Menjemput Janji KDM, DPMD Jawa Barat Verifikasi Rumah Kades Mekarwangi: Di Balik Jabatan, Ada Keluarga yang Merindukan Hunian Layak

BEKASI | MEDIA BELA RAKYAT — Jabatan boleh menjadi amanah, tetapi kelayakan hidup tetap merupakan hak setiap manusia. Potret itulah yang mengemuka di Desa Mekarwangi, ketika Pejabat Fungsional Bidang Bina Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Provinsi Jawa Barat, Iman Prasetya, bersama rombongan melakukan verifikasi langsung terhadap rencana bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) pada Senin, 16 November 2026 pagi. Rumah yang berada di bilangan Kampung Rawa Julang, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi tersebut merupakan kediaman Surya, Kepala Desa Mekarwangi yang baru dilantik pada 4 November 2026 lalu. Kunjungan ini menjadi langkah awal menindaklanjuti rencana bantuan renovasi rumah yang sebelumnya dijanjikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Hasil peninjauan memperlihatkan kondisi rumah yang sederhana dan membutuhkan perhatian. Iman Prasetya mengungkapkan, hunian tersebut ditempati delapan orang anggota keluarga, sehingga kebutuhan ruang yang aman, sehat, dan memadai menjadi perhatian utama.

“Setelah kami tinjau langsung, kondisi rumahnya memang sederhana dan perlu difasilitasi agar menjadi hunian layak. Terlebih, ada delapan anggota keluarga yang tinggal bersama beliau. Verifikasi ini penting untuk memastikan kondisi faktual sekaligus menjadi dasar tindak lanjut sesuai persyaratan dan mekanisme program,” ujar Iman kepada awak media, Senin (16/11/2026). 

Pejabat Fungsional Bina Desa DPMD Provinsi Jawa Barat, Iman Prasetya (samping wanita jilbab putih) saat meninjau langsung rumah Kades Mekarwangi, Surya pada Senin (16/11/2026).

Iman menegaskan, “Verifikasi bukan sekadar kunjungan, melainkan tahapan untuk memastikan bantuan memiliki dasar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara regulatif, penyediaan rumah layak huni berpedoman pada Pergub Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyediaan Rumah Layak Huni, yang mengatur kriteria, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, serta pembiayaan program,” tegasnya.

“Rumah bukan hanya bangunan tempat berteduh, tetapi ruang perlindungan dan martabat keluarga. Karena itu, setiap rencana bantuan harus melalui penilaian yang benar, transparan, dan sesuai ketentuan,” tutur Iman Prasetya.

Sementara itu, Kepala Desa Mekarwangi, Surya, menyambut verifikasi tersebut dengan rasa syukur. Ia menyebut langkah DPMDesa Jabar sebagai tindak lanjut atas komitmen KDM yang sebelumnya disampaikan ketika keduanya bertemu di Depok beberapa waktu lalu.

Kades Surya bersama BPD serta Aparatur Pemdes Mekarwangi saat menerima lawatan rombongan DPMD Provinsi Jawa Barat, pada Senin (16/11/2026) pagi.

“Saya menyambut dengan lapang hati kedatangan rombongan DPMDesa Provinsi Jawa Barat. Ini menjadi langkah berarti bagi keluarga kami dalam menindaklanjuti janji Pak Gubernur Kang Dedi Mulyadi. Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas perhatian serta kepedulian beliau. Semoga niat baik ini berjalan lancar hingga dapat direalisasikan,” ungkap Surya.

Surya berharap, apabila bantuan tersebut terealisasi, rumah keluarganya dapat menjadi hunian yang lebih aman, sehat, dan manusiawi. Baginya, jabatan kepala desa adalah amanah untuk mengabdi, bukan kemewahan untuk dibanggakan.

“Saya berharap kepedulian pemerintah tidak hanya berhenti pada keluarga kami, tetapi juga menjangkau masyarakat lain yang masih membutuhkan rumah layak. Sebab, masih banyak warga yang berharap mendapatkan perhatian serupa,” tambahnya.

Apresiasi juga disampaikan tokoh masyarakat Desa Mekarwangi, H. Hanafi, yang akrab disapa H. Aan. Ia menilai langkah KDM melalui verifikasi DPMDesa Jabar merupakan wujud kepedulian pemerintah yang patut diapresiasi.

“Saya sangat mengapresiasi langkah konkret Gubernur Jawa Barat yang menindaklanjuti komitmennya melalui verifikasi langsung. Namun, yang terpenting, proses ini harus berjalan objektif, tepat sasaran, dan sesuai aturan. Kepedulian pemimpin akan semakin bermakna ketika diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap H. Aan.

Masih menurut H. Aan, pemenuhan hunian layak merupakan hak konstitusional sebagaimana Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang diperkuat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, PP Nomor 12 Tahun 2021, Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2021, serta Pergub Jabar Nomor 25 Tahun 2025. Verifikasi sosial-ekonomi juga perlu memperhatikan ketentuan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui Permensos Nomor 3 Tahun 2025.

“Jangan sampai jabatan menjadi alasan seseorang diistimewakan, tetapi jangan pula jabatan menghapus hak kemanusiaannya. Bantuan harus diberikan berdasarkan kelayakan rumah, kondisi ekonomi, dan persyaratan hukum. Sebab, rumah layak bukan hadiah jabatan, melainkan bagian dari martabat kehidupan.” Pungkas H. Aan.
(CP/red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *