JAKARTA – BELA RAKYAT – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menempatkan persoalan membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai salah satu perhatian utama dalam evaluasi pelaksanaan APBN semester pertama 2026. Nilai SILPA yang mencapai Rp255,5 triliun dinilai sebagai angka yang tidak lazim dan perlu mendapat penjelasan menyeluruh dari pemerintah agar tidak berdampak terhadap efektivitas pengelolaan keuangan negara.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan, besarnya SILPA tersebut menjadi fokus pembahasan Banggar bersama Menteri Keuangan dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBN semester pertama.
“Concern kami yang pertama adalah SILPA sebesar Rp255,5 triliun. Selama saya di Banggar 11 tahun, biasanya rata-rata SILPA itu sekitar Rp70 triliunan. Sekarang mencapai Rp255,5 triliun dan ini belum pernah terjadi,” ujar Said Abdullah saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, lonjakan SILPA tersebut merupakan kondisi yang harus dicermati karena berbeda jauh dibandingkan pola pengelolaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.
Banggar Pertanyakan Lambatnya Realisasi Pembiayaan
Dalam pembahasan tersebut, Banggar menyoroti kemungkinan belum optimalnya realisasi pembiayaan dan investasi pemerintah pada semester pertama tahun anggaran.
Said Abdullah menjelaskan bahwa besarnya SILPA mengindikasikan masih adanya dana yang belum dieksekusi sesuai rencana. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena anggaran yang telah disiapkan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pemerintah.
Banggar memandang penting adanya penjelasan dari pemerintah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan realisasi pembiayaan dan investasi belum berjalan optimal hingga pertengahan tahun anggaran.
Dana Tidak Produktif Berpotensi Menjadi Beban Fiskal
Salah satu perhatian utama Banggar adalah potensi munculnya beban fiskal apabila dana yang telah tersedia tidak segera dimanfaatkan.
Said Abdullah mengingatkan bahwa dana yang menganggur tetap menimbulkan konsekuensi terhadap keuangan negara karena pemerintah masih harus menanggung biaya bunga.
“Kalau pembiayaan dan investasi itu tidak dieksekusi sampai semester kedua, maka dana tersebut tidak produktif. Padahal Rp255,5 triliun itu kalau tidak dipergunakan pemerintah akan menjadi beban bunga sekitar 7,2 persen,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi dasar kekhawatiran Banggar bahwa efektivitas APBN dapat berkurang apabila dana yang telah dialokasikan tidak segera direalisasikan dalam berbagai program pembangunan maupun investasi pemerintah.
Pengawasan DPR Terhadap Pelaksanaan APBN
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Banggar DPR RI menilai evaluasi semester menjadi momentum penting untuk memastikan pelaksanaan APBN tetap berjalan sesuai target.
Banggar ingin memperoleh gambaran utuh mengenai perkembangan berbagai program pembiayaan dan investasi yang telah dirancang pemerintah sejak awal tahun anggaran.
Selain melihat besarnya nilai SILPA, DPR juga ingin memastikan bahwa dana yang telah disediakan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta pelayanan kepada masyarakat.
Banggar Minta Penjelasan Pemerintah
Dalam rapat evaluasi tersebut, Banggar meminta pemerintah menjelaskan secara rinci perkembangan pelaksanaan pembiayaan dan investasi negara.
Penjelasan tersebut dinilai penting agar DPR dapat mengetahui sejauh mana berbagai program telah berjalan dan langkah yang akan ditempuh pemerintah pada semester kedua.
Menutup keterangannya, Said Abdullah menegaskan bahwa Banggar tidak ingin dana yang sudah disiapkan justru menjadi beban bagi negara akibat tidak dimanfaatkan.
“Kami ingin mengetahui sampai sejauh mana program pembiayaan dan investasi dilakukan pemerintah. Jangan sampai uang yang sudah disiapkan justru menjadi beban karena tidak dimanfaatkan,” pungkasnya.
Melalui evaluasi tersebut, Banggar DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan masyarakat.
