JAKARTA – BELA RAKYAT – Polemik pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) semakin memanas. Komisi X DPR RI menegaskan akan memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk meminta penjelasan resmi terkait pembentukan URI yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan bahwa hingga kini DPR belum pernah membahas pendirian URI dalam rapat kerja maupun agenda resmi. Karena itu, Komisi X akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan menyeluruh mengenai konsep, dasar hukum, tata kelola, sumber pendanaan, hingga arah pengembangan universitas tersebut.
“Komisi X DPR RI akan meminta Kemendiktisaintek memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai konsep, landasan hukum, tata kelola, sumber pendanaan, serta arah pengembangan URI,” ujar Hetifah, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, DPR juga belum menerima penjelasan formal mengenai desain kelembagaan, mandat, mekanisme penyelenggaraan, maupun kebutuhan anggaran URI.
Hetifah menilai masyarakat berhak mengetahui urgensi pendirian URI, termasuk alasan strategis yang melatarbelakanginya dan nilai tambah yang ditawarkan dibandingkan perguruan tinggi yang telah ada.
Ia mengingatkan agar kehadiran URI tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, duplikasi fungsi, maupun fragmentasi dalam tata kelola pendidikan tinggi nasional.
“Setiap institusi baru harus mampu memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang sudah ada, bukan justru menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Meski demikian, Komisi X menyatakan mendukung setiap inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Namun, seluruh kebijakan harus disusun secara transparan, memiliki dasar hukum yang jelas, serta menjadi bagian dari desain besar pembangunan pendidikan nasional.
URI Jadi Sorotan
Polemik bermula setelah pemerintah mengumumkan rencana membangun 10 Universitas Republik Indonesia (URI). Universitas ini disebut akan menjadi lembaga pendidikan untuk mencetak calon pemimpin bangsa melalui sistem beasiswa penuh.
Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, yang dilantik sebagai Gubernur URI, menyebut pemerintah ingin mengintegrasikan sejumlah program pendidikan unggulan yang sudah ada, termasuk Sekolah Garuda, ke dalam ekosistem baru tersebut.
Pemerintah juga menyatakan URI akan bekerja sama dengan berbagai universitas ternama di luar negeri dan menghadirkan tenaga pengajar dari dalam maupun luar negeri.
Namun, rencana tersebut memicu berbagai pertanyaan dari kalangan legislatif dan publik, mulai dari dasar hukum pembentukan, kebutuhan anggaran, hingga posisi URI di tengah ratusan perguruan tinggi negeri dan swasta yang sudah ada.
Dengan rencana pemanggilan Kemdiktisaintek oleh Komisi X DPR RI pada masa sidang mendatang, polemik URI diperkirakan akan semakin menghangat. Publik kini menunggu penjelasan resmi pemerintah mengenai arah, tujuan, serta manfaat nyata dari proyek pendidikan yang disebut-sebut sebagai salah satu program strategis nasional tersebut.
