BEKASI | MEDIA BELA RAKYAT — Ada kampanye yang datang membawa panggung, ada pula yang memilih turun membawa sapu. Sabtu (5/9/2026) pagi, Calon Kepala Desa Cibuntu nomor urut 1, Hermansyah, S.H., M.H., melalui slogan HEBAT (Herman Bin Kabat), memilih kampanye simpatik dengan turun langsung mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan atau yang akrab disebut masyarakat Kabupaten Bekasi sebagai goloran. Di tengah kontestasi empat kandidat (Hermansyah nomor urut 1, Dwi Haryanto nomor urut 2, Nadih Rusmana nomor urut 3, dan Dadang Rukmana nomor urut 4) aksi sederhana tersebut mencoba menyampaikan pesan: bahwa perubahan desa tidak selalu harus dimulai dari panggung besar, tetapi bisa dimulai dari lingkungan tempat warga berpijak.
Bagi Hermansyah, nomor urut 1 merupakan simbolik tiket menuju kemenangan, namun mahkota belum boleh dikenakan sebelum waktunya (kemenangan tiba). Angka tersebut, menurutnya, justru merupakan simbol tanggung jawab kepada masyarakat.
Sebagai praktisi hukum, Hermansyah membawa pengalaman profesionalnya ke dalam gagasan tata kelola desa yang menurutnya harus lebih terarah, transparan dan berpihak pada kepentingan warga. Ia melihat pembangunan Cibuntu tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak bangunan yang berdiri, tetapi dari seberapa besar APBDes mampu menghadirkan manfaat, BUMDes mampu menciptakan nilai ekonomi, UMKM mampu menembus pasar, pemuda memperoleh peluang, dan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau saya diberi amanah oleh masyarakat, saya ingin segera Cibuntu menjadi Desa TERHEBAT se-Kabupaten Bekasi. Kita perbaiki Desa Cibuntu dari berbagai sektor, terutama bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera. Pengalaman saya sebagai praktisi hukum tentu menjadi bagian dari bekal saya untuk memahami persoalan dan potensi desa,” ungkap pria yang akrab disapa Herman.
“Saya tidak ingin pembangunan hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus menyentuh ekonomi masyarakat, membuka peluang kerja, memperkuat UMKM, mengembangkan BUMDes, memperhatikan lingkungan, pemuda, perempuan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik,” demikian pernyataan Hermansyah, S.H., M.H., kepada awak media di sela-sela kampanye simpatiknya di Dusun 3, Sabtu (5/9/2026).
“Hal tersebut menjadi relevan ketika Cibuntu ditempatkan dalam peta perkembangan Kabupaten Bekasi yang terus bergerak sebagai kawasan urban-industrial. Di satu sisi, pertumbuhan kawasan menghadirkan peluang ekonomi; di sisi lain, ia melahirkan pekerjaan rumah yang tidak sederhana: lapangan kerja, sampah, lingkungan, UMKM, infrastruktur hingga kualitas pelayanan publik,” tuturnya.
Lebih lanjut Herman menegaskan, “Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelumnya menyebut TPS-3R BUMDes Cibuntu sebagai salah satu model pengelolaan sampah terpadu, dengan kapasitas penanganan sekitar satu ton sampah per hari, sementara timbulan sampah Cibuntu diperkirakan mencapai sekitar empat ton per hari. Di sinilah persoalan lingkungan dapat dibaca bukan semata sebagai masalah, tetapi juga sebagai peluang ekonomi jika dikelola dengan inovasi dan tata kelola yang tepat,” katanya.
“Saya ingin Cibuntu ke depan bukan hanya menjadi desa yang dibangun, tetapi desa yang masyarakatnya ikut tumbuh (Hebat-red). Kalau ada kawasan industri, kita harus memikirkan bagaimana warga Cibuntu bisa mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha. Kalau ada BUMDes, harus benar-benar memberi manfaat dan menghasilkan nilai ekonomi. Kalau ada UMKM, jangan hanya diberi pelatihan lalu selesai, tetapi harus dibantu sampai punya pasar. Begitu juga dengan persoalan sampah, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan pemuda. Semua harus dikerjakan dengan perencanaan yang jelas, transparan dan melibatkan masyarakat. Intinya, kalau saya diberi amanah, saya ingin Cibuntu benar-benar menjadi Desa Terhebat se-Kabupaten Bekasi dan kesejahteraan masyarakat menjadi ukuran keberhasilannya,” tegas Hermansyah.
“Namun, di sinilah demokrasi desa menemukan ujian sesungguhnya. Slogan boleh berkilau, baliho boleh menjulang, dan kampanye boleh meriah, tetapi masyarakat pada akhirnya membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sederhana: bukti kerja. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Desa menegaskan kedudukan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara ketentuan mengenai pemilihan kepala desa diatur antara lain dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 beserta perubahannya. Dengan demikian, visi-misi setiap kandidat idealnya tidak berhenti sebagai kalimat indah di masa kampanye, tetapi diterjemahkan ke dalam program, perencanaan, penganggaran, pemberdayaan, pelayanan dan pertanggungjawaban publik yang dapat diuji masyarakat,” ungkapnya.
Karena itu, “CIBUNTU HEBAT” tidak semestinya hanya menjadi milik satu kandidat. Ia adalah cita-cita yang boleh dimiliki seluruh warga Cibuntu, sementara siapa pun yang kelak mendapatkan mandat harus membuktikan apakah slogan tersebut mampu menjelma menjadi kebijakan yang nyata. APBDes harus berbicara dalam bahasa kesejahteraan; BUMDes harus berbicara dalam bahasa produktivitas; UMKM harus berbicara dalam bahasa pasar; pemuda harus berbicara dalam bahasa kesempatan; dan pelayanan publik harus berbicara dalam bahasa kemudahan serta keadilan. Di sanalah kualitas seorang kepala desa sesungguhnya diuji: bukan ketika mikrofon berada di tangannya, tetapi ketika rakyat menunggu hasil kerjanya.” Pungkasnya.
Pada akhirnya, nomor 1 tetaplah angka, bukan jaminan kemenangan. Hermansyah, S.H., M.H., bersama tiga kandidat lainnya, akan berhadapan dengan penilaian paling objektif dalam demokrasi: pilihan masyarakat Cibuntu. Goloran hari ini mungkin hanyalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Tetapi secara simbolik, ia membawa pertanyaan yang lebih besar: apakah kepemimpinan juga berani turun membersihkan persoalan yang jauh lebih rumit? Sebab Cibuntu tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu menjanjikan perubahan, tetapi pemimpin yang sanggup mengubah gagasan menjadi kebijakan, anggaran menjadi manfaat, potensi menjadi peluang, dan mandat rakyat menjadi kesejahteraan. Sejarah Cibuntu pada akhirnya tidak akan terlalu lama mengingat siapa yang paling keras berteriak saat kampanye, melainkan siapa yang paling nyata bekerja setelah suara rakyat diberikan.
(CP/red)
