MERAUKE – Tokoh Masyarakat Merauke dan sekaligus Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), John Gluba Gebze, berharap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di kawasan Wanam tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap masa depan pendidikan anak-anak masyarakat adat yang tinggal di wilayah terdampak.
Pernyataan tersebut disampaikan John Gluba Gebze dalam Konsultasi Publik bertajuk “Perumusan Model Pendidikan Nonformal Berbasis Komunitas, Pendampingan Belajar, dan Pengasuhan yang Berakar pada Budaya Lokal dalam Menjaring Aspirasi, Menyelaraskan Aksi, Mewujudkan Generasi Papua Unggul” yang diselenggarakan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat, (24/7/2026).
Menurut John Gluba, Papua memiliki karakter sosial, budaya, bahasa, dan sistem nilai yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan wujud nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus dihormati dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan.
“Anak-anak Papua harus dipersiapkan menjadi generasi yang mampu bersaing di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan identitas budayanya. Karena itu, pembangunan pendidikan di Papua tidak boleh diseragamkan dengan daerah lain, tetapi harus disesuaikan dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal yang hidup di setiap wilayah,” ujar John Gluba.
Ia menilai kehadiran PSN di Wanam akan membawa transformasi besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak masyarakat adat sehingga mereka mampu menjadi pelaku utama pembangunan di masa depan.
“Harapan kami sederhana, jangan sampai anak-anak masyarakat adat di Wanam hanya menyaksikan perubahan yang terjadi di kampungnya sendiri. Mereka harus menjadi generasi yang memperoleh manfaat terbesar dari PSN melalui pendidikan yang berkualitas, keterampilan yang memadai, dan kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan,” katanya.
John menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh pembangunan gedung sekolah atau penyediaan sarana fisik. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem pendidikan yang melibatkan keluarga, komunitas, tokoh adat, serta lingkungan sosial sebagai ruang belajar yang membentuk karakter dan kepemimpinan generasi muda Papua.
“Pendidikan adalah proses membangun manusia. Sekolah penting, tetapi pendidikan juga tumbuh dari keluarga, adat, bahasa, dan lingkungan tempat anak-anak dibesarkan. Karena itu, pembangunan pendidikan harus mampu memanfaatkan kekuatan budaya lokal sebagai sumber pembelajaran,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan PSN, John menegaskan bahwa pembangunan harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat serta hak untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Menurutnya, pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan akan memperkuat legitimasi sosial pembangunan sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara adil.
“Pembangunan akan berhasil apabila masyarakat adat ditempatkan sebagai mitra, bukan hanya sebagai pihak yang menerima dampak. Mereka harus dilibatkan, didengar aspirasinya, dan dipersiapkan melalui pendidikan agar mampu menjadi pelaku pembangunan di wilayahnya sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, John mengingatkan bahwa modernisasi tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Papua. Sebaliknya, pembangunan harus menjadi sarana untuk memperkuat adat, budaya, bahasa, dan nilai-nilai lokal sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Papua yang unggul.
“PSN Wanam akan memiliki makna yang jauh lebih besar apabila mampu melahirkan generasi muda Papua yang cerdas, berkarakter, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap bangga terhadap adat dan budayanya. Itulah pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang menghormati martabat masyarakat adat, dan pembangunan yang benar-benar membawa kemajuan bagi Papua,” pungkasnya.
