NEW YORK – BELA RAKYAT – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mewakili Indonesia dalam Dialog Tingkat Tinggi Global Coalition for Children’s Rights and Protection in the Age of AI yang digelar di sela-sela rangkaian Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan para pemimpin dunia, badan-badan PBB, masyarakat sipil, akademisi, serta perusahaan teknologi untuk membahas langkah konkret dalam memastikan perkembangan kecerdasan artifisial (AI) berlangsung dengan tetap menghormati hak, keselamatan, dan kepentingan terbaik anak.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak dapat menjadi tanggung jawab satu negara atau satu pemerintahan saja. Menurutnya, perkembangan teknologi dan kekuatan perusahaan digital yang beroperasi lintas batas membutuhkan kerja sama global.
“Dalam melindungi anak di ruang digital, memang kita perlu menyatukan berbagai kekuatan, karena tidak ada satu pemerintahan yang bisa sendiri untuk berhadapan dengan sebuah kekuatan yang mengatur algoritma dunia dan dikuasai oleh hanya beberapa perusahaan teknologi saja,” jelas Meutya seperti dikutip di Instagram pribadinya.
Meutya menjelaskan, kehadiran Indonesia dalam koalisi global tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat gerakan internasional dalam melindungi anak di tengah perkembangan AI yang semakin cepat.
“Jadi hari ini kita berkumpul dalam koalisi untuk perlindungan anak di era AI. Ini adalah global movement dan kita menjadi bagian dari koalisi ini karena salah satunya kita memang sudah memiliki regulasi yang sudah dilaksanakan,” ujar Meutya.
Indonesia sendiri telah memiliki kerangka regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Pemerintah sebelumnya juga menempatkan pelindungan anak sebagai salah satu prinsip penting dalam pembahasan tata kelola AI global.
Indonesia Bawa Pengalaman Regulasi
Keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut juga melanjutkan posisi yang sebelumnya disampaikan Meutya dalam forum global mengenai tata kelola AI di Jenewa pada Juli 2026. Saat itu, Indonesia mendorong agar kepentingan dan keselamatan anak menjadi bagian penting dalam penyusunan tata kelola AI internasional.
Menurut Meutya, regulasi nasional yang telah diterapkan menjadi pengalaman Indonesia untuk ikut membangun standar pelindungan anak di tingkat global.
“Karena itu, para pemimpin dunia merasa perlu berkumpul bersama untuk kemudian mendorong perlindungan kepada anak di ranah digital yang lebih baik,” katanya.
Koalisi tersebut sendiri telah meluncurkan peta jalan 2026–2027 yang mencakup sejumlah agenda, antara lain keselamatan dan privasi sejak tahap perancangan teknologi, akuntabilitas, pencegahan materi eksploitasi seksual anak yang dihasilkan AI dan deepfake, serta penguatan literasi AI.
Pertemuan di New York juga melibatkan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Koalisi ini dipimpin bersama oleh Prancis, Spanyol, Kenya, dan Australia serta melibatkan negara-negara dan entitas dalam sistem PBB.
Bagi Indonesia, isu tersebut memiliki arti penting karena anak-anak tumbuh dalam lingkungan digital yang semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan pelindungan anak, sehingga anak tidak hanya menjadi pengguna atau pasar teknologi, tetapi juga memperoleh ruang digital yang aman dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
Forum global tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tantangan pelindungan anak di era AI membutuhkan pendekatan lintas negara. Perkembangan teknologi tidak mengenal batas wilayah, sementara risiko terhadap anak dapat muncul melalui berbagai platform dan layanan digital yang beroperasi secara global.
Dengan bergabung dalam koalisi internasional tersebut, Indonesia mengambil bagian dalam pembahasan mengenai bagaimana teknologi AI dapat terus dikembangkan tanpa mengesampingkan hak dan keselamatan anak.
