Oleh: Zulfikar Arse Sadikin (Wakil Ketua Komisi II DPR RI); Disampaikan di Acara Sarasehan Kebangsaan Ormas Karya Kekaryaan dan Sayap Partai Partai Golkar DKI Jakarta di Kantor Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang saya hormati,
Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan bisa ada gunanya, mendapat respons yang baik dari teman-teman, dan ada paham atau pemikiran yang bisa kita suntikkan bersama untuk memperkuat langkah kita ke depan.
Saya diminta berbicara mengenai penguatan literasi demokrasi dalam kolaborasi kelembagaan kemasyarakatan berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu.
Kebetulan selama enam hari ini saya mengikuti kegiatan Training of Trainer (ToT) yang diselenggarakan DPP Partai Golkar melalui Akademi Partai Golkar. Jadi, enam hari ini saya sedang belajar menjadi pelatih untuk nantinya ikut memperkuat proses kaderisasi Partai Golkar.
Dan ternyata menjadi peserta ToT itu juga harus siap menghadapi berbagai situasi. Termasuk menghadapi mikrofon yang kadang-kadang suaranya kecil.
Tapi setelah mikrofon dipegang Mas Basri Baco, suaranya langsung lebih bagus. Berarti memang kalau Mas Baco yang pegang, kualitas suaranya berbeda.
Ini mungkin salah satu contoh sederhana bahwa sebuah sistem akan berjalan lebih baik kalau dikelola dengan orang yang tepat.
Menjaga Akar Partai melalui Kaderisasi
Untuk menjaga akar Partai Golkar agar selalu memiliki pelanjut, penerus, dan orang-orang yang mau terus menggelorakan semangat karya-kekaryaan, kita membutuhkan sebuah instrumen.
Instrumen itu harus mampu memastikan bahwa Partai Golkar tidak hanya hidup pada satu generasi, tetapi terus melahirkan generasi-generasi baru yang memiliki kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen untuk mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia.
Dalam konteks itulah DPP Partai Golkar, berdasarkan amanat Munas, menghadirkan Akademi Partai Golkar sebagai salah satu instrumen kaderisasi.
Akademi Partai Golkar dirancang untuk melakukan kaderisasi di lingkungan Partai Golkar secara lebih terstruktur, sistematis, dan berjenjang.
Saat ini kita sedang melakukan Training of Trainer, sebuah pelatihan bagi para pelatih yang nantinya akan bergerak ke tingkat DPD Kabupaten/Kota untuk menjalankan proses kaderisasi.
Dalam pedoman kaderisasi Akademi Partai Golkar, kita mengenal beberapa bentuk kaderisasi: formal, informal, dan nonformal.
Kaderisasi formal dilakukan secara berjenjang.
Pertama, Pendidikan dan Latihan Dasar atau Diklatdas. Lulusan Diklatdas menjadi Kader Pratama.
Kedua, Pendidikan dan Latihan Menengah atau Diklatmen. Lulusannya menjadi Kader Madya.
Ketiga, Pendidikan dan Latihan Lanjutan yang dilaksanakan di tingkat DPP. Lulusan Diklat Lanjutan menjadi Kader Utama.
Selain kaderisasi formal, ada pula kaderisasi informal dan nonformal. Dalam kaderisasi nonformal terdapat komunitas dan penugasan, sementara kaderisasi informal mencakup berbagai Diklat Khusus.
Kita memiliki banyak Diklat Khusus yang dirancang untuk kebutuhan tertentu. Semua itu pada akhirnya bermuara pada satu tujuan: menjaga rooting atau akar Partai Golkar sekaligus meningkatkan kualitas kader-kadernya.
Partai Politik Tidak Sekadar Mengejar Kursi
Kita harus memahami bahwa orientasi partai politik sebenarnya tidak semata-mata tentang mendapatkan kursi.
Kursi memang penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apa yang dilakukan melalui kursi tersebut.
Bagaimana kursi yang kita duduki digunakan untuk menghadirkan kebijakan, program, dan kegiatan yang benar-benar menuju kepada tujuan bersama, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Sebab kalau kita mendapatkan kursi tetapi tidak tahu bagaimana menggunakan kekuasaan tersebut untuk menghasilkan kebijakan yang baik, maka kursi itu kehilangan maknanya.
Karena itu, orang yang duduk di kursi politik harus tahu bagaimana menggunakan kewenangannya.
Untuk mengetahui bagaimana menggunakan kewenangan tersebut, kualitasnya harus ditingkatkan. Kompetensinya harus dinaikkan. Kapasitasnya harus diperkuat.
Dan salah satu instrumennya adalah kaderisasi. Karena itu, tagline Akademi Partai Golkar sangat penting:
“Tidak Ada Promosi Tanpa Kaderisasi.” Tagline ini harus menjadi komitmen bersama.
Kalau seseorang ingin menjadi anggota DPRD Provinsi, misalnya, maka dia harus melalui tahapan kaderisasi yang telah ditentukan. Harus lulus Diklat Dasar, Diklat Menengah, dan mengikuti Diklat khusus calon anggota DPRD.
Untuk menjadi calon anggota DPR RI juga demikian. Ada tahapan Diklat Dasar, Diklat Menengah, Diklat Lanjutan, serta Diklat Khusus calon anggota DPR RI.
Begitu juga dengan mereka yang ingin maju ke eksekutif, baik Bupati, Wali Kota maupun Gubernur.
Artinya, kita ingin membangun tradisi baru bahwa seseorang tidak tiba-tiba muncul dan mendapatkan promosi politik tanpa melalui proses pembentukan kapasitas dan kaderisasi.
Ketua Umum (Bahlil Lahadalia) kita juga sangat berkomitmen terhadap hal ini. Tinggal bagaimana komitmen itu kita jaga melalui konsistensi.
Saya sendiri ikut terlibat dalam proses ini karena dipercaya sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan. Bahkan untuk memastikan proses ini benar-benar dijalankan secara sungguh-sungguh, saya pun menjadi peserta ToT.
Walaupun sudah menjadi Ketua Bidang, saya tetap ikut belajar. Karena kalau kita ingin membangun kaderisasi, maka kita tidak boleh berhenti belajar.
Benarkah Kita Sudah Demokratis?
Sekarang kita masuk ke tema yang lebih besar: literasi demokrasi.
Pertanyaannya sederhana: Benarkah kita sudah demokrasi? Kita memang sudah memasuki alam reformasi. Reformasi menghendaki terwujudnya kedaulatan rakyat.
Demokrasi secara sederhana sering kita pahami sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Tetapi setelah puluhan tahun menjalani reformasi, pertanyaannya tetap relevan:
Sudahkah kita benar-benar demokratis? Ukuran sederhananya begini.
Kalau seseorang ingin berbicara dan menyampaikan pendapat, lalu dia tidak perlu berpikir terlalu banyak karena takut, tidak merasa terancam, tidak merasa cemas, tidak merasa khawatir, dan merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka kita sudah semakin dekat dengan demokrasi yang sehat.
Pertanyaannya: Apakah kita sudah sampai di sana? Belum sepenuhnya. Bahkan di dalam organisasi politik kita sendiri, ukuran sederhana itu bisa kita lihat.
Misalnya ada rapat pengurus Partai Golkar. Semua sedang berdiskusi. Kemudian seseorang datang, lalu hanya berdeham sedikit.
Tiba-tiba semua orang diam. Tidak ada yang berani bicara.
Kalau seperti itu, berarti demokrasi kita masih punya pekerjaan rumah. Ini memang terdengar lucu, tetapi sebenarnya serius.
Sebab partai politik harus menjadi tempat pertama di mana budaya demokrasi itu tumbuh.
Kita tidak boleh hanya berbicara mengenai demokrasi di luar, tetapi di dalam organisasi sendiri orang takut menyampaikan pendapat.
Partai Politik Memiliki Tanggung Jawab Besar
Kita harus memahami posisi strategis partai politik dalam sistem demokrasi. Negara republik, negara berkedaulatan rakyat, dan negara hukum membutuhkan pemerintahan.
Pemerintahan harus dibentuk untuk mencapai tujuan negara, mengurus rakyat, mengelola wilayah, menjaga kepentingan nasional, serta membangun hubungan dengan bangsa-bangsa lain.
Dalam sistem demokrasi, pemerintahan tidak bisa terbentuk secara tiba-tiba.
Ada pihak yang bertugas mengartikulasikan gagasan politik dan menyiapkan orang-orang yang akan mengelola pemerintahan.
Pihak itu adalah partai politik.
Metodenya adalah pemilu.
Karena itu, sejak reformasi, posisi partai politik menjadi sangat strategis.
1. Bukan birokrasi.
2. Bukan TNI.
3. Bukan Polri.
4. Bukan kejaksaan.
5. Bukan NGO.
6. Bukan perusahaan.
Dalam proses politik elektoral, partai politiklah yang memiliki mandat utama untuk menawarkan gagasan, menyiapkan kader, merekrut calon pemimpin, dan memperjuangkan kebijakan melalui pemilu.
Itulah sebabnya Partai Golkar setelah reformasi menegaskan dirinya sebagai partai politik.
Bukan sekadar Golongan Karya, tetapi menjadi Partai Golkar. Perubahan itu membawa konsekuensi tanggung jawab.
Kita diberi amanah untuk ikut mewujudkan tujuan negara melalui jalur politik. Karena itu, kita seharusnya bangga menjadi insan politik.
Bukan bangga karena jabatan. Bukan bangga karena fasilitas. Tetapi bangga karena memiliki misi yang mulia.
Membawa Misi Mulia
Kalau kita membawa misi sosial dan misi politik yang mulia, maka kita sendiri juga harus berusaha menjadi manusia yang mulia.
Kita harus memiliki nilai lebih di mata publik. Nilai lebih di mata warga. Nilai lebih di mata masyarakat.
Bukan karena jabatan kita, tetapi karena kehadiran kita benar-benar memberikan manfaat. Ini memang tidak mudah.
Tetapi kalau ada komitmen dan konsistensi, insyaallah bisa dilakukan. Hari ini masyarakat semakin kritis.
Tuntutan kepada partai politik semakin besar. Tidak terkecuali kepada Partai Golkar.
Kita mempunyai tagline: “Suara Rakyat, Suara Golkar.”
Pertanyaannya: Sudahkah suara Golkar benar-benar menjadi suara rakyat?
Jangan-jangan yang kita dengar hanya suara pengurus. Jangan-jangan yang kita perjuangkan hanya kepentingan internal.
Kalau kita memang mengatakan “Suara Rakyat, Suara Golkar”, maka kita harus menunjukkan buktinya.
Semangat karya-kekaryaan harus ditujukan kepada rakyat. Kita harus menunjukkan kepada siapa kita berpihak.
Kita harus memastikan bahwa keberadaan Partai Golkar benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Dan kalau itu bisa kita wujudkan secara konsisten, maka peluang untuk memenangkan Pemilu 2029 semakin terbuka.
Menang Pemilu untuk Menghadirkan Karya
Kita harus berani mengatakan: Golkar harus menang Pemilu 2029. Kenapa?
Karena tanpa kemenangan elektoral, ruang kita untuk mengelola pemerintahan dan mewujudkan semangat karya-kekaryaan menjadi terbatas.
Kita tentu bisa tetap berjuang dari luar pemerintahan. Tetapi kalau kita ingin mengelola pemerintahan secara langsung dan menerjemahkan gagasan politik menjadi kebijakan publik, maka kemenangan pemilu sangat penting.
Karena itu, kemenangan tidak boleh sekadar menjadi slogan. Kemenangan harus disiapkan melalui organisasi, kaderisasi, kerja sosial, strategi elektoral, dan pembagian kerja yang jelas.
Kita sudah lama mengatakan bahwa Golkar harus menang. Maka sekarang pertanyaannya: Apa yang harus kita lakukan agar benar-benar menang? Apa Peran Sayap dan Ormas?
Salah satu pertanyaan penting menuju 2029 adalah posisi sayap dan organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan Partai Golkar. Kita mempunyai banyak organisasi sayap dan ormas.
Ada Hasta Karya, organisasi pendiri dan yang didirikan, serta berbagai organisasi lainnya. Keberadaan mereka tentu memiliki sejarah panjang.
Tetapi pertanyaan yang harus kita jawab secara jujur adalah: Apa hubungan strategis sayap dan ormas dengan kemenangan elektoral Partai Golkar?
Ini bukan pertanyaan untuk meniadakan. Bukan untuk menafikan. Justru ini adalah pemantik agar kita melakukan evaluasi.
Pada Pemilu 2024, Partai Golkar memperoleh sekitar 23,2 juta suara dan mendapatkan 102 kursi DPR RI, meningkat dari 85 kursi sebelumnya.
Pertanyaannya: Di mana kontribusi sayap dan ormas terhadap suara tersebut?
Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu, berarti kita masih memiliki pekerjaan rumah besar.
Jangan sampai kita memiliki banyak struktur, banyak organisasi, banyak nama, tetapi hubungan antara struktur tersebut dengan kerja elektoral tidak jelas.
Jangan Sampai “Jeruk Makan Jeruk”
Dalam sistem pemilu terbuka, persoalannya menjadi lebih kompleks. Calon legislatif mendapatkan suara berdasarkan suara yang diperolehnya.
Akibatnya, dalam praktik, kadang-kadang terjadi apa yang sering disebut: “Jeruk makan jeruk.”
Caleg dari partai yang sama berebut suara dari basis yang sama. Bukan memperluas basis, tetapi saling mengambil basis internal.
Kalau itu terus terjadi, maka suara partai sulit berkembang secara optimal.
Kita harus jujur. Kalau ingin menang, kita harus memperluas basis.
Tidak mungkin memenangkan pemilu hanya dengan menggunakan basis yang sama dari pemilu ke pemilu.
Kalau basisnya sama, suara tidak akan naik secara signifikan. Kursi juga sulit bertambah.
Karena itu, strategi kemenangan harus berorientasi pada penambahan pemilih baru.
Ada pemilih pemula. Ada pemilih yang berpindah pilihan. Ada pemilih yang kecewa. Ada pemilih yang tertarik kepada figur baru.
Ada pemilih yang berpindah karena melihat sesuatu yang mereka anggap lebih baik. Semua itu adalah realitas politik.
Maka tugas kita bukan sekadar mempertahankan pemilih lama. Tugas kita adalah mencari dan meyakinkan pemilih baru.
Struktur Harus Menjadi Kawan Seperjuangan
Ada istilah yang pernah digunakan Pak Sudharmono: Sak kasur, sak dapur, sak sumur, sak dulur.
Artinya, struktur harus benar-benar dekat dengan masyarakat. Menjadi kawan dalam kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari masyarakat. Struktur partai, sayap, dan ormas jangan hanya muncul ketika pemilu.
Jangan hanya datang ketika membutuhkan suara. Kalau tetangga meninggal, kita datang melayat.
Kalau tetangga menikah, kita hadir. Kalau tetangga sakit, kita menjenguk.
Kalau ada masyarakat yang kesulitan, kita membantu sebisa kita. Kalau lingkungan membutuhkan kerja bakti, kita ikut.
Sederhana…
Tetapi justru dari hal-hal sederhana itulah kepercayaan publik dibangun. Jangan sampai orang mengenal kita hanya karena baliho.
Jangan sampai masyarakat mengenal kita hanya karena lima tahun sekali datang membawa kalender. Politik harus hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan Menjadi Beban bagi Masyarakat
Orang partai seharusnya tidak menjadi beban bagi masyarakat. Sebaliknya, orang partai harus memberikan nilai tambah.
Kalau kita mengaku membawa misi sosial, maka misi itu harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu menjadi anggota DPR.
Tidak perlu menunggu menjadi kepala daerah. Tidak perlu menunggu menjadi pejabat. Mulailah dari lingkungan paling kecil.
Dari keluarga.
Dari tetangga.
Dari RT.
Dari komunitas.
Dari tempat kita bekerja dan beraktivitas.
Karena kalau kita tidak memberikan nilai lebih dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak memiliki alasan untuk mempercayai kita ketika pemilu datang.
Pembagian Wilayah Kerja
Hal lain yang penting adalah pembagian wilayah kerja. Wilayah pemilih itu luas. Jangan semua orang datang ke tempat yang sama.
Kalau wilayah sudah menjadi tanggung jawab seseorang, maka orang lain harus menghormati pembagian tersebut.
Jangan satu wilayah didatangi berkali-kali oleh banyak caleg dari kelompok yang sama.
Hari ini didatangi A.
Besok didatangi B.
Lusa didatangi C.
Akhirnya yang terjadi bukan penambahan pemilih, tetapi perebutan pemilih yang sama.
Itulah “jeruk makan jeruk”. Maka struktur harus bekerja secara teritorial, terorganisasi, dan terukur.
Pengalaman Elektoral: Suara Harus Diperluas Saya mengalami sendiri proses elektoral dalam beberapa pemilu.
Pada 2009, saya pernah menjadi campaign manager untuk seorang calon anggota DPR. Pada 2014 saya maju sebagai calon dan terpilih.
Kemudian pada 2019 dan 2024 saya kembali terpilih dengan daerah pemilihan yang berbeda di Jawa Timur.
Dari pengalaman itu saya melihat bahwa cara kerja kita masih banyak yang harus diperbaiki.
Cara kerja kita sering kali tidak terstruktur. Bahkan dalam beberapa kondisi tidak efektif dalam menggalang suara.
Padahal sistem pemilu kita memberikan ruang yang besar kepada suara calon. Maka kalau kita ingin menang, kita harus mempunyai sistem kerja yang lebih baik.
Salah satu pengalaman yang bisa menjadi pelajaran adalah bagaimana membagi wilayah kerja dan memperluas basis.
Di daerah pemilihan saya, suara Partai Golkar meningkat secara signifikan.
Dari sekitar 131 ribu suara menjadi sekitar 274 ribu suara. Peningkatan itu bukan datang tiba-tiba.
Ada kerja. Ada pembagian wilayah. Ada pengorganisasian. Ada upaya memperluas basis. Artinya, kemenangan bisa dirancang. Kemenangan bukan hanya soal keberuntungan.
Saksi Harus Menjadi Saksi Partai
Hal lain yang sangat penting adalah saksi. Jangan sampai saksi hanya menjadi saksi caleg.
Apalagi saksi yang hanya bekerja untuk caleg incumbent. Saksi harus menjadi saksi partai.
Kalau calon memiliki orang yang diusulkan menjadi saksi, silakan. Tetapi ketika sudah menjadi saksi, maka tanggung jawabnya adalah menjaga suara partai.
Jangan sampai struktur dan perangkat pemilu yang seharusnya bekerja untuk kepentingan partai justru dimonopoli untuk kepentingan pribadi.
Caleg boleh menggunakan struktur untuk berkampanye. Tetapi setelah pemilu selesai, struktur itu harus kembali menjadi milik partai.
Karena struktur tersebut bukan milik pribadi seorang caleg. Ia adalah bagian dari organisasi.
Begitu pula berbagai kegiatan anggota DPR yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Itu adalah kewajiban sebagai anggota DPR, bukan milik pribadi yang kemudian diklaim sebagai modal politik personal. Karena itu, kita harus membangun kesadaran bersama.
Membagi Tugas Menuju 2029
Menuju Pemilu 2029, kita harus mulai membayangkan pembagian kerja yang lebih jelas.
Partai bekerja untuk siapa?
Sayap bekerja untuk siapa?
Ormas bekerja untuk siapa?
Caleg bekerja untuk siapa?
Tim pemenangan bekerja untuk siapa?
Semua harus mempunyai fungsi yang jelas.
Partai, sayap, dan ormas tidak boleh bekerja hanya sebagai kendaraan bagi individu. Sebaliknya, caleg juga tidak boleh berjalan sendiri tanpa terhubung dengan struktur partai.
Kita harus membangun sinergi. Karena tujuan akhirnya bukan sekadar memenangkan seorang caleg.
Tujuan akhirnya adalah memenangkan Partai Golkar. Ketika partai menang, kader-kadernya mempunyai ruang lebih besar untuk mengabdi.
Ketika partai menang, gagasan bisa diperjuangkan. Ketika partai menang, kebijakan bisa diarahkan.
Dan ketika partai menang, semangat karya-kekaryaan bisa diterjemahkan menjadi program nyata.
Penutup: Kaderisasi, Demokrasi, dan Kemenangan
Pada akhirnya, semua kembali kepada tiga hal.
Kaderisasi.
Demokrasi.
Kemenangan elektoral.
Kaderisasi memastikan kita memiliki manusia-manusia politik yang berkualitas. Demokrasi memastikan bahwa manusia politik tersebut memiliki keberanian mendengar dan menyampaikan aspirasi rakyat.
Sedangkan kemenangan elektoral memberikan ruang politik agar gagasan dan karya tersebut dapat diwujudkan melalui pemerintahan. Karena itu, jangan pernah memisahkan kaderisasi dengan kemenangan.
Jangan pula memisahkan kemenangan dengan pengabdian. Kita tidak boleh mengejar kursi hanya untuk duduk.
Kita mengejar kursi untuk bekerja. Kita mengejar kemenangan bukan untuk menikmati kekuasaan, tetapi untuk menggunakan kekuasaan itu sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
Dan karena kita membawa misi mulia, maka cara kita bekerja juga harus mulia.
Mulai dari hal kecil. Mulai dari lingkungan sendiri. Mulai dari tetangga. Mulai dari masyarakat. Bangun kepercayaan.
Perluas basis. Jangan “jeruk makan jeruk”. Jangan rebutan basis sendiri. Jangan jadikan struktur sebagai milik pribadi. Bangun sistem kerja yang terukur.
Selain itu, Perkuat kaderisasi. Perkuat literasi demokrasi. Perkuat sayap dan ormas.
Dan yang paling penting, satukan semuanya dalam satu tujuan: Partai Golkar harus semakin dekat dengan rakyat, semakin kuat secara organisasi, semakin berkualitas kadernya, dan siap memenangkan Pemilu 2029.
Sebab kemenangan bukan tujuan akhir. Kemenangan adalah pintu untuk menghadirkan karya.
Dan karya yang sesungguhnya adalah ketika kehadiran kita sebagai insan politik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Suara Rakyat, Suara Golkar.
Tetapi slogan itu tidak boleh berhenti menjadi slogan.
Ia harus menjadi kerja.
Ia harus menjadi sikap.
Ia harus menjadi keberpihakan.
Dan pada akhirnya, ia harus menjadi karya nyata untuk Indonesia.
