JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ina Ammaniah mengapresiasi sinergi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama pemerintah pusat dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan.
Menurut Ina sapaan akrabnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan.
Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Lampung Tengah, Sabtu (25/7/2026). Pada kesempatan itu, Ina menilai pemerintah daerah telah menjalankan peran strategis dengan lebih dahulu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat program pemerintah pusat sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
“Kalau pemerintah daerah sudah mengakomodasi masyarakat pada kelompok desil 1 dan desil 2, maka program dari pemerintah pusat akan menjadi pelengkap yang memperkuat perlindungan sosial bagi rakyat,” ujarnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III itu menegaskan bahwa keberhasilan mengurangi angka kemiskinan bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga melalui koordinasi yang solid antarinstansi dan pemerintah daerah.
Ina menjelaska , pola kerja sama seperti yang diterapkan di Lampung Tengah layak menjadi contoh bagi daerah lain agar program bantuan tidak tumpang tindih dan seluruh masyarakat yang berhak dapat memperoleh pelayanan secara adil.
Selain membahas pengentasan kemiskinan, Ina juga memberi perhatian terhadap pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji, khususnya para lanjut usia. Ia meminta seluruh pihak memastikan pemeriksaan kesehatan, pendampingan, hingga ketersediaan obat-obatan bagi jemaah lansia benar-benar terpenuhi sejak pelaksanaan manasik hingga keberangkatan.
“Pelayanan kepada calon jemaah haji, terutama lansia, harus menjadi prioritas. Jangan sampai ada kebutuhan kesehatan yang terabaikan karena ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah,” tegasnya.
Terkait pembangunan sarana pendukung pelayanan masyarakat, Ina juga menyambut baik langkah pemerintah daerah yang telah menyiapkan hibah tanah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan publik, meski tetap membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI.
Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal berbagai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan sosial, pelayanan keagamaan, penanggulangan bencana, hingga peningkatan kualitas layanan publik.
“Yang terpenting adalah bagaimana setiap program pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ina.
