JAKARTA – BELA RAKYAT – Fenomena erupsi yang terjadi hampir bersamaan di beberapa gunung api di Tanah Air menjadi perhatian serius di Senayan. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ranny Fahd Arafiq, mengingatkan agar penanganan bencana tidak hanya berhenti pada evakuasi, tetapi juga menyentuh kesiapan layanan kesehatan bagi warga terdampak.
Menurut Ranny, letusan gunung api membawa ancaman turunan yang seringkali luput dari perhatian, yakni sebaran abu vulkanik. Material tersebut dinilai sangat berisiko karena dapat menjangkau permukiman penduduk yang jauh dari pusat erupsi.
“Dan itu tentu mengganggu kesehatan dalam jangka pendek maupun panjang,” kata Ranny kepada wartawan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Ia menjelaskan, partikel abu vulkanik memiliki karakteristik berbeda dari debu biasa. Kandungan silika yang tajam dan halus sangat berbahaya jika terhirup, dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, iritasi berat pada mata, hingga gangguan pada kulit, terutama bagi mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit pernapasan.
Karena itu, legislator Golkar tersebut meminta negara hadir secara preventif. Pemerintah diminta memastikan stok masker standar medis, ketersediaan obat-obatan esensial, hingga kecukupan tenaga kesehatan di daerah-daerah yang masuk dalam peta sebaran abu dan berstatus waspada.
Perhatian khusus, kata Ranny, wajib diberikan kepada kelompok rentan. Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga dengan komorbid pernapasan seperti asma dan TBC menjadi kelompok yang paling pertama harus dilindungi dari paparan langsung abu vulkanik.
Tidak hanya soal masker dan obat, ia juga menekankan pentingnya jaminan layanan dasar selama masa darurat. Akses terhadap air bersih yang aman, keamanan pangan, serta sanitasi dan kebersihan lingkungan harus menjadi satu paket dalam penanganan agar tidak memicu bencana kesehatan kedua.
Ranny menegaskan, pola penanganan kesehatan tidak boleh bersifat reaktif. Ia meminta agar sistem kesehatan bergerak sebelum korban berjatuhan, bukan menunggu laporan warga sakit baru membuka posko kesehatan.
Untuk itu, koordinasi lintas sektor harus berjalan tanpa jeda. Ia mendorong sinergi cepat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BNPB dan BPBD di lapangan, Kementerian Kesehatan, serta seluruh jejaring Puskesmas dan rumah sakit rujukan di wilayah terdampak.
“Yang kita butuhkan hari ini adalah tanggap darurat, bukan gagap darurat. Dalam situasi bencana, satu jam keterlambatan respons kesehatan bisa menentukan keselamatan nyawa masyarakat,” tutup Ranny.
