SEMARANG – BELA RAKYAT – Perpustakaan tidak lagi dapat dipandang sebatas ruang penyimpanan dan peminjaman buku. Di tengah kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perpustakaan justru memiliki peran penting sebagai pusat pengetahuan sekaligus instrumen pendukung pembangunan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis (20/8/2026).
Menurut Agung, keberadaan perpustakaan harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang lebih luas. Penguatan budaya membaca, akses terhadap pengetahuan, serta peningkatan kemampuan masyarakat dinilai memiliki hubungan erat dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
Ia mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pengembangan perpustakaan dan literasi. Namun, perhatian tersebut menurutnya perlu diperluas hingga ke tingkat kabupaten dan kota agar pembangunan ekosistem literasi tidak berjalan secara parsial.
Agung menyoroti masih adanya daerah yang belum memberikan posisi strategis kepada lembaga perpustakaan dalam struktur pemerintahan. Padahal, jika dikelola secara serius, perpustakaan dapat menjadi salah satu fondasi dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan dan memiliki daya saing.
“Kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, maka perpustakaan juga harus mendapatkan perhatian yang sepadan. Jangan sampai perpustakaan hanya dianggap sebagai pelengkap dalam struktur pemerintahan,” kata Agung.
Karena itu, ia mendorong kepala daerah memastikan lembaga perpustakaan dikelola oleh aparatur yang mempunyai kapasitas dan kompetensi sesuai bidangnya. Profesionalisme pengelola dinilai penting agar berbagai potensi perpustakaan dapat dikembangkan secara maksimal.
“Kita ingin orang-orang yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang perpustakaan benar-benar diberikan ruang untuk mengelola dan mengembangkan institusi tersebut,” tegasnya.
Lebih jauh, Agung berharap keberadaan perpustakaan dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Perpustakaan harus mampu menjadi ruang belajar terbuka, tempat masyarakat memperoleh informasi, mengembangkan keterampilan, sekaligus membangun kebiasaan membaca.
Menurutnya, daerah yang mampu membangun budaya literasi secara konsisten akan memiliki modal sosial yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Karena itu, pembangunan literasi semestinya tidak hanya diukur dari jumlah koleksi buku atau gedung perpustakaan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Agung turut menyinggung kondisi Kabupaten Brebes yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem. Ia menilai penguatan literasi dapat menjadi salah satu bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan membuka lebih banyak kesempatan bagi warga untuk berkembang.
“Indeks pembangunan literasi harus terus kita dorong agar bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas masyarakat, termasuk dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan perpustakaan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, komunitas, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan agar perpustakaan tidak berjalan sendiri dan mampu menjawab perubahan kebutuhan masyarakat.
Komisi X DPR RI, lanjut Agung, akan terus mendorong agar kebijakan pembangunan perpustakaan memiliki arah yang jelas dan terintegrasi dengan agenda peningkatan kualitas pendidikan serta sumber daya manusia.
“Paradigmanya harus berubah. Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi pusat pengetahuan, pusat pembelajaran, dan bagian dari strategi pembangunan daerah,” pungkasnya.
