SEMARANG – BELA RAKYAT – Penguatan budaya literasi nasional dinilai tidak cukup hanya dengan menyediakan koleksi buku. Ketersediaan pustakawan yang kompeten, kepastian status kepegawaian, serta dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting agar perpustakaan mampu menjalankan perannya secara optimal.
Hal tersebut menjadi perhatian Komisi X DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/8/2026). Wakil Ketua Komisi X DPR RI M.Y. Esti Wijayati yang memimpin rombongan menyoroti dua persoalan utama, yakni keterbatasan jumlah dan kapasitas pustakawan serta kecenderungan menurunnya anggaran perpustakaan.
Esti mengatakan persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan menjadi tantangan yang dihadapi pengelolaan perpustakaan di berbagai daerah.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka peluang pengangkatan pustakawan sekaligus memberikan kepastian mengenai status dan jenjang karier mereka. Hal ini penting karena pustakawan memiliki keahlian khusus yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh tenaga umum.
Salah satu kebutuhan yang dinilai mendesak adalah keberadaan tenaga yang memiliki kemampuan membaca, merawat, dan mengelola naskah-naskah kuno. Kekayaan manuskrip Nusantara, kata Esti, membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus agar warisan pengetahuan tersebut tetap terjaga.
Di sisi lain, keberadaan pustakawan di lingkungan sekolah juga masih menjadi persoalan. Minimnya tenaga perpustakaan di sekolah berpotensi menghambat upaya membangun kebiasaan membaca sejak usia dini.
Komisi X juga menyoroti dukungan anggaran bagi sektor perpustakaan. Esti menilai pengurangan anggaran dalam beberapa tahun terakhir perlu menjadi perhatian serius karena perpustakaan memiliki hubungan langsung dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, Komisi X DPR RI berkomitmen mendorong peningkatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Anggaran tersebut diharapkan tidak hanya digunakan untuk pengembangan perpustakaan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap buku dan bahan bacaan.
Distribusi bahan bacaan hingga tingkat komunitas menjadi salah satu perhatian. Dukungan untuk pojok baca, posyandu, desa, dan berbagai ruang publik dinilai perlu diperkuat sehingga masyarakat tidak hanya diajak membaca, tetapi benar-benar memiliki akses terhadap bahan bacaan.
Esti menegaskan, kampanye peningkatan minat baca akan sulit mencapai hasil maksimal apabila fasilitas dan bahan bacaan tidak tersedia secara merata.
Selain persoalan anggaran, Komisi X akan membawa pembahasan mengenai kepastian status dan kesejahteraan tenaga yang bekerja di sektor pendidikan dan perpustakaan kepada pemerintah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem literasi nasional, sekaligus memastikan profesi pustakawan memiliki ruang pengembangan karier yang jelas.
Bagi Komisi X, perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku. Perpustakaan merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang berpengetahuan, kritis, dan memiliki kemampuan menghadapi perubahan zaman.
