MARAUKE – BELA RAKYAT – Yayasan Merah Putih Stratejik Indonesia (MPSI) meminta Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah mengevaluasi penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Merauke. MPSI menilai dukungan terhadap petani Orang Asli Papua (OAP) perlu diperkuat agar tidak memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Advokasi MPSI, Muhammad Gusli Piliang, usai berdialog dengan petani OAP, Matius, saat melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Distrik Semangga, Merauke, Senin (27/7/2026).
Dalam dialog tersebut, Matius mengaku kecewa karena perhatian pemerintah terhadap petani OAP dinilai masih minim. Menurutnya, bantuan alsintan lebih banyak diterima kelompok petani transmigran, sementara petani asli Papua masih kesulitan memperoleh dukungan yang sama.
“Kami ingin diperlakukan setara. Petani Orang Asli Papua juga ingin maju, tetapi kami membutuhkan dukungan alat pertanian agar bisa meningkatkan hasil produksi,” kata Matius kepada Tim MPSI.
Selain mengeluhkan keterbatasan alsintan, Matius juga mengungkapkan persoalan regenerasi petani. Ia mengatakan anak-anak muda di keluarganya belum tertarik meneruskan usaha pertanian sehingga keberlanjutan sektor tersebut menjadi tantangan di masa depan.
Menanggapi hal itu, Muhammad Gusli Piliang mengatakan MPSI mencatat persoalan tersebut sebagai bagian dari temuan lapangan yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi kebijakan.
“Keluhan yang kami dengarkan menunjukkan masih adanya kesenjangan akses terhadap program pertanian. Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, perlu memastikan bantuan alsintan benar-benar menjangkau petani Orang Asli Papua secara proporsional dan berkeadilan,” ujar Gusli.
Menurutnya, pemerataan bantuan menjadi faktor penting agar pembangunan pertanian di Papua Selatan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan memunculkan kecemburuan sosial. Padahal pembangunan seharusnya memperkuat persatuan, bukan menghadirkan kesan adanya kelompok yang lebih diprioritaskan dibanding kelompok lainnya,” tegasnya.
Gusli menilai petani OAP harus menjadi bagian utama dalam agenda pembangunan pertanian nasional, terlebih di tengah pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah di Papua Selatan.
“Kami berharap Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah memperkuat afirmasi bagi petani Orang Asli Papua, mulai dari distribusi alsintan, pendampingan, hingga peningkatan kapasitas. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat asli Papua sekaligus memperkuat stabilitas sosial di daerah,” katanya.
