SURABAYA – BELA RAKYAT – Perpustakaan tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola belajar masyarakat, perpustakaan harus mampu bertransformasi menjadi pusat pengetahuan, ruang kebudayaan, sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perpustakaan dan Literasi Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, dalam rangka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, yang berlangsung pada 20–22 Agustus 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi tata kelola perpustakaan daerah, perkembangan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat, serta ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung perpustakaan, termasuk fasilitas yang berkaitan dengan transformasi digital.
Menurut Adde Rosi, penguatan budaya membaca tidak cukup hanya dengan memperbanyak koleksi buku. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap perpustakaan yang nyaman, inklusif, modern, dan mampu menjawab kebutuhan generasi saat ini.
“Perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan pusat peradaban, ruang kebudayaan, serta sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup,” ujar Adde Rosi dalam agenda kunjungan tersebut.
Politikus Partai Golkar itu menilai, keberadaan perpustakaan memiliki posisi strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang memiliki akses terhadap pengetahuan akan mempunyai peluang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, sekaligus daya saing.
Karena itu, menurutnya, pembangunan perpustakaan harus ditempatkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Dalam kunjungan ke Jawa Timur, Komisi X DPR RI juga berdiskusi dengan pemerintah daerah, pengelola perpustakaan, pegiat literasi, serta kalangan akademisi. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menggali berbagai persoalan yang dihadapi dalam pengembangan budaya membaca dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan.
Berbagai masukan tersebut dinilai penting untuk memetakan kebutuhan di lapangan. Sebab, tantangan pengembangan literasi di daerah tidak selalu sama. Kondisi infrastruktur, akses internet, ketersediaan sumber daya manusia, karakteristik masyarakat, hingga kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola fasilitas perpustakaan menjadi sejumlah faktor yang perlu mendapatkan perhatian.
Adde Rosi menegaskan, transformasi perpustakaan di era digital harus dilakukan secara serius. Perpustakaan daerah tidak boleh tertinggal dari perubahan teknologi yang telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan pengetahuan.
“Perpustakaan harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Digitalisasi bukan untuk menggantikan perpustakaan konvensional, tetapi menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan,” katanya.
Menurut Adde Rosi, perpustakaan digital dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan layanan, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan maupun kawasan perkotaan.
Namun, digitalisasi juga harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur. Jangan sampai transformasi digital hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah perkotaan, sementara masyarakat di pelosok masih mengalami keterbatasan akses.
“Jangan sampai ada kesenjangan. Masyarakat di kota maupun di pelosok harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap pengetahuan dan bahan bacaan,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa perpustakaan harus semakin inklusif dan mampu melayani berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, hingga kelompok yang memiliki kebutuhan khusus.
Konsep perpustakaan modern, lanjut Adde Rosi, harus mampu menghadirkan ruang yang nyaman untuk membaca, berdiskusi, belajar, berkarya, serta mengembangkan berbagai keterampilan.
Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat yang dikunjungi ketika seseorang membutuhkan buku, tetapi juga menjadi ruang publik yang hidup dan dekat dengan aktivitas masyarakat.
Komisi X DPR RI, kata Adde Rosi, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk mendorong penguatan ekosistem perpustakaan dan literasi nasional.
Penguatan tersebut mencakup dukungan terhadap pembangunan dan peningkatan fasilitas, penyediaan sarana digital, pengembangan sumber daya manusia pengelola perpustakaan, serta perluasan akses layanan literasi.
Adde Rosi berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membangun sinergi yang lebih kuat dalam mengembangkan perpustakaan. Menurutnya, keberhasilan program literasi tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu institusi.
Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, perpustakaan, komunitas literasi, akademisi, dunia usaha, keluarga, dan masyarakat.
“Literasi adalah kerja bersama. Pemerintah menyiapkan ekosistem dan fasilitasnya, sementara masyarakat harus didorong untuk memanfaatkan ruang-ruang pengetahuan tersebut secara maksimal,” ujarnya.
Jawa Timur sendiri menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem literasi. Dengan jumlah penduduk yang besar, keberadaan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, komunitas masyarakat, serta berbagai aktivitas kebudayaan, penguatan perpustakaan dapat memberikan dampak luas terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Adde Rosi berharap hasil kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan ke depan.
Masukan dari pemerintah daerah, pengelola perpustakaan, pegiat literasi, dan akademisi akan menjadi bagian penting dalam melihat kebutuhan nyata di lapangan.
“Kami datang bukan hanya untuk melihat, tetapi juga mendengar dan memetakan apa yang menjadi kebutuhan. Semua masukan ini akan menjadi bagian dari tugas kami di DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran,” kata Adde Rosi.
Ia menambahkan, membangun budaya membaca membutuhkan proses yang panjang dan konsisten. Karena itu, program literasi harus dirancang secara berkelanjutan, tidak berhenti pada pembangunan gedung atau pengadaan buku semata.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan perpustakaan benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan mampu memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
“Harapan kita sederhana, tetapi dampaknya besar. Kita ingin masyarakat Indonesia semakin gemar membaca, semakin kritis dalam menerima informasi, dan semakin luas pengetahuannya. Dari perpustakaan kita membangun manusia, dan dari manusia yang berpengetahuan kita membangun Indonesia,” pungkas Adde Rosi.
Dalam kesempatan tersebut, Adde Rosi juga menyampaikan apresiasi atas sambutan dan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta seluruh pegiat literasi yang terlibat dalam agenda kunjungan kerja Komisi X DPR RI.
Ia berharap sinergi tersebut terus berlanjut sehingga pengembangan perpustakaan dan budaya literasi dapat semakin kuat, merata, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Bagi Adde Rosi, perpustakaan bukan sekadar ruang dengan rak-rak buku. Perpustakaan adalah ruang untuk membuka jendela dunia, memperluas wawasan, membangun kreativitas, dan menyiapkan generasi Indonesia agar mampu menghadapi masa depan.
