administratif, proses tersebut diminta dilakukan secara terbuka dan segera disampaikan kepada masyarakat.
Dengan demikian, para kepala kampung tidak berada dalam posisi menunggu tanpa kepastian mengenai langkah pemerintahan berikutnya.
Asosiasi Desa Serukan Masyarakat Tetap Tenang
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Asosiasi Desa justru meminta seluruh masyarakat Yahukimo menahan diri.
Para kepala kampung, aparat kampung, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas diimbau menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Asosiasi Desa juga meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi memicu konflik dan menyerahkan tindak lanjut administratif kepada pemerintah serta lembaga yang memiliki kewenangan.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa tuntutan terhadap kepastian hukum tidak diarahkan untuk memperuncing konflik, tetapi justru untuk mencegah konflik berkembang di tingkat masyarakat.
Bola Kini Berada di Tangan Pemerintah Daerah
Dengan diterimanya salinan fisik Putusan MA Nomor 101 PK/TUN/2026, perhatian kini tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Publik menunggu bagaimana Pemkab membaca amar putusan tersebut, bagaimana kedudukan SK Bupati Nomor 147 Tahun 2021 dan SK Bupati Nomor 298 Tahun 2021 setelah putusan tersebut, serta langkah administratif apa yang akan ditempuh terhadap pemerintahan 517 kampung.
Di sinilah pentingnya pemerintah daerah memberikan penjelasan resmi yang bersumber dari dokumen hukum, bukan sekadar pernyataan politik.
Sebab, semakin lama ketidakjelasan berlangsung, semakin besar pula potensi munculnya perbedaan tafsir di tingkat kampung. Pada akhirnya, masyarakat yang berpotensi merasakan dampaknya.
Menanti Sikap Resmi Pemkab Yahukimo
Asosiasi Desa se-Kabupaten Yahukimo menegaskan bahwa perjuangan memperoleh kepastian hukum akan terus dilakukan secara damai, konstitusional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Mereka meminta seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
“Hormati putusan Mahkamah Agung. Hukum harus dijalankan, bukan diabaikan.”
Pernyataan tersebut menjadi penutup sikap Asosiasi Desa di tengah penantian masyarakat terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Kini, setelah perkara sampai pada tahap PK II, persoalannya bukan lagi semata-mata mengenai siapa yang menang atau kalah dalam sebuah sengketa. Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah bagaimana putusan tersebut diterjemahkan secara administratif agar pemerintahan 517 kampung dapat berjalan dengan dasar hukum yang jelas, pelayanan masyarakat tetap berlangsung, dan potensi dualisme kepemimpinan dapat dicegah.
