JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hamka B. Kady menyoroti kejelasan kerja sama terkait aset Angkasa Pura yang diserahkan kepada TNI Angkatan Udara (TNI AU).
Hal tersebut disampaikan Hamka B. Kady melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya memastikan proses pengelolaan aset tersebut tidak mengganggu keberlangsungan operasional penerbangan maupun aktivitas kebandarudaraan.
Hamka mengatakan, dalam pembahasan yang dilakukan, terdapat kesepakatan bahwa penyerahan aset Angkasa Pura kepada TNI AU harus tetap memperhatikan aspek operasional.
“Tadi kita sepakat, ya, bahwa dengan diserahkannya aset Angkasa Pura kepada Angkatan Udara, itu berarti bahwa kita juga jangan sampai terjadi ada gangguan operasional,” ujar Hamka dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya.
Menurutnya, kejelasan mengenai fungsi dan penggunaan aset menjadi penting agar kerja sama tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati tanpa menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Hamka juga mengungkapkan adanya penjelasan dari pihak terkait mengenai jenis kargo yang diangkut oleh Angkatan Udara. Ia menyebut, berdasarkan penjelasan yang diterima, pengangkutan kargo oleh TNI AU dibatasi untuk kepentingan tertentu.
“Yang saya ingin sampaikan di sini bahwa beliau tadi sampaikan kepada kami bahwa kargo yang diangkut oleh Angkatan Udara hanya alutsista dan bantuan sosial, titik,” kata Hamka.
Pastikan Operasional Tidak Terganggu
Hamka menegaskan bahwa aspek operasional menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam kerja sama pemanfaatan aset tersebut.
Menurut dia, penyerahan atau penggunaan aset tidak boleh kemudian berdampak pada terganggunya aktivitas pelayanan dan operasional yang sudah berjalan.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi antara lain sektor perhubungan dan infrastruktur, Hamka turut menekankan pentingnya kejelasan tata kelola dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan aset dan fasilitas transportasi.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga agar pelaksanaan kerja sama tetap berada dalam koridor yang jelas, termasuk mengenai fungsi aset serta aktivitas yang diperbolehkan.
Kargo TNI AU untuk Kepentingan Tertentu
Dalam kesempatan tersebut, Hamka secara khusus menyoroti penjelasan mengenai aktivitas pengangkutan kargo oleh TNI AU.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan yang diterima dalam pembahasan tersebut, kargo yang diangkut TNI AU diperuntukkan bagi alutsista dan bantuan sosial.
Penegasan ini dinilai penting untuk memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup kegiatan pengangkutan sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap aktivitas operasional penerbangan maupun layanan kebandarudaraan.
Hamka pun menekankan bahwa komunikasi dan koordinasi antarpihak harus terus dilakukan agar pengelolaan aset dapat berjalan dengan tertib, transparan, serta tetap memperhatikan kepentingan operasional.
Pernyataan Hamka tersebut menjadi bagian dari perhatian Komisi V DPR RI terhadap pengelolaan aset transportasi dan keberlangsungan operasional di sektor penerbangan, khususnya ketika terdapat kerja sama atau penggunaan fasilitas oleh institusi negara lainnya.
