GOWA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady meminta pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata tidak berhenti pada penyelesaian infrastruktur. Ia mendorong agar fasilitas yang telah dibangun dengan dukungan anggaran besar tersebut segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Hamka saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kawasan SPAM Regional Mamminasata di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Hamka melihat langsung perkembangan pembangunan sekaligus membahas kesiapan pengoperasian SPAM Mamminasata bersama Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota terkait, serta pengelola SPAM.
Menurut Hamka, pembangunan SPAM Mamminasata merupakan investasi strategis yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, setiap pihak harus memastikan kewenangannya berjalan sesuai kesepakatan agar infrastruktur yang sudah tersedia dapat segera dimanfaatkan.
“Jangan sampai kita hanya menghitung berapa besar infrastrukturnya dibangun. Yang jauh lebih penting adalah memastikan masyarakat menerima manfaatnya. Airnya harus benar-benar sampai ke rumah warga,” kata Hamka.
SPAM Regional Mamminasata memanfaatkan air baku dari Bendungan Bili-Bili. Pada tahap pertama, Instalasi Pengolahan Air (IPA) dibangun dengan kapasitas 500 liter per detik dan ditargetkan mampu melayani sekitar 40.000 sambungan rumah.
Pengembangan selanjutnya dirancang meningkatkan kapasitas menjadi 1.000 liter per detik. Jika seluruh pengembangan terealisasi, SPAM tersebut berpotensi melayani hingga 80.000 sambungan rumah yang tersebar di wilayah Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar.
Hamka menilai angka tersebut menunjukkan besarnya manfaat yang dapat diberikan proyek tersebut apabila seluruh jaringan dan sistem pendukungnya diselesaikan secara terpadu.
“Target 40 ribu sambungan rumah pada tahap pertama harus kita kawal supaya benar-benar terealisasi. Jangan sampai kapasitas air sudah tersedia, tetapi sambungan rumah dan jaringan hilirnya belum siap,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan bagian pembangunan yang menjadi kewenangannya. Menurut Hamka, pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), sehingga harus dilaksanakan secara konsisten.
“Pemerintah pusat sudah menjalankan bagian sesuai kewenangannya. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga harus menyelesaikan tanggung jawab masing-masing. Semua harus bergerak dalam satu sistem,” tegasnya.
Dari sisi investasi, pembangunan tahap pertama mencakup paket pembangunan IPA sekitar Rp168,49 miliar, supervisi pembangunan IPA sekitar Rp3,55 miliar, pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) sekitar Rp161,33 miliar, serta supervisi pembangunan JDU sekitar Rp5 miliar.
Dengan demikian, nilai kontrak paket pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp338,37 miliar. Sementara kebutuhan investasi pengembangan SPAM Mamminasata secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar Rp1,1 triliun melalui kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hamka meminta perhatian tidak hanya diarahkan pada fasilitas produksi dan jaringan utama. Ia menyebut penyelesaian jaringan hilir, sambungan rumah, kesiapan badan pengelola, serta kepastian penyerapan air curah oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor penting agar sistem dapat berjalan.
Bagi legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut, keberhasilan SPAM Mamminasata harus diukur dari manfaat pelayanan yang diterima masyarakat.
“Keberhasilan program ini bukan sekadar IPA selesai atau jaringan utama terbangun. Ukurannya adalah masyarakat mendapatkan air minum yang layak, kontinu, dan terjangkau,” kata Hamka.
Karena itu, Komisi V DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap keberlanjutan program tersebut. Hamka berharap seluruh pemangku kepentingan mempercepat tahapan yang masih harus diselesaikan sehingga investasi yang telah dikeluarkan pemerintah dapat memberikan dampak langsung bagi kebutuhan dasar masyarakat di kawasan Mamminasata.
