JAKARTA – BELA RAKYAT – Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Fuad F. Munzir menegaskan bahwa keputusan pergantian Ketua Umum AMPI yang dihasilkan melalui Pleno IX DPP AMPI Diperluas dilakukan berdasarkan mekanisme organisasi yang berlaku.
Sebagai informasi, Forum tersebut menghasilkan penunjukan pelaksana tugas Ketua Umum DPP AMPI serta rekomendasi mengenai status Ketua Umum AMPI, Dr. Jerry Sambuaga, di Partai Golkar dan memberikan sanksi berupa pemberhentian terhadap Dr. Jerry Sambuaga sebagai anggota Partai Golkar.
Selain itu, menyepakati penunjukan Mafa Uswanas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP AMPI.
Menurut Fuad, penyelenggaraan pleno tersebut mengacu pada Peraturan Organisasi (PO) Nomor 001 Tahun 2022 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan pleno diperluas telah menjadi kesepakatan bersama para Ketua DPD I AMPI se-Indonesia dalam forum yang digelar sebelum pleno berlangsung.
“Pelaksanaan Pleno IX DPP AMPI Diperluas memiliki landasan organisasi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi. Forum juga telah menyepakati penyelenggaraan pleno sebelum dilaksanakan,” ujar Fuad dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).
Fuad mengungkapkan, sebelum forum mengambil keputusan, Ketua Umum AMPI Jerry Sambuaga telah diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme organisasi sekaligus bentuk penghormatan terhadap hak setiap pengurus.
Namun, kata dia, Jerry tidak menghadiri undangan yang telah disampaikan oleh DPP AMPI. Padahal, kesempatan membela diri telah diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Organisasi.
Selain itu, Fuad menyebut pleno diperluas dihadiri seluruh Ketua DPD I AMPI dari berbagai provinsi yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan organisasi. Karena itu, hasil pleno dinilai memiliki legitimasi yang kuat sesuai ketentuan internal AMPI.
Ia juga mengatakan bahwa rangkaian pelaksanaan pleno berlangsung dengan sepengetahuan DPP Partai Golkar. Menurutnya, sehari sebelum pleno digelar, sejumlah pengurus DPP Partai Golkar, termasuk Ketua Bidang Ormas dan Ketua Bidang Pemuda, hadir memberikan arahan kepada jajaran AMPI.
Lebih lanjut, Fuad menilai pergantian kepemimpinan dilakukan sebagai langkah untuk menjaga soliditas organisasi. Ia menyebut terdapat sejumlah kebijakan kepengurusan sebelumnya yang dianggap tidak sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun Peraturan Organisasi, termasuk terkait perubahan posisi sekretaris jenderal.
“Langkah yang diambil merupakan upaya organisasi untuk memastikan roda kepengurusan berjalan sesuai aturan serta menjaga kekompakan seluruh kader AMPI,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga menegaskan forum Rapat Pleno Diperluas yang digelar pada 30 Juli 2026 kemarin tidak memiliki dasar hukum organisasi sehingga seluruh keputusan yang dihasilkan tidak dapat dianggap sebagai keputusan resmi AMPI.
Menurut Jerry, AMPI merupakan organisasi kepemudaan yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta berbagai peraturan organisasi yang menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan. Karena itu, ia menilai tidak boleh ada pihak yang membentuk forum di luar mekanisme yang telah diatur lalu mengatasnamakan organisasi.
“AMPI memiliki aturan organisasi yang jelas dan mengikat seluruh pengurus. Karena itu tidak bisa ada forum yang dibentuk secara sepihak kemudian mengklaim sebagai keputusan resmi organisasi,” ujar Jerry dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Jerry menilai rapat pleno diperluas tersebut tidak memperoleh mandat maupun legitimasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPI sebagai otoritas organisasi di tingkat nasional. Oleh sebab itu, seluruh hasil maupun keputusan yang diumumkan dalam forum tersebut dinilainya tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Ia juga membantah klaim yang menyebut dirinya diberhentikan dari jabatan Ketua Umum AMPI. Bagi Jerry, mekanisme pemberhentian ketua umum telah diatur dalam ketentuan organisasi dan tidak dapat dilakukan melalui forum pleno diperluas sebagaimana yang diklaim sejumlah pihak.
Selain itu, Jerry menyebut mekanisme yang digunakan dalam forum tersebut tidak dikenal dalam Peraturan Organisasi AMPI mengenai disiplin maupun sanksi organisasi. Ia menilai langkah tersebut justru merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan internal organisasi.
“Jika ada pihak yang mengambil tindakan di luar mekanisme organisasi, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di AMPI,” tegasnya.
Jerry juga menyatakan, sejumlah pihak yang menggagas maupun terlibat dalam penyelenggaraan rapat pleno diperluas tersebut, menurutnya, sudah tidak lagi menjadi bagian dari kepengurusan DPP AMPI. Karena itu, ia mempertanyakan dasar kewenangan mereka untuk mengatasnamakan organisasi.
Ke depanya, kita lihat dinamika yang terjadi di AMPI. Pertarungannya, mirip laga Final Piala Dunia Soanyol vs Argentina dengan Messi-nya. Menarik ditonton!
