JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum ARDINDO Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi nasional, khususnya melalui pemberdayaan pelaku usaha dalam negeri.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan pimpinan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta. Menurutnya, nilai pengadaan pemerintah yang mencapai ribuan triliun rupiah setiap tahun harus mampu menjadi peluang nyata bagi UMKM, distributor, dan industri nasional untuk berkembang.
“Belanja pemerintah jangan hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi harus memberi dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penguatan pelaku usaha nasional,” ujar Bamsoet.
Ia menekankan bahwa keterlibatan pelaku usaha domestik perlu terus diperluas dengan sistem yang transparan dan kompetitif. Dengan begitu, pengadaan pemerintah tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menciptakan pemerataan ekonomi.
“Kita ingin pelaku usaha dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri, terutama dalam rantai pasok pengadaan pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, Bamsoet juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital dalam sistem pengadaan. Ia menilai penerapan e-procurement, termasuk katalog elektronik, telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
“Digitalisasi adalah kunci. Sistem pengadaan ke depan harus lebih cepat, efisien, dan minim potensi penyimpangan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar ekosistem pengadaan pemerintah bersifat inklusif dan terbuka bagi seluruh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Ia menegaskan bahwa persaingan harus sehat dengan mengedepankan kualitas produk dan daya saing nasional.
“Tidak boleh ada diskriminasi. Semua pelaku usaha punya kesempatan yang sama selama mampu memenuhi standar yang ditetapkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet juga memperkenalkan inisiatif platform digital yang dikembangkan ARDINDO untuk mendukung integrasi dengan sistem pengadaan pemerintah. Platform ini diharapkan dapat mempermudah proses transaksi, pencarian produk, hingga pengelolaan administrasi secara real time.
“Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha harus diperkuat. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkasnya.
