JAKARTA – BELA RAKYAT – Respons cepat pemerintah dalam memulangkan pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja serta mengevakuasi PMI dari wilayah konflik di Libya mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang menghadapi situasi darurat di luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Yahya Zaini dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Apresiasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), tetapi juga kepada seluruh unsur pemerintah yang terlibat dalam proses penyelamatan dan pemulangan para pekerja migran.
Perlindungan PMI Dinilai Bukti Kehadiran Negara
Yahya Zaini menilai keberhasilan memulangkan PMI nonprosedural yang menjadi korban TPPO di Kamboja merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya, sekalipun mereka berada di luar wilayah Indonesia.
Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja migran harus menjadi prioritas karena mereka merupakan warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
Dalam rapat tersebut, Yahya secara khusus memberikan apresiasi atas keberhasilan pemulangan PMI korban perdagangan orang dari Kamboja.
“Yang kedua, apresiasi saya atas keberhasilan Kementerian P2MI memulangkan pekerja ilegal korban TPPO dari Kamboja yang berasal dari Kalimantan Tengah,” ujar Yahya Zaini.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan terhadap korban TPPO memerlukan langkah cepat dan koordinasi lintas lembaga agar keselamatan para pekerja migran dapat segera dipastikan.
Evakuasi dari Libya Dinilai Hasil Sinergi Antarlembaga
Selain kasus di Kamboja, Yahya juga menyoroti keberhasilan pemerintah mengevakuasi pekerja migran Indonesia nonprosedural dari Libya yang tengah berada dalam situasi konflik.
Menurutnya, keberhasilan operasi tersebut tidak mungkin tercapai tanpa koordinasi yang kuat antara KP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut.
“Apresiasi juga atas keberhasilan pemulangan pekerja ilegal dari Libya. Ini tidak terlepas dari kerja sama yang luar biasa dari Kementerian P2MI dengan Kementerian Luar Negeri beserta jajaran KBRI di sana,” katanya.
Bagi Yahya, kolaborasi lintas kementerian dan perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai persoalan yang dialami pekerja migran Indonesia.
Tata Kelola Keuangan KP2MI Juga Mendapat Pengakuan
Selain menyoroti aspek perlindungan pekerja migran, Yahya Zaini juga memberikan apresiasi terhadap capaian administratif dan tata kelola keuangan KP2MI.
Ia menyampaikan penghargaan atas keberhasilan kementerian tersebut kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-16 kalinya.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan menunjukkan adanya konsistensi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pertama, saya memberikan apresiasi atas pencapaian WTP 16 kali,” ucapnya.
Raihan opini WTP secara berulang dinilai menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran di lingkungan KP2MI terus berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Sinergi Menjadi Kunci Perlindungan PMI
Dalam pandangan Yahya Zaini, berbagai keberhasilan tersebut memperlihatkan pentingnya sinergi antarlembaga negara dalam menangani persoalan pekerja migran Indonesia.
Ia berharap koordinasi antara KP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri terus diperkuat, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan PMI nonprosedural.
Yahya menegaskan bahwa kolaborasi yang solid merupakan kunci agar negara mampu memberikan perlindungan secara maksimal kepada setiap warga negara Indonesia di mana pun mereka berada.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, ia berharap proses perlindungan, evakuasi, hingga pemulangan pekerja migran yang menghadapi persoalan di luar negeri dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan memberikan kepastian bahwa negara selalu hadir bagi setiap warga negaranya.
