JAKARTA – BELA RAKYAT – Pergantian pucuk pimpinan Polri dinilai menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh Korps Bhayangkara. Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyampaikan sejumlah catatan kepada Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, terutama terkait profesionalitas, transparansi, penegakan hukum, serta perlindungan masyarakat.
Benny menilai profesionalitas kepolisian perlu dibangun melalui proses penegakan hukum yang mengedepankan bukti, prosedur, dan metode penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar proses hukum tidak semata-mata bergantung pada pengakuan seseorang.
Dorong Scientific Crime Investigation
Salah satu hal yang menjadi perhatian Benny adalah penerapan scientific crime investigation dalam penanganan perkara. Ia berharap pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan bukti tersebut semakin diperkuat sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan prosedur dalam proses penyidikan.
Benny juga meminta Kapolri baru mendorong pembentukan peradilan pidana yang independen bagi anggota Polri. Menurutnya, mekanisme penanganan pelanggaran tidak cukup hanya mengandalkan sidang etik internal.
“Jenderal Suyudi kita harapkan juga dapat mempercepat pembentukan Peradilan Pidana yang independen untuk anggota Polri, jangan hanya Sidang Etik saja,” kata Benny dalam rilis tertulis, Jumat (2/10/2026).
UU ITE Jangan Jadi Alat Membungkam Kritik
Persoalan lain yang disoroti Benny adalah penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.
Ia meminta agar penggunaan ketentuan tersebut tetap berada dalam koridor penegakan hukum yang profesional dan tidak digunakan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik.
“Penggunaan UU ITE untuk pembungkaman kritik harus dihentikan. Butuh Peraturan Kapolri yang jelas untuk membatasi penggunaan pasal defamasi,” ujarnya.
Benny menilai diperlukan aturan internal yang lebih jelas agar anggota kepolisian memiliki pedoman dalam menangani laporan yang berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik di ruang digital.
Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Perhatian
Selain aspek penegakan hukum, Benny meminta kepolisian memperkuat pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi korban tindak kekerasan, terutama perempuan dan anak.
Ia menekankan agar laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun kekerasan seksual mendapatkan penanganan secara serius. Perkembangan penanganan perkara juga dinilai perlu disampaikan kepada pelapor melalui mekanisme SP2HP.
Menurut Benny, pelayanan kepada korban merupakan bagian penting dari profesionalitas aparat penegak hukum. Masyarakat yang melapor harus mendapatkan kepastian mengenai proses hukum atas perkara yang mereka laporkan.
Soroti Transparansi Jabatan dan Rekrutmen
Benny turut menyoroti tata kelola internal Polri, khususnya dalam proses pengisian jabatan dan penerimaan anggota baru.
Ia meminta Kapolri memastikan proses pengisian jabatan berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik jual beli jabatan. Hal serupa juga disampaikan terkait proses rekrutmen anggota Polri yang harus terbebas dari praktik percaloan.
“Polri lembaga dengan anggaran Rp120 T lebih. Publik berhak tahu, bagaimana lelang jabatan di Polri yang transparan. Kita minta Kapolri baru untuk hapus jual beli jabatan Kapolres/Kapolda, dan pastikan rekrutmen Bintara bersih dari calo,” tegas Benny.
Momentum Pembenahan Institusi
Benny berharap pergantian Kapolri tidak sekadar menjadi pergantian kepemimpinan, tetapi dapat menjadi momentum untuk memperkuat pembenahan kelembagaan.
Sejumlah aspek yang disorotnya mencakup profesionalitas penegakan hukum, penggunaan metode penyidikan berbasis bukti, perlindungan korban, pengaturan penggunaan UU ITE, transparansi jabatan hingga penerimaan anggota Polri.
Ia menilai langkah pembenahan tersebut penting untuk memperkuat akuntabilitas institusi kepolisian sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan penegakan hukum.
Dengan kepemimpinan baru, Benny berharap Polri dapat terus meningkatkan transparansi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi penegak hukum dan pelindung masyarakat.
