JAKARTA – BELA Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung bersamaan dengan puncak musim kemarau 2026. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pengoordinasi pengumpulan data ancaman bencana di seluruh daerah.
Menurut Alex, ketersediaan data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menyusun strategi mitigasi yang komprehensif sekaligus memudahkan DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan pemerintah.
“Data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Selain itu, DPR juga dapat melakukan pengawasan dan evaluasi secara lebih efektif,” ujar Alex dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran pemerintah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang diperkirakan beriringan dengan fenomena El Nino.
Fenomena El Nino diketahui menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan curah hujan, udara yang lebih kering, serta musim kemarau yang lebih panjang di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September 2026. BMKG juga memperkirakan peluang terjadinya El Nino kategori sangat kuat mencapai 75 persen dan berpotensi berlangsung hingga Oktober 2026.
Alex menilai BNPB memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan data dari berbagai daerah agar langkah mitigasi dapat disesuaikan dengan karakteristik ancaman di masing-masing wilayah.
“Potensi masalah yang akan dihadapi setiap daerah berbeda-beda. Karena itu kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir setiap tahun terjadi di sejumlah provinsi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menurut Alex, Kementerian Kehutanan sebagai sektor utama penanganan karhutla harus mampu menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif agar tragedi yang menelan korban jiwa, termasuk personel Manggala Agni, TNI, dan Polri saat bertugas memadamkan api, tidak kembali terulang.
Ia juga menilai perlengkapan keselamatan bagi petugas pemadam karhutla masih perlu mendapat perhatian serius mengingat medan operasi yang berat dan penuh risiko.
“Sudah saatnya kita memiliki rencana yang lebih komprehensif agar dapat menutup celah munculnya korban jiwa dalam penanganan karhutla,” tegasnya.
Di sektor pangan, Alex meminta Kementerian Pertanian menggandeng pemerintah daerah untuk menyusun langkah antisipasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Menurutnya, pendekatan berbasis kearifan lokal akan lebih efektif dalam menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian di tengah ancaman El Nino.
Ia berharap berbagai langkah tersebut mampu menjaga produktivitas pertanian nasional sekaligus mendukung target swasembada beras di tengah tantangan perubahan iklim.
“Daerah paling memahami karakteristik wilayahnya. Karena itu, Kementerian Pertanian harus terbuka terhadap masukan dari pemerintah daerah agar strategi menghadapi El Nino benar-benar efektif,” pungkas Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tersebut.
