Jakarta — Indonesia Political Review (IPR) mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi sebagaimana disampaikan Presiden dalam pidatonya pada peringatan HUT Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat (18/9/2026).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai gagasan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memastikan anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang universitas.
“Pendidikan gratis dari SD hingga universitas bukan sekadar janji politik, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan negara yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau negara ingin mencetak SDM unggul, maka jangan sampai kemampuan ekonomi keluarga menjadi tembok yang menghalangi anak-anak Indonesia untuk kuliah,” ujar Iwan.
Menurut Iwan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Indonesia. Karena itu, komitmen pemerintah terhadap akses pendidikan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, bukan sekadar program sektoral.
“Negara tidak boleh hanya membangun jalan, bendungan dan infrastruktur fisik. Negara juga harus membangun manusia. Infrastruktur terbaik pada akhirnya adalah manusia Indonesia yang berpendidikan, produktif dan memiliki kompetensi,” katanya.
Iwan mengatakan, komitmen pendidikan gratis hingga perguruan tinggi juga perlu dibarengi dengan desain kebijakan yang matang. Pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran, kualitas sekolah dan perguruan tinggi, pemerataan tenaga pendidik, serta mekanisme pembiayaan yang tepat agar kebijakan tersebut tidak hanya memperluas akses tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan.
“Gratis jangan dimaknai sekadar menghilangkan biaya pendidikan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas, fasilitas yang layak, guru yang kompeten dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujar Iwan.
IPR juga melihat kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memutus mata rantai ketimpangan sosial. Anak dari keluarga kurang mampu harus memiliki peluang yang sama dengan anak dari keluarga berada untuk mendapatkan pendidikan tinggi.
“Jangan sampai kemiskinan diwariskan karena pendidikan tinggi hanya bisa dinikmati mereka yang mampu membayar. Pendidikan harus menjadi tangga mobilitas sosial, bukan pagar yang membatasi mobilitas sosial,” tegasnya.
Namun demikian, Iwan mengingatkan bahwa implementasi pendidikan gratis hingga universitas membutuhkan peta jalan yang jelas dan dilakukan secara bertahap serta terukur. Pemerintah perlu menghitung kapasitas fiskal, menentukan skema pembiayaan, memperkuat perguruan tinggi negeri, serta memastikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan menjadi prioritas.
“Presiden sudah meletakkan arah yang besar. Tantangannya sekarang adalah bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi program yang konkret, terukur dan berkelanjutan. Jangan sampai pendidikan gratis berhenti sebagai slogan; harus hadir dalam kehidupan nyata masyarakat,” katanya.
IPR menilai komitmen Presiden Prabowo tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi perubahan teknologi, ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan persaingan global.
“Kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, maka investasi terbesar harus diberikan kepada manusia. Pendidikan gratis dari SD hingga universitas dapat menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih berdaya saing dan berkeadilan,” pungkas Iwan Setiawan.
