JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah prioritas Sumatera dan Kalimantan. Langkah penanganan dilakukan secara terpadu melalui operasi darat dan udara, pemantauan titik panas, pengendalian kualitas udara, hingga mitigasi dampak kesehatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers perkembangan penanggulangan karhutla yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Selasa, 22 September 2026. Sejumlah kementerian dan lembaga terkait menyampaikan perkembangan terbaru penanganan karhutla, mulai dari kondisi titik panas, operasi pemadaman, kualitas udara hingga dampak kesehatan masyarakat.
Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, mengatakan pemerintah terus melakukan penanganan serius terhadap karhutla dengan mengedepankan strategi operasi yang lebih terarah.
Menurut Honi, seluruh sumber daya, personel, dan perlengkapan tidak disebarkan secara merata, tetapi difokuskan pada wilayah yang dianggap mendesak dan strategis.
“Seluruh sumber daya, kekuatan personel, dan perlengkapan tidak disebarkan secara merata, tetapi difokuskan pada bagian-bagian yang memang urgent dan strategis,” kata Brigjen TNI Honi Havana.
Ia menjelaskan, operasi darat maupun udara, termasuk water bombing dan operasi modifikasi cuaca, diarahkan terutama ke wilayah dengan titik api aktif. Perhatian juga diberikan terhadap kawasan lahan gambut, permukiman dan kawasan strategis, termasuk wilayah perkotaan, agar aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik.
Hotspot Nasional Menurun
Kepala Biro Humas Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyampaikan berdasarkan pemantauan satelit Terra/Aqua, SNPP dan NOAA20 NASA dengan tingkat kepercayaan tinggi, secara nasional tercatat 8.503 hotspot dalam periode satu minggu terakhir.
Ristianto mengatakan jumlah hotspot sempat mencapai puncak 1.988 titik pada 20 September 2026, sebelum turun menjadi 948 titik pada 21 September 2026. Sekitar 78 persen hotspot tersebut berada di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.
Namun, Ristianto mengingatkan bahwa data hotspot tidak dapat secara langsung disamakan dengan jumlah titik kebakaran. Satu lokasi dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot oleh satelit sehingga tetap membutuhkan verifikasi lapangan.
“Data hotspot tidak berarti secara langsung menunjukkan adanya titik api atau terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ristianto Pribadi.
Ia menegaskan, meski jumlah hotspot menunjukkan perbaikan, kondisi tersebut belum berarti ancaman karhutla telah berakhir.
“Walaupun kondisi sudah membaik, bukan berarti bahaya kebakaran hutan dan lahan sudah berkurang,” katanya.
Karena itu, pemerintah mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan api. “Api sekecil apa pun dapat menjadi bencana di lapangan,” tegas Ristianto.
Selain penanganan kebakaran, Kementerian Kehutanan juga melakukan penyelamatan satwa liar yang terdampak karhutla. Dalam operasi penanggulangan, sekitar 2.500 personel Manggala Agni serta sekitar 5.000 ASN Kementerian Kehutanan turut dikerahkan untuk mendukung penanganan di lapangan.
Lebih dari 1.000 Hektare Berhasil Dipadamkan
Kapusdatin BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan operasi penanganan karhutla difokuskan pada enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.
Berdasarkan data operasi 17-21 September 2026, tercatat sekitar 1.212 hektare lahan terbakar, sementara sekitar 1.002 hektare berhasil dipadamkan. Penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara.
Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan luasan lahan yang berhasil dipadamkan paling besar, yakni sekitar 2.233 hektare dalam akumulasi penanganan beberapa hari terakhir, disusul Kalimantan Tengah sekitar 634 hektare, Kalimantan Selatan 479 hektare, Jambi 458 hektare, Kalimantan Barat 384 hektare dan Riau 275 hektare.
Berton mengatakan operasi udara menghadapi kendala jarak pandang di sejumlah wilayah Kalimantan. Di Kalimantan Barat, misalnya, operasi udara tidak dapat dilakukan secara optimal karena jarak pandang berada di bawah 1.000 meter.
“Ketika kondisi visibility atau jarak pandang tidak memungkinkan untuk pengoperasian pesawat, maka pesawat dapat dipindahkan ke daerah lain yang memiliki jarak pandang lebih baik sehingga operasi dapat dilakukan secara efektif,” kata Berton Panjaitan.
Untuk operasi darat, BNPB mengerahkan unsur Manggala Agni, relawan, TNI, Polri, BPBD dan masyarakat. Dukungan juga diberikan melalui berbagai peralatan, seperti flexible tank dan alat berat untuk membuka akses menuju lokasi pemantauan dan titik api.
Sementara untuk operasi udara, terdapat sekitar 61 unit pesawat atau alat udara yang dapat dikerahkan. Jumlah tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi kebakaran di lapangan.
Berton juga mengungkapkan sejumlah kendala utama dalam operasi pemadaman, di antaranya faktor cuaca, kondisi lahan gambut dan keterbatasan operasi udara.
Menurutnya, kebakaran di lahan gambut memiliki karakter khusus karena api dapat tetap membara di bawah permukaan tanah hingga kedalaman sekitar 2–4 meter meskipun api di permukaan telah terlihat padam.
“Ketika api di permukaan sudah berhasil dipadamkan, belum tentu kebakaran benar-benar padam secara keseluruhan,” ujar Berton Panjaitan.
Kualitas Udara Masih Jadi Perhatian
Di sisi lain, Direktur Perlindungan dan Pengolahan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan, mengatakan pemerintah terus memperbarui informasi mengenai kualitas udara di wilayah terdampak, khususnya Sumatera dan Kalimantan.
Per 22 September 2026 pukul 14.00 WIB, dari tujuh provinsi yang dipantau, mayoritas wilayah berada dalam kategori tidak sehat, sangat tidak sehat hingga berbahaya. Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan dilaporkan berada pada kategori berbahaya.
Edward mengatakan masyarakat yang berada di wilayah dengan kualitas udara kategori berbahaya dianjurkan menghindari aktivitas di luar ruangan.
“Apabila kualitas udara sudah berada pada status berbahaya atau kategori hitam, maka rekomendasi yang diberikan adalah agar masyarakat yang terdampak tidak melakukan aktivitas di luar ruangan,” kata Edward Nixon Pakpahan.
Kementerian Lingkungan Hidup juga mencatat kondisi kualitas udara berbahaya sejak 19 Agustus hingga 22 September 2026 di sejumlah daerah, antara lain Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Dampak Kesehatan Mulai Terlihat
Dari sektor kesehatan, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Dr. dr. Then Suyanti, mengatakan paparan asap karhutla menjadi perhatian karena mengandung partikel halus PM2,5 dan PM10 yang dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya pada saluran pernapasan.
Kondisi kualitas udara berbahaya terutama terpantau di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
“Paparan asap, terutama asap akibat kebakaran hutan dan lahan, dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya pada saluran pernapasan,” ujar Then Suyanti.
Menurut Then, dampak paparan asap dapat berupa ISPA, batuk, sesak napas, pilek, iritasi mata hingga memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru kronis. Paparan polusi udara juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, terutama pada kelompok rentan.
Kementerian Kesehatan mencatat secara kumulatif terdapat 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla pada periode 18 Agustus hingga 21 September 2026. Sementara kasus ISPA harian tercatat sekitar 4.533 kasus. Pemantauan dilakukan di tujuh provinsi terdampak dan 63 kabupaten/kota melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR).
Untuk mengantisipasi dampak kesehatan, pemerintah melakukan edukasi, pemantauan penyakit, pemantauan kualitas udara, serta menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan dan logistik.
Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, menggunakan masker jika harus keluar rumah, menjaga kecukupan cairan, melindungi mata dari paparan asap dan mengikuti informasi resmi pemerintah.
“Apabila muncul gejala kesehatan seperti sesak napas, batuk yang memburuk, atau gejala lainnya yang semakin berat, masyarakat diimbau segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas terdekat,” kata Then Suyanti.
Kementerian Kesehatan juga mengerahkan tenaga kesehatan dan puskesmas di wilayah terdampak, membagikan masker kepada masyarakat termasuk anak-anak dan pelajar, serta melakukan pemantauan kualitas udara.
Selain itu, sekitar 5.000 oksigen telah disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan apabila terjadi gangguan kesehatan yang membutuhkan dukungan oksigen.
Pemerintah menegaskan penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kewaspadaan seluruh pihak. Di tengah penurunan jumlah hotspot, pemerintah tetap meminta masyarakat tidak lengah karena ancaman kebakaran dan dampak asap terhadap kesehatan masih berlangsung di sejumlah wilayah.
