JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai pemerintah perlu melakukan perubahan mendasar dalam dunia pendidikan usai rilisnya hasil PISA 2025.
Menurutnya, persoalan pendidikan Indonesia yang ditandai dengan maraknya kasus perundungan di sekolah dan anjloknya skor Matematika tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti kurikulum atau melengkapi laporan administrasi.
Fikri menegaskan, pemerintah harus beralih fokus pada dua hal utama: penguatan sisi psikologis siswa dan peningkatan kemampuan pedagogi guru.
“Jangan lagi energinya habis untuk ubah kurikulum di atas kertas. Yang dibutuhkan sekarang adalah pelatihan intensif agar guru mengubah cara mengajar di kelas, dari model ceramah dan hafalan menjadi proses menemukan konsep bersama murid,” ujar Fikri, Selasa (15/9/2026) di Jakarta.
TPPK Jangan Formalitas
Terkait isu perundungan, politisi Fraksi PKS itu menyoroti keberadaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Ia menilai selama ini TPPK hanya menjadi formalitas untuk memenuhi kewajiban administratif sekolah.
Fikri meminta anggota TPPK, baik guru maupun komite sekolah, dibekali keahlian khusus seperti mediasi psikologis, cara investigasi yang netral tanpa menyudutkan korban, hingga jaminan kerahasiaan bagi pelapor.
“Otak manusia tidak bisa menyerap pelajaran saat berada dalam mode bertahan hidup. Kalau murid saja merasa terancam, bagaimana bisa dapat skor akademik yang bagus? Anggaran pendidikan sebesar apapun akan sia-sia,” tegasnya.
Belajar dari Singapura dan Estonia
Untuk mendongkrak kemampuan Matematika, Fikri mendorong pemerintah meniru metode yang diterapkan negara lain.
Ia mencontohkan Singapura yang menerapkan metode mastery atau penguasaan materi. Siswa diajak memahami konsep lewat benda konkret dan visual terlebih dahulu, baru kemudian dikenalkan pada rumus dan simbol abstrak.
Selain itu, ia juga mendorong otonomi guru seperti yang diterapkan di Estonia. Guru diberi kebebasan penuh memilih metode ajar yang paling cocok dengan karakter muridnya, tanpa dibebani urusan birokrasi yang berlebihan.
“Berikan ruang kepada guru untuk menentukan metode terbaik bagi muridnya. Jangan sampai waktunya habis untuk urusan administrasi, sementara kualitas mengajar malah terabaikan,” pungkasnya.
