JAKARTA – BELA RAKYAT – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan geliat pembangunan di Papua Selatan, khususnya Merauke, benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat sebagai pemilik ruang hidup.
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Muhammad Gusli Piliang, mengatakan Merauke memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia. Namun, kemajuan tersebut harus dibangun dengan prinsip keadilan, keterlibatan masyarakat, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
“Momentum 81 tahun Indonesia merdeka harus menjadi refleksi sekaligus titik balik. Kita ingin Merauke tumbuh, ekonominya berkembang, infrastrukturnya semakin baik, tetapi masyarakat adat juga harus tumbuh dan mendapatkan manfaat nyata dari pembangunan,” kata Gusli.
Menurutnya, transformasi Merauke dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan geliat pembangunan yang semakin besar. Pengembangan pertanian skala luas, peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat posisi Merauke dalam agenda ketahanan pangan nasional.
MPSI melihat perkembangan tersebut sebagai peluang yang harus dikawal bersama.
“Pembangunan di Merauke tidak perlu dipertentangkan dengan kepentingan masyarakat adat. Keduanya justru harus berjalan beriringan. Kuncinya adalah memastikan masyarakat adat tidak menjadi penonton, tetapi menjadi bagian penting dari proses pembangunan,” ujarnya.
Gusli menegaskan, masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan tanah ulayat dan ruang hidup masyarakat harus dilakukan melalui proses komunikasi dan konsultasi yang terbuka, setara, serta memberikan informasi yang memadai.
Menurutnya, prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) penting untuk memastikan masyarakat memahami rencana pembangunan sekaligus memiliki ruang untuk menyampaikan persetujuan, keberatan, maupun aspirasinya.
“Pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya berbicara tentang investasi dan produksi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal dan haknya dihormati, pembangunan akan memiliki legitimasi sosial yang kuat,” katanya.
Di sisi lain, Gusli mengapresiasi perkembangan pembangunan infrastruktur di Merauke. Peningkatan akses jalan dan konektivitas antarkawasan dinilai telah membuka ruang mobilitas yang lebih luas bagi masyarakat serta memperlancar distribusi kebutuhan pokok ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
“Ini adalah sisi positif yang harus kita apresiasi. Kehadiran infrastruktur membuka konektivitas dan peluang ekonomi baru. Tantangannya sekarang adalah memastikan manfaat pembangunan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat lokal,” ujarnya.
Karena itu, MPSI mendorong agar pembangunan infrastruktur dan investasi diikuti dengan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat adat. Pelatihan, pendidikan, pendampingan usaha, akses permodalan, hingga peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan.
“Jangan sampai masyarakat adat hanya melihat alat berat bekerja di atas tanah mereka, sementara kesempatan ekonomi justru lebih banyak dinikmati pihak lain. Masyarakat lokal harus dipersiapkan menjadi pelaku utama dalam ekonomi baru yang tumbuh di Merauke,” tegas Gusli.
Ia juga mengingatkan bahwa modernisasi pertanian harus tetap memperhatikan karakter ekologis dan budaya Papua. Hutan, rawa, sagu, sungai, serta kawasan adat tidak boleh dipandang hanya sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan sumber kehidupan masyarakat.
“Modernisasi dan kelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Kita justru harus mencari model pembangunan yang mampu meningkatkan produktivitas tanpa menghilangkan ruang hidup dan identitas masyarakat adat,” katanya.
Untuk memastikan hal tersebut, MPSI mendorong adanya mekanisme pemantauan pembangunan yang melibatkan pemerintah, akademisi, tokoh adat, masyarakat sipil, dan unsur penegak hukum. Pengawasan bersama diperlukan agar aspek sosial, lingkungan, ketenagakerjaan, dan pemenuhan hak masyarakat berjalan sesuai aturan.
“Penguatan kapasitas pemerintahan kampung juga tidak kalah penting. Pengelolaan dana desa dan dana Otsus harus didukung literasi hukum serta kemampuan administrasi yang memadai agar pembangunan di tingkat kampung berlangsung transparan dan akuntabel”, tegasnya.
Menurutnya, pmbangunan yang kuat harus dimulai dari masyarakat yang kuat.
“Karena itu, penguatan aparatur kampung dan masyarakat adat harus menjadi investasi jangka panjang,” ujarnya.
Gusli optimistis Merauke dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan modern, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap masyarakat adat dapat berjalan secara bersamaan.
“Merauke memiliki peluang besar untuk menjadi model pembangunan Papua Selatan. Kita ingin melihat Merauke tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama masyarakat adatnya semakin berdaya, semakin sejahtera, dan semakin terlindungi,” katanya.
Ia menegaskan, kemerdekaan yang sesungguhnya harus dirasakan sampai ke tingkat masyarakat paling bawah.
“Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, mari kita pastikan pembangunan bukan hanya membangun jalan, kawasan produksi, dan pusat ekonomi, tetapi juga membangun harapan. Merauke harus tumbuh bersama masyarakat adatnya. Itulah wajah pembangunan yang kita harapkan untuk Papua Selatan,” pungkas Gusli.
