JAKARTA – BELA RAKYAT – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendorong lahirnya regulasi afirmasi untuk memperkuat daya saing pengusaha pribumi di Jakarta.
Gagasan tersebut disampaikan dalam audiensi DPD HIPPI DKI Jakarta dengan Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc. Rombongan HIPPI dipimpin langsung Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Uchy Hardiman.
Menurut Uchy, regulasi afirmasi yang diusulkan bukan untuk meminta privilese, melainkan untuk memastikan akses yang berkeadilan bagi pengusaha lokal dalam ekosistem ekonomi Jakarta.
“Kami tidak datang untuk meminta privilese. Kami membawa gagasan agar pengusaha pribumi tidak hanya menjadi penonton pertumbuhan ekonomi di kotanya sendiri, tapi menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi Jakarta,” kata Uchy Hardiman di Jakarta.
HIPPI menilai, selama ini pengusaha lokal masih menghadapi keterbatasan akses pada pengadaan pemerintah, pembiayaan, dan rantai pasok proyek-proyek strategis. Karena itu, HIPPI mengusulkan kebijakan yang terukur, transparan, dan berbasis data.
Beberapa poin yang didorong HIPPI antara lain: penguatan akses pada belanja pemerintah dan BUMD, pelibatan UMKM dalam proyek strategis, skema kemitraan antara perusahaan besar dan pengusaha lokal, serta kemudahan berusaha dan pengembangan kapasitas.
Audiensi ini juga menjadi bagian dari konsolidasi menuju Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) HIPPI DKI Jakarta 2026 yang akan digelar 8 Oktober 2026 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
Rakerda tersebut akan dikawal oleh Steering Committee Andiko Wicaksono dan Ketua Panitia Pelaksana Erik K. Piliang, dengan agenda utama merumuskan rekomendasi kebijakan untuk membangun ekosistem pengusaha Jakarta yang produktif, mandiri, dan kompetitif.
