JAKARTA – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintah yang menyasar jutaan pelajar dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa kehadiran Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru harus menjadi titik awal transformasi kelembagaan agar program MBG dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurut Yahya, besarnya anggaran yang dikelola BGN menuntut sistem pengawasan dan tata kelola yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Ia mengingatkan bahwa program sebesar MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas layanan, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Pergantian kepemimpinan ini harus dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang selama ini muncul di lapangan. Program MBG merupakan investasi strategis negara untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Yahya.
Ia menilai Nanik memiliki modal pengalaman yang cukup karena selama ini aktif melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah. Pengalaman tersebut dinilai menjadi bekal penting untuk memahami tantangan nyata yang dihadapi petugas di lapangan.
Transparansi Anggaran Jadi Sorotan
Yahya menempatkan aspek tata kelola anggaran sebagai pekerjaan rumah pertama yang harus segera dituntaskan oleh pimpinan baru BGN.
Menurutnya, besarnya dana negara yang dialokasikan untuk MBG harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi secara terbuka oleh publik.
Ia menekankan pentingnya pembenahan data penerima manfaat, penguatan sistem distribusi, serta pengawasan rantai pasok dari pusat hingga daerah agar tidak terjadi kebocoran anggaran maupun penyimpangan distribusi.
“Setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama pengelolaan program ini,” tegasnya.
Target Zero Accident
Selain persoalan tata kelola keuangan, Yahya juga menyoroti pentingnya penguatan standar operasional dalam penyediaan makanan.
Beberapa kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah, menurutnya, harus menjadi pelajaran berharga bagi BGN untuk memperketat pengawasan terhadap kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Ia menilai penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, melainkan harus dijalankan secara disiplin oleh seluruh penyelenggara program.
“Target zero accident harus menjadi komitmen bersama. Keselamatan penerima manfaat tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun,” katanya.
Yahya juga meminta agar audit berkala terhadap dapur umum dan mitra penyedia makanan dilakukan secara konsisten guna memastikan standar mutu tetap terjaga.
Perkuat Sinergi Antar-Lembaga
Tantangan ketiga yang dinilai sangat menentukan keberhasilan MBG adalah koordinasi lintas sektor.
Menurut Yahya, program berskala nasional seperti MBG tidak mungkin dijalankan hanya oleh satu lembaga. Dibutuhkan kolaborasi erat antara BGN dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia mengingatkan bahwa ego sektoral sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan program pemerintah di lapangan. Akibatnya, pengawasan menjadi tidak optimal dan berbagai persoalan terlambat ditangani.
“Koordinasi yang kuat akan memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Program ini membutuhkan kerja bersama, bukan kerja sendiri-sendiri,” ujarnya.
Harapan Baru Perbaikan Gizi Nasional
Lebih jauh, Yahya berharap kepemimpinan baru BGN mampu menghadirkan perubahan nyata dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menilai masyarakat menaruh harapan besar agar program tersebut tidak hanya menjadi simbol kebijakan pemerintah, tetapi benar-benar menjadi instrumen efektif dalam memperbaiki kualitas gizi nasional dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih sehat serta produktif.
“BGN harus bertransformasi menjadi lembaga yang profesional, responsif, dan mampu memberikan jaminan bahwa setiap makanan yang disalurkan aman, berkualitas, dan tepat sasaran. Dengan begitu, tujuan besar meningkatkan kualitas gizi bangsa dapat tercapai,” pungkas Yahya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang tersedia, melainkan juga pada kualitas tata kelola, disiplin pelaksanaan, serta sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan masa depan generasi Indonesia yang lebih sehat.
