JAKARTA: BELA RAKYAT – Prosesi adat yang dijalani Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Lampung menjadi sorotan publik setelah video dirinya menginjak kepala kerbau dalam salah satu rangkaian upacara adat viral di media sosial. Momen tersebut memicu beragam tafsir, termasuk dikaitkan dengan simbol politik, hingga menuai respons dari politisi PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan dirinya tidak memahami secara mendalam makna prosesi adat tersebut. Namun, ia mengingatkan agar prosesi budaya tidak dipelintir menjadi simbol penghinaan terhadap partai politik tertentu.
“Saya tidak memahami adat istiadat dan budaya masyarakat Lampung, apalagi sampai dikaitkan dengan menginjak kepala kerbau,” kata Andreas kepada wartawan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Viral di Media Sosial
Dalam video yang beredar luas, Jokowi tampak berjalan di atas karpet merah sebelum menginjak kepala kerbau yang menjadi bagian dari prosesi penyambutan adat. Rekaman itu segera memunculkan berbagai komentar publik, termasuk dugaan bahwa tindakan tersebut memiliki makna simbolik tertentu.
Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi yang menyebut prosesi tersebut berkaitan dengan simbol politik. Sejumlah tokoh adat Lampung juga menjelaskan, rangkaian upacara adat memiliki filosofi tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi masyarakat setempat.
Andreas: Lambang PDIP Bukan Kerbau
Menanggapi isu yang mengaitkan prosesi tersebut dengan penghinaan terhadap PDI Perjuangan, Andreas justru menanggapinya dengan nada ringan.
“Tapi kalau seandainya menginjak kepala kerbau itu, oleh yang menginjak, mau dimaknai sebagai simbolisasi menghina PDI Perjuangan, ha-ha-ha…, maaf, lambang PDI Perjuangan bukan kepala kerbau. Lambang PDI Perjuangan itu banteng moncong putih,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah narasi yang berkembang di media sosial mengenai keterkaitan prosesi adat tersebut dengan identitas partai berlambang banteng tersebut.
Soroti Pemberian Gelar Adat
Selain menanggapi polemik prosesi adat, Andreas juga mengkritik fenomena mantan kepala negara yang menerima penobatan sebagai kepala adat atau tokoh kehormatan di suatu daerah.
Menurutnya, seorang mantan presiden merupakan simbol pemersatu bangsa sehingga sudah semestinya menjaga posisi kenegaraan yang lebih tinggi dibanding terlibat dalam simbol-simbol yang bersifat lokal.
“Menurut saya tidak biasa dan tidak pantas seseorang yang sudah pernah menjadi presiden yang merupakan simbol pemersatu bangsa, kemudian datang ke daerah untuk dinobatkan sebagai raja, atau sebagai kepala adat atau kepala suku dari sekelompok masyarakat,” katanya.
“Harus Naik Kelas”
Andreas juga menilai figur yang pernah menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia semestinya memperoleh pengakuan dalam lingkup internasional, misalnya melalui penghargaan akademik atau pengakuan dari lembaga luar negeri.
“Harus naik kelas dong, kelasnya harus beda dong. Masa sih, mantan presiden mainannya masih lokal-lokalan, masih mau cari dukungan suarakah?” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi kritik politik yang cukup tajam terhadap aktivitas Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Polemik Masih Bergulir
Hingga kini, polemik mengenai prosesi adat di Lampung masih menjadi perbincangan di ruang publik. Di satu sisi, banyak pihak meminta agar tradisi adat dihormati dan tidak dipolitisasi. Di sisi lain, kritik dari sejumlah politisi menunjukkan bahwa setiap aktivitas tokoh nasional, khususnya mantan presiden, tetap akan menjadi perhatian publik dan memiliki dimensi politik yang kuat.
Perdebatan mengenai makna prosesi tersebut pun diperkirakan masih akan berlanjut seiring munculnya berbagai tafsir dari masyarakat maupun elite politik. Namun, hingga saat ini belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa prosesi adat menginjak kepala kerbau dimaksudkan sebagai simbol penghinaan terhadap partai politik tertentu.
