JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyoroti adanya perbedaan angka dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan narasi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026.
Sorotan tersebut disampaikan Harris Turino melalui akun Instagram pribadinya. Ia menilai, perbedaan angka dalam dokumen perencanaan anggaran negara perlu mendapat penjelasan secara serius karena menyangkut arah kebijakan fiskal dan penggunaan anggaran negara.
Harris mempertanyakan perbedaan target pertumbuhan ekonomi 2027 yang muncul dalam pidato Presiden dengan angka yang tercantum dalam Nota Keuangan.
“Mana yang lebih benar? Apakah pidato kenegaraan Presiden atau data Nota Keuangan yang sebagai lampirannya?” ujar Harris dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya.
Menurut Harris, dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada Rapat Paripurna DPR RI 14 Agustus 2026 disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 ditargetkan mencapai 6,0 persen.
Namun, setelah menerima dan mempelajari Nota Keuangan, Harris menemukan angka target pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yakni 5,9 persen.
Perbedaan tersebut, menurut dia, bukan sekadar persoalan angka. Dokumen Nota Keuangan menjadi salah satu instrumen penting yang menjadi dasar pembahasan kebijakan fiskal dan APBN sehingga seluruh angka di dalamnya harus konsisten, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Perbedaan data ini tentu mengundang saya untuk bertanya, mana yang lebih benar? Apakah pidato kenegaraan Presiden atau data Nota Keuangan yang sebagai lampirannya?” katanya.
Anggaran Badan Gizi Nasional Jadi Perhatian
Selain target pertumbuhan ekonomi, Harris juga menyoroti angka anggaran Badan Gizi Nasional dalam dokumen RAPBN 2027.
Ia mengungkapkan adanya perbedaan angka yang menurutnya cukup besar antara narasi dalam Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun 2027 dengan angka yang tercantum dalam lampiran.
Dalam narasi Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun 2027, Harris menyebut anggaran Badan Gizi Nasional tercantum sebesar Rp240 triliun, yang disebut sepenuhnya bersumber dari rupiah murni.
Namun, ketika melihat bagian lampiran, Harris menemukan angka anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp480 triliun.
“Anggaran Badan Gizi Nasional adalah sebesar Rp480 triliun. Ini dua kali lipat dibandingkan dengan narasinya,” tegas Harris.
Menurutnya, perbedaan sebesar dua kali lipat tersebut merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, diperlukan koreksi dan pendalaman agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pembahasan RAPBN 2027.
“Tentu untuk hal penting ini terdapat perbedaan yang sedemikian besar, ini tentu harus dijadikan satu koreksi,” ujarnya.
Komisi XI DPR RIAkan Lakukan Pendalaman
Harris menegaskan, persoalan tersebut akan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut di DPR RI, khususnya melalui Komisi XI DPR RI yang memiliki tugas dalam bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, serta sektor terkait lainnya.
Ia mengatakan Komisi XI DPR RI akan melakukan pendalaman bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas.
Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap angka dalam RAPBN 2027 memiliki dasar yang jelas dan konsisten antara satu dokumen dengan dokumen lainnya.
“Komisi XI DPR RI akan melakukan pendalaman mengenai hal ini di dalam rapat kerja kami dengan Kementerian Keuangan, dengan otoritas moneter yaitu Bank Indonesia, dan juga dengan Bappenas,” kata Harris.
Bagi Harris, pembahasan APBN tidak boleh berhenti pada persoalan angka-angka di atas kertas. Setiap kebijakan anggaran harus memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam unggahan Instagramnya, Harris menekankan bahwa DPR memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, energi hingga pemerataan pembangunan di daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga APBN agar tetap sehat, transparan, dan berkelanjutan.
“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan anggaran negara bukan hanya angka di atas kertas, tetapi seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan rakyat,” tulis Harris dalam unggahannya.
Harris berharap proses pembahasan RAPBN 2027 dapat menghasilkan APBN yang lebih akurat, transparan, kredibel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Agar tentu APBN 2027 adalah APBN yang benar dan APBN yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,” pungkasnya.
