JAKARTA – BELA RAKYAT – Terungkapnya sindikat pencurian modul Base Transceiver Station (BTS) yang berhasil dibongkar Sat Resmob Bareskrim Polri membuka tabir ancaman serius terhadap keamanan infrastruktur telekomunikasi nasional. Kasus yang mengganggu layanan komunikasi di sejumlah wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat itu mendapat perhatian khusus dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa keberadaan BTS bukan sekadar aset milik operator telekomunikasi, melainkan bagian dari infrastruktur vital yang menopang aktivitas masyarakat di era digital. Karena itu, menurutnya, pengamanan terhadap seluruh perangkat BTS harus diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Pengungkapan Sindikat Menjadi Alarm Keamanan Infrastruktur
Keberhasilan aparat penegak hukum mengungkap jaringan pencurian modul BTS dinilai menjadi bukti bahwa infrastruktur telekomunikasi masih menghadapi ancaman serius dari aksi kriminal terorganisasi.
Dave memberikan apresiasi atas langkah cepat aparat yang berhasil menangkap para pelaku. Namun, menurutnya, proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata.
“Kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada aparat penegak hukum yang berhasil melakukan penangkapan dan melaksanakan proses hukum. Penelusuran harus terus didalami untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ujar Dave.
Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya pengungkapan secara menyeluruh terhadap jaringan yang berada di balik aksi pencurian, termasuk pihak yang diduga menjadi penadah hasil kejahatan.
Fokus Pengusutan hingga Aktor di Balik Jaringan
Menurut Dave, kasus pencurian modul BTS lebih tepat dipandang sebagai tindak kriminal sehingga seluruh rangkaian jaringan pelaku harus dibongkar.
Ia menilai aparat perlu mengusut mulai dari pelaku eksekutor hingga pihak yang diduga menerima maupun memperjualbelikan hasil curian.
“Saya melihat ini mengarah kepada tindak kriminal. Karena itu, fokus kita sebaiknya pada pengusutan, mulai dari pelaku hingga penadahnya, sebelum menarik kesimpulan yang lebih jauh,” tegasnya.
Dengan pengungkapan menyeluruh, penegakan hukum diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memutus mata rantai kejahatan yang menyasar infrastruktur telekomunikasi.
BTS Merupakan Infrastruktur Vital Publik
Dave menekankan bahwa BTS memiliki fungsi strategis dalam menjaga kelancaran komunikasi masyarakat.
Gangguan terhadap operasional BTS, menurutnya, tidak hanya berdampak kepada operator telekomunikasi, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga komunikasi masyarakat yang kini semakin bergantung pada layanan digital.
Karena itu, perlindungan terhadap BTS harus diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pelayanan komunikasi nasional.
Perlu Sistem Pengamanan Berlapis
Selain penegakan hukum, Dave juga meminta operator telekomunikasi bersama pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan BTS.
Menurutnya, pengamanan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan biasa, tetapi harus dibangun melalui pendekatan yang lebih komprehensif.
“Ini membuktikan bahwa dibutuhkan sistem pengamanan yang berlapis, mulai dari pengawasan, pelibatan aparat, hingga monitoring yang memadai untuk memastikan tower BTS tetap beroperasi dengan aman dan tidak mengganggu komunikasi masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menjaga keamanan fasilitas strategis nasional.
Layanan Masyarakat Tidak Boleh Terganggu
Dave mengingatkan bahwa pembangunan BTS dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat yang terus meningkat.
Oleh sebab itu, setiap gangguan terhadap operasional BTS berpotensi menghambat layanan publik dan aktivitas masyarakat yang kini sangat bergantung pada jaringan telekomunikasi.
Ia pun mendorong agar seluruh perangkat telekomunikasi yang telah dibangun dengan dukungan investasi maupun anggaran dapat memperoleh perlindungan yang lebih optimal.
“Harus ada penambahan sistem pengamanan agar peralatan yang telah disediakan benar-benar aman, sehingga masyarakat tetap mendapatkan layanan komunikasi yang optimal,” pungkas Dave.
Komitmen Pengamanan Infrastruktur
Kasus pencurian modul BTS menjadi pengingat bahwa keamanan infrastruktur telekomunikasi memerlukan perhatian berkelanjutan. Di satu sisi, aparat penegak hukum didorong untuk menuntaskan pengungkapan jaringan pelaku hingga penadah. Di sisi lain, pemerintah bersama operator telekomunikasi diharapkan memperkuat sistem pengamanan melalui pengawasan, monitoring, dan pelibatan aparat keamanan.
Sikap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan bahwa perlindungan terhadap BTS merupakan bagian penting dalam menjaga kelangsungan layanan komunikasi nasional agar masyarakat tetap memperoleh akses telekomunikasi yang aman, andal, dan optimal.
