TAKALAR – BELA RAKYAT – Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hamka B. Kady, menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat Kecamatan Tanakeke, Kabupaten Takalar, yang disampaikan langsung oleh Camat Tanakeke bersama para kepala desa se-Kecamatan Tanakeke.
Hamka menegaskan, aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Karena itu, berbagai kebutuhan dan persoalan yang disampaikan masyarakat akan terus menjadi perhatian dan dikawal agar dapat ditindaklanjuti melalui jalur kebijakan dan program pemerintah.
“Menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat Kecamatan Tanakeke, Kabupaten Takalar, yang diwakili Camat dan para Kepala Desa se-Kecamatan Tanakeke. Aspirasi masyarakat, kita dengarkan dan terus kita kawal,” tulis Hamka melalui akun Instagram pribadinya.
Salah satu perhatian yang terus didorong Hamka dalam bidang pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurut Hamka, memiliki rumah layak bukan sekadar persoalan membangun tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat benar-benar mampu mengakses dan menempatinya dengan nyaman.
“Punya rumah layak bukan sekadar impian, tapi bagaimana memastikan masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar bisa mendapatkannya,” tegasnya.
Hamka menjelaskan, penyediaan hunian bagi MBR tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah rumah yang dibangun. Pemerintah dan pengembang juga harus memperhatikan lokasi, akses kawasan, keterhubungan dengan fasilitas publik, serta skema pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Ia menilai, rumah subsidi idealnya berada di kawasan yang layak, mudah dijangkau, dan memiliki akses terhadap fasilitas dasar. Jangan sampai masyarakat memperoleh rumah dengan harga terjangkau, tetapi justru harus menanggung biaya transportasi yang tinggi karena lokasi hunian jauh dari tempat kerja, sekolah, maupun fasilitas pelayanan publik.
Begitu pula dengan skema pembiayaan. Hamka menekankan agar cicilan rumah tidak menjadi beban baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Artinya, rumah subsidi harus berada di lokasi yang layak, mudah dijangkau, dan tidak justru membebani masyarakat dengan biaya transportasi maupun dengan cicilan yang terlalu berat,” ujarnya.
Karena itu, Hamka mendorong agar program hunian MBR benar-benar menghadirkan rumah yang layak, terjangkau, dan mudah diakses. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.
Penyerapan aspirasi masyarakat Tanakeke menjadi bagian dari komitmen Hamka untuk memastikan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup, dapat terus diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPR RI.
Bagi Hamka, aspirasi masyarakat bukan sekadar untuk didengar, tetapi harus dikawal agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
