Hari Perdamaian Internasional, Habibie Mahabbah: Jangan Bicara Perdamaian Jika Anak dan Perempuan Masih Menjadi Korban Kekerasan

JAKARTA – BELA RAKYAT –  Hari Perdamaian Internasional yang diperingati setiap 21 September tiap tahunnya menjadi momentum untuk kembali mempertanyakan makna perdamaian di tengah dunia yang masih dibayangi konflik, kekerasan, ketimpangan, serta berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah, SIP, MM menilai perdamaian tidak boleh berhenti sebagai slogan atau seremoni tahunan. Menurut Habibie, ukuran paling nyata dari sebuah masyarakat yang damai dapat dilihat dari sejauh mana anak-anak dan perempuan memperoleh rasa aman, perlindungan, martabat, serta kesempatan untuk tumbuh dan hidup tanpa kekerasan di belahan dunia.

Bacaan Lainnya

Habibie yang juga merupakan mantan Bendahara Umum PB HMI dan mantan Wakil Sekjen DPP KNPI, serta saat ini dipercaya sebagai Ketua Umum Persigawa, mengatakan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk memperluas makna perdamaian dari ruang diplomasi internasional menuju lingkungan keluarga, sekolah, kampus, organisasi kepemudaan, lapangan olahraga, hingga ruang digital.

“Perdamaian bukan hanya ketika perang berhenti. Perdamaian juga berarti ketika seorang anak bisa pulang ke rumah tanpa takut, seorang perempuan bisa berjalan tanpa merasa terancam, dan setiap orang dapat menyampaikan pendapat tanpa harus berhadapan dengan kekerasan. Kalau anak dan perempuan masih menjadi korban kekerasan, maka pekerjaan membangun perdamaian belum selesai,” ujar Habibie kepada wartawan hari ini Senin dalam refleksinya menyambut Hari Perdamaian Internasional 21 September 2026.

Hari Perdamaian dan Pesan Investasi pada Perdamaian

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan 21 September sebagai Hari Perdamaian Internasional. Pada 2026, peringatan tersebut mengusung tema “Invest in Peace – For Everyone, Everywhere, Every Day”, atau “Berinvestasi pada Perdamaian: Untuk Semua, Di Mana Saja, Setiap Hari.”

PBB menegaskan, perdamaian bukan sekadar absennya perang. Perdamaian juga merupakan kondisi yang memungkinkan manusia memperoleh keamanan, martabat, kesempatan, serta kerja sama dalam kehidupan sehari-hari.

Tema tersebut juga menempatkan masyarakat biasa, relawan, komunitas, aktivis dan generasi muda sebagai bagian dari apa yang disebut PBB sebagai everyday architects of peace atau para pembangun perdamaian sehari-hari.

Bagi Habibie, pesan tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Sebab, bagi dia, investasi pada perdamaian tidak selalu harus berbentuk anggaran besar atau perundingan internasional. Investasi perdamaian dapat dimulai dari investasi pada pendidikan anak, perlindungan perempuan, penguatan keluarga, ruang publik yang aman, kesehatan mental, kegiatan kepemudaan, olahraga, literasi digital dan pemberdayaan masyarakat.

“Kalau kita serius ingin membangun Indonesia yang damai, maka salah satu investasi paling penting adalah memastikan anak-anak kita aman dan perempuan kita terlindungi. Perdamaian harus dirasakan di tingkat paling bawah, bukan hanya dibicarakan di forum-forum besar, internasional,” katanya.

Sejarah Panjang Hari Perdamaian Internasional

Sebagai informasi, Hari Perdamaian Internasional memiliki sejarah panjang dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Peringatan ini bermula dari Resolusi Majelis Umum PBB 36/67 pada 30 November 1981. Pada awalnya, Hari Perdamaian dikaitkan dengan pembukaan sidang Majelis Umum PBB dan diperingati pada Selasa ketiga September.

Dua dekade kemudian, melalui Resolusi Majelis Umum PBB 55/282 pada 7 September 2001, tanggal 21 September ditetapkan sebagai Hari Perdamaian Internasional secara permanen. Hari tersebut sekaligus diposisikan sebagai momentum untuk memperkuat non-kekerasan dan gencatan senjata.

Dari situ, Habibie menilai perjalanan sejarah tersebut memberikan pelajaran penting bahwa perdamaian membutuhkan proses panjang.

Perdamaian tidak lahir secara otomatis setelah konflik berhenti. Ia membutuhkan dialog, kepercayaan, rekonsiliasi, perlindungan hukum, pendidikan, keadilan sosial dan keberanian masyarakat untuk menolak kekerasan.

“Perdamaian itu pekerjaan bersama. Pemerintah memiliki tanggung jawab, masyarakat memiliki tanggung jawab, tetapi pemuda juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Jangan sampai generasi muda hanya menjadi penonton ketika kekerasan terjadi,” tegasnya.

Kekerasan terhadap Anak: Alarm bagi Masa Depan Indonesia

Dalam konteks Indonesia, persoalan perlindungan anak menjadi salah satu pekerjaan rumah penting. Kenapa?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dalam laporan pengawasan Januari-April 2026 mencatat 426 kasus pengaduan. Kasus tersebut mencakup persoalan pengasuhan, kekerasan fisik dan psikis, kejahatan seksual terhadap anak hingga ancaman konten digital berbahaya.

KPAI juga menegaskan bahwa kerentanan anak tidak hanya berada di ruang publik, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, ruang digital dan lembaga pengasuhan.

Bagi Habibie, data tersebut harus dibaca sebagai peringatan serius. Dan Habibie menyebut, anak merupakan kelompok yang paling membutuhkan perlindungan ketika masyarakat berbicara mengenai perdamaian.

Anak tidak boleh dipaksa menanggung akibat konflik orang dewasa. Anak juga tidak boleh menjadi korban kekerasan di rumah, sekolah, lingkungan sosial maupun ruang digital.

“Anak-anak tidak pernah memilih untuk lahir di tengah konflik. Mereka tidak memilih menjadi korban kekerasan. Karena itu, orang dewasa yang harus memastikan mereka mendapatkan perlindungan. Jangan sampai kita berbicara tentang masa depan Indonesia, tetapi membiarkan anak-anak hari ini tumbuh dalam ketakutan dan kekerasan,” ujar Habibie.

Ia menilai pemuda dapat mengambil peran melalui pendidikan sebaya, kampanye anti-kekerasan, kegiatan sosial, pendampingan komunitas, literasi digital dan penciptaan lingkungan yang ramah anak.

Perempuan Harus Menjadi Bagian Utama Agenda Perdamaian

Habibie juga menyoroti kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Habibie ingin anak dan perempuan hidup damai.

Data CATAHU Komnas Perempuan 2025 mencatat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) yang terhimpun, meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 337.961 kasus atau 89,76 persen berada di ranah personal.

Komnas Perempuan menjelaskan, peningkatan angka tersebut antara lain mencerminkan meningkatnya keberanian korban untuk melapor dan semakin luasnya sistem pendokumentasian. Namun, data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terjadi dalam skala besar.

Menurut Habibie, angka tersebut menunjukkan, perdamaian harus dimulai dari rumah. Rumah seharusnya menjadi tempat pertama seseorang mendapatkan rasa aman. Namun ketika kekerasan justru terjadi dalam relasi personal, maka pembangunan perdamaian harus menyentuh akar persoalan.

“Kita tidak boleh menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai urusan domestik semata. Ini persoalan kemanusiaan. Ketika seorang perempuan mengalami kekerasan, yang terluka bukan hanya individu, tetapi juga keluarga dan masa depan generasi berikutnya,” katanya.

Ia mendorong agar organisasi pemuda menjadi ruang edukasi yang mengajarkan penghormatan terhadap perempuan, kesetaraan martabat manusia, penyelesaian konflik tanpa kekerasan serta keberanian untuk melaporkan dan mencegah tindakan kekerasan.

Palestina Mengingatkan Dunia tentang Harga Sebuah Konflik

Persoalan perdamaian juga tidak dapat dilepaskan dari tragedi kemanusiaan di Palestina, khususnya di Gaza.

Lebih lanjut, Habibie menyamoaiakn laporan badan-badan PBB menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak Palestina menghadapi kerentanan yang sangat berat akibat konflik berkepanjangan, serangan, pengungsian, keterbatasan akses bantuan, rusaknya layanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender.

Di mana UN Women melaporkan, lebih dari 38.000 perempuan dan anak perempuan di Gaza terbunuh antara Oktober 2023 hingga Desember 2025, berdasarkan analisis yang diterbitkan pada April 2026. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa risiko terhadap perempuan dan anak perempuan tetap tinggi meskipun terdapat perkembangan terkait gencatan senjata.

Sementara itu, lanjut Habibie, badan-badan kemanusiaan PBB melaporkan bahwa perempuan dan anak perempuan di Gaza menghadapi meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender akibat pengungsian berulang, kondisi tempat penampungan yang padat dan minim privasi. Anak-anak juga menghadapi persoalan putus sekolah, pekerja anak dan hilangnya lingkungan perlindungan.

“Bahkan, laporan PBB pada Juni 2026 juga menyebut lebih dari 21.000 anak telah terbunuh di Gaza sejak Oktober 2023 menurut data Kementerian Kesehatan Palestina yang dikutip PBB, sementara di Tepi Barat PBB telah memverifikasi 241 anak terbunuh oleh pasukan keamanan Israel dan pemukim sejak 7 Oktober 2023,” paparnya.

Alasan Habibie mengungkapkan, penderitaan anak dan perempuan Palestina harus menjadi pengingat bahwa perang selalu memiliki korban manusia yang nyata.

“Di balik angka korban ada anak yang kehilangan orang tua, ada ibu yang kehilangan anak, ada keluarga yang kehilangan rumah, ada generasi yang kehilangan sekolah dan masa depan. Karena itu, perdamaian tidak boleh hanya menjadi jargon diplomasi. Perdamaian harus berarti perlindungan nyata terhadap manusia, terutama anak dan perempuan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap Palestina bukan berarti mengabaikan persoalan di Indonesia. Justru, menurutnya, kepedulian terhadap korban kekerasan di berbagai belahan dunia harus berjalan bersamaan dengan perjuangan menciptakan ruang aman di dalam negeri.

Pemuda Indonesia Harus Menjadi Aktor Perdamaian

Habibie mengingatkan, generasi muda memiliki posisi strategis dalam membangun budaya perdamaian.

Pengalaman panjangnya dalam organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, sebagai mantan Bendahara Umum PB HMI dan mantan Wakil Sekjen DPP KNPI, menuntut Habibie memberikan pelajaran bahwa organisasi pemuda seharusnya menjadi tempat belajar tentang perbedaan, kepemimpinan dan penyelesaian masalah.

“Organisasi pemuda jangan hanya menjadi tempat berkumpul. Organisasi pemuda harus menjadi laboratorium demokrasi, laboratorium kepemimpinan dan laboratorium perdamaian,” katanya.

Untuk itu, Habibie berpendapat, pemuda harus memiliki keberanian untuk berbeda pendapat tanpa melakukan kekerasan.

Berbeda pilihan politik bukan alasan untuk saling menghina. Berbeda organisasi bukan alasan untuk bermusuhan. Berbeda agama, suku atau daerah bukan alasan untuk membangun kebencian.

“Justru perbedaan itu harus menjadi modal untuk membangun dialog. Seluruh persoalan bisa diselesaikan dengan kepala dingin,” terang Habibie.

Ruang Digital Jangan Menjadi Pabrik Kebencian

Habibie juga mengingatkan bahwa medan baru konflik berada di ruang digital. Di media sosial bersileweran ujaran kebencian.

“Miris melihatnya, media sosial dapat menjadi sarana memperkuat persaudaraan, tetapi juga dapat menjadi ruang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan dan provokasi,” ujar Habibie  mendirikan Lembaga Yatim: Sahabat Yatim Al Mahabbah ini.

Karena itu, pemuda Indonesia menurutnya harus memiliki etika digital. Sebelum membagikan informasi, masyarakat perlu memeriksa sumber, konteks dan kebenarannya. Kritik harus dibedakan dari penghinaan. Perbedaan pendapat harus dibedakan dari kebencian.

“Jangan karena mengejar viral kita kehilangan akal sehat. Jangan karena ingin menang debat, kita menghancurkan martabat orang lain. Pemuda harus menjadi generasi yang kritis, tetapi tetap beradab,” tutur Habibie.

Olahraga sebagai Sekolah Perdamaian

Sebagai Ketua Umum Persigawa, Habibie juga melihat olahraga sebagai instrumen penting membangun perdamaian. Ia menyebut, dalam sepak bola sebagai olahraga rakyat seluruh dunia semua bisa dimulai perdamaian dunia.

“Bisa kita manfaat ruang olahraga seperti sepak bola. Lapangan olahraga mempertemukan orang dari latar belakang yang berbeda. Di sana, seseorang belajar tentang disiplin, kerja sama, sportivitas, menerima kemenangan dan kekalahan, serta menghormati lawan,” ungkapnya.

Nilai-nilai tersebut, kata Habibie, sangat penting dalam kehidupan sosial dan kebangsaan.

“Di lapangan kita boleh bersaing, tetapi setelah pertandingan kita tetap bersaudara. Semangat seperti ini harus dibawa ke kehidupan berbangsa. Kompetisi tidak boleh berubah menjadi permusuhan,” katanya.

Ia berharap komunitas olahraga dan organisasi kepemudaan dapat lebih aktif menjalankan program yang menggabungkan olahraga, pendidikan karakter, perlindungan anak dan kampanye anti-kekerasan.

Dari Indonesia untuk Perdamaian Dunia

Habibie mengatakan Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia.

Gotong royong, musyawarah, keberagaman dan semangat persatuan merupakan nilai yang dapat diperkenalkan oleh generasi muda Indonesia dalam berbagai forum internasional.

Pemuda Indonesia juga dapat membangun jejaring dengan youth peacebuilders di kawasan ASEAN dan dunia, mengembangkan diplomasi digital, mengikuti forum internasional, serta terlibat dalam isu kemanusiaan, lingkungan, pendidikan dan pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, diplomasi tidak selalu harus dilakukan oleh pejabat negara. Pemuda pun bisa berperan melakukan itu.

“Anak muda yang membuat konten tentang perdamaian juga sedang berdiplomasi. Anak muda yang membantu korban bencana juga sedang membangun perdamaian. Anak muda yang mempertemukan dua kelompok yang berbeda juga sedang menjalankan diplomasi kemanusiaan,” katanya.

Jangan Tunggu Menjadi Pemimpin Dunia

Habibie kemudian mengajak pemuda Indonesia menjadikan 21 September bukan sekadar hari untuk mengunggah poster bertuliskan Peace di media sosial.

Tak hanya itu, Habibie menjelaskan, Hari Perdamaian Internasional harus menjadi momentum untuk memperkuat aksi nyata.

Mulai dari keluarga, sekolah, kampus, organisasi, komunitas olahraga, lingkungan tempat tinggal hingga ruang digital.

“Jangan menunggu menjadi pemimpin dunia untuk membangun perdamaian. Jadilah pembawa damai dari lingkungan paling kecil. Kalau kita mampu menghentikan satu perundungan, melindungi satu anak, mendampingi satu perempuan korban kekerasan, mendamaikan satu konflik dan menghapus satu ujaran kebencian, kita sudah mengambil bagian dalam membangun perdamaian,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perdamaian besar sesungguhnya dibangun dari jutaan tindakan kecil.

Karena itu, pemuda harus berani menolak kekerasan dalam bentuk apa pun, membangun dialog, menjaga persaudaraan dan memperjuangkan keadilan.

Pemuda LIRA: Investasi Perdamaian Adalah Investasi Masa Depan

Sebagai Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie menegaskan bahwa gerakan kepemudaan harus memiliki agenda yang lebih konkret dalam membangun perdamaian. Ia sangat optimis di situ.

Karena itu, Habibie mendorong penguatan pendidikan kebangsaan, perlindungan anak dan perempuan, literasi digital, kegiatan sosial, dialog lintas kelompok, pengembangan olahraga pemuda serta jejaring kemanusiaan internasional.

Dia menilai, pemuda tidak boleh hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi harus menjadi produsen gagasan positif dan penggerak perubahan sosial.

“Kita ingin Pemuda LIRA menjadi bagian dari generasi yang menjaga Indonesia tetap damai, demokratis dan manusiawi. Kita harus membela anak-anak, melindungi perempuan, menolak kekerasan dan membangun solidaritas kemanusiaan tanpa melihat batas suku, agama, wilayah maupun negara,” tegas Habibie.

Ia juga mengajak pemuda Indonesia memperkuat kepedulian terhadap Palestina sekaligus memperkuat gerakan perlindungan anak dan perempuan di Indonesia. Menurutnya, dua hal tersebut bukan persoalan yang harus dipertentangkan.

“Kita bisa peduli pada Palestina sekaligus peduli pada anak dan perempuan Indonesia. Kita bisa menyuarakan perdamaian dunia sekaligus membangun keluarga yang damai di rumah. Justru itulah makna perdamaian yang sesungguhnya: universal tetapi dimulai dari tindakan nyata di sekitar kita,” pungkasnya.

Di akhir keterangan Habibie, ia ingin Hari Perdamaian Internasional 2026 menjadi pengingat bahwa perdamaian tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya perang. Perdamaian harus hadir dalam bentuk rasa aman, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan terhadap anak, penghormatan terhadap perempuan, keadilan, dialog dan kesempatan bagi setiap generasi untuk membangun masa depan.

Sebagaimana pesan PBB pada Hari Perdamaian Internasional 2026, perdamaian bukan sesuatu yang pasif. Perdamaian harus dibangun secara sadar, setiap hari, oleh semua orang dan dari tingkat paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Bagi pemuda Indonesia, pesan itu sederhana tetapi mendalam: jangan hanya menjadi generasi yang mewarisi dunia. Jadilah generasi yang memperbaiki dunia—dimulai dengan memastikan tidak ada anak yang takut, tidak ada perempuan yang dibiarkan sendirian menghadapi kekerasan, dan tidak ada perbedaan yang harus berakhir dengan permusuhan.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *