JAKARTA – BELA RAKYAT – Kebijakan moratorium pembangunan dapur baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini. Politisi Partai Golkar itu meminta agar kebijakan tersebut tidak berlangsung terlalu lama karena dinilai telah menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra yang telah berinvestasi membangun dapur MBG.
Menurut Yahya, BGN perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan moratorium sekaligus memberikan kepastian kepada para mitra yang telah memenuhi persyaratan kerja sama.
“BGN harus punya limit waktu untuk melakukan moratorium sekaligus evaluasi serta membuat klasifikasi terhadap dapur yang bagaimana yang masih bisa dilanjutkan kerjasamanya,” kata Yahya Zaini kepada wartawan, Ahad (19/7/2026).
Komisi IX Menyerap Aspirasi Mitra MBG
Yahya mengungkapkan, persoalan moratorium telah menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. Bahkan, pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama berbagai asosiasi dan konsorsium mitra Program Makan Bergizi Gratis.
Dari forum tersebut, Komisi IX menerima banyak masukan mengenai dampak moratorium terhadap keberlangsungan investasi para mitra.
Bagi Yahya, para mitra berharap BGN memperlakukan seluruh pihak secara adil karena kerja sama yang mereka jalankan merupakan kerja sama resmi dengan lembaga BGN, bukan dengan individu tertentu.
“Aspirasi mereka BGN harus berlaku adil dan menempatkan mereka secara setara, karena mereka secara resmi mendapat persetujuan bekerjasama dengan BGN untuk membangun dapur dan telah mendapat ID. Kerjasama mereka sah secara kelembagaan dengan BGN, bukan kerjasama dengan perorangan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para mitra menginginkan adanya kepastian hukum dan administrasi atas investasi yang telah mereka keluarkan setelah memperoleh persetujuan resmi dari BGN.
Investasi Mitra Sudah Terlanjur Besar
Dalam keterangannya, Yahya juga menyoroti besarnya investasi yang telah dikeluarkan para mitra MBG sebelum kebijakan moratorium diberlakukan.
Ia menyebut sebagian mitra rela meminjam dana ke perbankan, bahkan menjual aset pribadi agar dapat memenuhi persyaratan pembangunan dapur MBG.
Selain biaya pembangunan, para mitra juga masih harus menanggung biaya perawatan bangunan yang telah selesai dibangun namun belum dapat beroperasi.
“Mereka juga sudah keluar uang untuk menjaga dan merawat bangunan yang sudah selesai. Mereka telah berinvestasi jadi harus dihargai dan diperhatikan oleh BGN,” tegas Yahya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi alasan kuat agar proses evaluasi tidak berlarut-larut sehingga para investor tidak terus menanggung beban finansial.
Minta Ada Batas Waktu Moratorium
Yahya menilai kebijakan moratorium memang menjadi kewenangan BGN, namun pelaksanaannya harus memiliki target waktu yang jelas.
Ia meminta BGN tidak membiarkan para mitra berada dalam ketidakpastian tanpa kepastian kapan proses evaluasi akan selesai.
Ia menerangkan, kepastian merupakan aspek penting mengingat Program MBG juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan infrastruktur pendukung.
“BGN jangan terlalu lama melakukan moratorium karena hal ini menyangkut kepastian.”
Yahya menambahkan bahwa setelah evaluasi dilakukan, BGN perlu mengelompokkan dapur berdasarkan tingkat kesiapan sehingga proses kelanjutan kerja sama dapat berjalan lebih objektif.
Dapur yang Sudah Siap Diminta Diprioritaskan
Dalam pandangan Yahya, tidak semua dapur MBG berada pada kondisi yang sama.
Karena itu, ia meminta BGN memberikan prioritas kepada dapur yang telah memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.
Ia secara khusus menyebut dapur yang telah memiliki SPPI dan virtual account sebagai kelompok pertama yang perlu segera dilanjutkan kerja samanya.
Selain itu, dapur yang bangunannya telah selesai juga dinilai layak memperoleh prioritas.
“Bagi dapur yang sudah ada SPPI dan sudah ada virtual accountnya harus diprioritaskan untuk dilanjutkan. Kedua, dapur yang sudah selesai dibangun juga perlu mendapat prioritas.”
Tak hanya itu, Yahya mengungkapkan, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk meminimalkan kerugian yang dialami para mitra sekaligus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Daerah 3T Diminta Menjadi Prioritas
Sorotan lain yang disampaikan Yahya adalah mengenai pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia mengatakan daerah-daerah tersebut justru membutuhkan perhatian lebih karena akses terhadap layanan gizi masih menghadapi berbagai tantangan.
Yahya mengungkapkan informasi yang diterimanya menunjukkan terdapat sekitar 2.000 dapur yang telah selesai dibangun namun belum dapat beroperasi akibat kebijakan moratorium.
“Yang perlu mendapat prioritas untuk dilanjutkan adalah pembangunan dapur di daerah 3T. Informasinya ada 2.000 dapur yang sudah selesai di bangun tapi sekarang terkendala dengan adanya moratorium. Itu harus diprioritaskan untuk dilanjutkan kerjasamanya.”
Dengan tegas Yahya menyampaikan, percepatan pengoperasian dapur di wilayah 3T akan membantu memastikan manfaat Program MBG dapat dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
Kepastian Menjadi Kunci
Yahya menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didukung pembiayaannya oleh masyarakat sehingga setiap bentuk kerja sama resmi harus memperoleh kepastian.
Karena itu, ia berharap evaluasi yang dilakukan BGN dapat menghasilkan klasifikasi yang jelas terhadap dapur-dapur yang layak dilanjutkan sehingga para mitra tidak terus berada dalam kondisi menunggu.
Bagi Komisi IX DPR RI, penyelesaian moratorium bukan hanya menyangkut kelangsungan pembangunan dapur MBG, tetapi juga menyangkut kepastian bagi para mitra yang telah berkomitmen menjalankan program pemerintah melalui kerja sama resmi dengan Badan Gizi Nasional.
