PAPUA – BELA RAKYAT – Tragedi kekerasan bersenjata kembali mengguncang Jayawijaya, Papua Pegunungan. Tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak ketika menjalankan tugas, sementara seorang warga sipil yang berprofesi sebagai sopir juga dilaporkan menjadi korban kekerasan bersenjata pada Selasa (15/9/2026).
Rangkaian peristiwa tersebut kembali menyisakan pertanyaan serius mengenai keselamatan warga sipil di tengah situasi keamanan Papua yang masih menghadapi ancaman kelompok bersenjata.
Penembakan tiga ASN terjadi pada Rabu (9/9/2026) di Kampung Muliama, Distrik Muliama, Jayawijaya. Rombongan berjumlah 11 orang itu sedang dalam perjalanan kembali ke Wamena setelah meninjau kegiatan pertanian dan cetak sawah ketika dihadang kelompok bersenjata. Tiga ASN tewas dalam serangan tersebut.
Kasus itu kemudian mendapat sorotan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof Dr Abdul Haris Fatgehipon. Ia menyampaikan duka mendalam sekaligus menilai perlindungan terhadap warga sipil dan aparatur pemerintah harus menjadi perhatian utama negara.
“Pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan kepada upaya penanganan keamanan di Papua. Korban sipil dan aparat pemerintahan, sipil dan militer terus bertambah,” kata Abdul Haris, Rabu (16/9/2026).
Menurut dia, tragedi yang menimpa para ASN tidak dapat dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ketika warga yang menjalankan pekerjaan sehari-hari menjadi korban, rasa aman masyarakat ikut terpengaruh dan pelayanan publik berpotensi terganggu.
“Kasus warga sipil yang menjadi sopir dan dilaporkan tewas setelah mengalami intimidasi. Berdasarkan informasi yang bisa kita saksikan di media, korban disebut sempat dipaksa mengibarkan bendera Bintang Kejora dan menyatakan dukungan kepada kelompok separatis sebelum kemudian ditembak”, jelasnya.
Kasus tersebut, menurut dia, memperlihatkan bahwa masyarakat sipil berada dalam posisi yang sangat rentan ketika kekerasan bersenjata terus berlangsung.
“Kalau teror terus terjadi di Papua dan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil dan ASN, masyarakat Indonesia akan makin ragu terhadap kemampuan TNI-Polri dalam penanganan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata,” ujarnya.
Abdul Haris meminta pemerintah memperkuat strategi pengamanan di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ia menilai karakter geografis Papua yang luas dan sulit dijangkau perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan personel dan pola pengamanan.
“Penempatan pasukan jangan dilihat dari jumlah penduduk, tetapi harus dilihat dari luas wilayah dan tingkat kerawanan,” katanya.
Menurut Abdul Haris, perlindungan masyarakat tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi serangan. Negara perlu memiliki kemampuan deteksi dan pencegahan yang lebih kuat agar masyarakat sipil tidak terus berada dalam situasi rentan.
“Jangan sampai masyarakat takut menjalankan aktivitasnya karena persoalan keamanan,” ujarnya.
Di lapangan, aparat masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat dalam penembakan tiga ASN. Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menyebut telah memperoleh ciri-ciri terduga pelaku berdasarkan keterangan saksi yang selamat. Polisi juga menemukan tiga selongsong peluru di lokasi kejadian.
Sebanyak 50 personel tambahan juga dikirim untuk memperkuat upaya pengungkapan kasus dan pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat. Aparat mengimbau masyarakat tetap tenang dan menyampaikan informasi apabila mengetahui keberadaan terduga pelaku.
Bagi Abdul Haris, negara perlu menunjukkan kehadiran secara nyata. Kehadiran tersebut bukan hanya melalui pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga kemampuan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Namun, penguatan keamanan tetap perlu berjalan dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penindakan terhadap pelaku kekerasan harus diarahkan kepada individu atau kelompok yang bertanggung jawab, bukan digeneralisasi terhadap masyarakat Papua”, tegasnya.
Tragedi tiga ASN Jayawijaya dan laporan mengenai korban warga sipil tersebut menjadi refleksi bahwa persoalan keamanan Papua memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat besar.
“Cobalah kita renungkan, di balik setiap korban terdapat keluarga yang kehilangan, pekerjaan yang terhenti, dan masyarakat yang membutuhkan kembali hadirnya pelayanan negara”, tuturnya.
Karena itu, perdebatan mengenai keamanan Papua semestinya tidak berhenti pada seberapa banyak personel yang diturunkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara mampu mencegah warga sipil menjadi korban, memastikan pelayanan publik tetap berjalan, dan menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan secara profesional.
“Negara harus hadir. Jangan sampai kelompok bersenjata membuat masyarakat kehilangan rasa aman dan pemerintah kehilangan ruang untuk memberikan pelayanan,” kata Abdul Haris.
