SURABAYA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan mendesak pemerintah segera melakukan audit nasional terhadap seluruh lembaga konservasi di Indonesia menyusul terungkapnya dugaan korupsi anggaran pakan dan perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Kasus yang diduga berlangsung selama lebih dari satu dekade itu kini tengah ditangani aparat penegak hukum. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan mantan Direktur Utama KBS Choirul Anwar sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dengan nilai kerugian mencapai Rp10,2 miliar.
Daniel menilai kasus itu, tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan satwa yang menjadi tanggung jawab lembaga konservasi. Menurutnya, penyalahgunaan anggaran pakan dan perawatan dapat menyebabkan satwa mengalami kekurangan gizi hingga berujung pada kematian.
“Perkara ini harus diusut secara tuntas karena menyangkut bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh mandat negara dalam melindungi satwa dan menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Pelaku harus mendapat hukuman tegas dan seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar Daniel dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I itu menegaskan, korupsi di sektor konservasi merupakan tindakan yang sangat memprihatinkan karena satwa tidak memiliki kemampuan untuk menyuarakan penderitaan yang mereka alami.
Ia menekankan bahwa negara memiliki kewajiban memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk konservasi benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pakan, pelayanan kesehatan veteriner, serta pemeliharaan satwa.
Lebih lanjut, Daniel meminta pemerintah menjadikan kasus di Kebun Binatang Surabaya sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola seluruh lembaga konservasi di Indonesia.
Menurut Daniel, audit tidak cukup hanya memeriksa administrasi keuangan, tetapi juga harus mencakup kualitas pakan, pelayanan kesehatan hewan, kondisi kandang, hingga standar kesejahteraan satwa.
Selain itu, ia mendorong dibangunnya sistem transparansi anggaran konservasi berbasis kinerja agar seluruh penggunaan dana, mulai dari belanja pakan satwa, layanan veteriner, pemeliharaan kandang, hingga program konservasi, dapat diawasi secara akuntabel.
“Reformasi tata kelola lembaga konservasi harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan kesejahteraan satwa benar-benar terjamin,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Daniel juga meminta kementerian terkait memastikan seluruh satwa di Kebun Binatang Surabaya tetap memperoleh pakan dan perawatan yang layak selama proses hukum berlangsung.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap para pelaku tidak boleh membuat satwa menjadi korban lanjutan akibat terganggunya operasional lembaga konservasi.
Kasus dugaan korupsi di KBS ini menjadi sorotan publik karena menyangkut perlindungan satwa dan tata kelola lembaga konservasi. Daniel berharap pengusutan perkara dilakukan secara transparan serta menjadi titik awal pembenahan sistem pengelolaan konservasi di Indonesia agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
