Oleh: Andianto, SH, Ketua Umum Poros Prabowo Presiden
Kabar Mundurnya Gibran sudah tersiar dibeberapa media besar hari Rabu, 11 November 2026. Gibran dikabarkan menyerakan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI kepada Presiden Prabowo, pada pukul 16.00 WIB di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Mundurnya Gibran Adalah Kemenangan Bagi Oligarki Dan Elit Global
Sekenario mundurnya Gibran adalah kemenangan bagi Oligarki dan Elit Global serta Kemenganan bagi Para Koruptor, Bandar Judi dan Sindikat Narkoba. Pada
Masa Pemerintahan sebelumnya, memberikan karpet merah terhadap Oligarki dan Elit Global dengan memberikan beberapa konsesi dan stimulus terhadap bisnis-bisnis besar yang dijadikan Proyek Strategis Nasional. Oligarki dan elit Global benar-benar mendapatkan angin segar dengan meraup keuntungan ribuan triliun dari proyek infrastruktur, Pemindahan Ibukota Negara (IKN), Preyek reklamasi, konsesi tambang, kebebasan ekspor-impor dan Konsesi Perkebunan.
Keadaan tersebut berbanding terbalik ketika masa Pemerintahan Prabowo Subianto. Prabowo menerapkan kebijakan kemandirian ekonomi dengan melakukan program-program strategis yang pro-rakyat. Pada Era Pemerintahan Prabowo para Oligarki dan Elit Global, Koruptor, Bandar Judi dan Sindikat Narkoba tidak diberikan ruang untuk berkembang. Proyek reklamasi dan IKN diberhentikan, Ijin dan Konsesi tambang yang bermasalah diambil alih oleh negara, Ijin Perkebunan yang bermasalah diambil alih oleh negara, kebijakan hilirisasi dan sistem kebijakan ekpor-impor satu pintu.
Kebijakan Prabowo tersebut membuat Oligarki dan Elit Global, Koruptor, Bandar Judi dan Sindikat Narkoba merasa terganggu. Teguran Oligargi dan Elit Global terhadap Prabowo terlihat dari beberapa kali kejadian aksi masa secara besar-besaran beberapa waktu lalu, kritikan tajam dibeberapa media dan medsos. Selanjutnya terjadi peristiwa mundurnya Gibran sebagai Wakil Presiden RI, akibat desakan publik dan ancaman Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari DPR RI.
Prabowo Harus Waspada, Kasus Water Gate Di Amerika Bisa Saja Terjadi Di Indonesia
Pada periode 1973–1974, Amerika Serikat mengalami krisis konstitusional besar ketika Wakil Presiden Spiro Agnew dan Presiden Richard Nixon sama-sama mengundurkan diri dari jabatannya. Meski terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, kedua pengunduran diri ini dipicu oleh dua skandal hukum yang terpisah.
Mundurnya Wakil Presiden Spiro Agnew (1973)
Pengunduran diri pertama dalam kabinet ini tidak berkaitan langsung dengan kasus Watergate, melainkan skandal korupsi pribadi. Kasus Suap dan Pajak. Berdasarkan catatan sejarah yang dirangkum oleh Babeto.id, Spiro Agnew diselidiki atas tuduhan menerima suap dari kontraktor saat masih menjabat sebagai Gubernur Maryland. Ia juga terbukti melakukan penggelapan pajak penghasilan federal.
Spiro Agnew resmi mengundurkan diri pada 10 Oktober 1973 setelah mencapai kesepakatan hukum untuk menghindari hukuman penjara. Pengganti Wapres, sesuai Amandemen ke-25 Konstitusi AS, Presiden Nixon menunjuk pemimpin minoritas DPR, Gerald Ford, untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong.
Skandal Watergate dan Mundurnya Presiden Richard Nixon (1974)
Skandal Watergate bermula dari aksi spionase politik yang berujung pada upaya penyalahgunaan kekuasaan oleh Gedung Putih. Mengacu pada kronologi di Wikipedia bahasa Indonesia, pada 17 Juni 1972, lima pria tertangkap basah membobol dan memasang alat penyadap di markas Komite Nasional Partai Demokrat di Kompleks Watergate, Washington, D.C.. Para pelaku ternyata terhubung dengan komite kampanye pemilihan kembali Presiden Nixon.
Nixon berusaha menghalangi penyelidikan FBI dan Kongres dengan menolak menyerahkan rekaman percakapan rahasia di Ruang Oval. Tetapi pada 24 Juli 1974, Mahkamah Agung AS memerintahkan Nixon menyerahkan rekaman tersebut. Rekaman yang dikenal sebagai “Smoking Gun” membuktikan bahwa Nixon sejak awal memerintahkan penutupan kasus dan menghalangi proses hukum. Menghadapi proses pemakzulan (impeachment) yang hampir pasti disetujui oleh DPR dan Senat AS, Nixon mengumumkan pengunduran dirinya pada malam 8 Agustus 1974 dan resmi lengser pada 9 Agustus 1974.
Srategi Oligarki, Elit Global Dan Koruptor Didalam Menjatuhkan Prabowo Dari Kursi Presiden
Krisis politik yang mengguncang Indonesia pada awal November 2026, ditandai dengan terbongkarnya kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, menunjukkan adanya pergeseran dan perpecahan tajam di tingkat elite kekuasaan. Peristiwa ini menunjukkan adanya campur tangan “oligarki dan elit global” di ruang publik, secara faktual kedua peristiwa besar ini berkaitan erat dengan dinamika konflik antar faksi elite domestik, Oligarki dan Elit Global serta Koruptor.
Presiden Prabowo harus selalu mewaspadai berbagai macam gerakan yang dilakukan oleh Oligarki, Elit Global, Faksi elit domestik, Koruptor, Bandar Judi dan Bandar Narkoba terutama didalam melakukan upaya melemahkan pemerintahan atau pun dalam upaya untuk menjatuhkan Prabowo dari Jabatan sebagai Presiden.
Ada beberapa instrument yang sering digunakan oleh Oligarki, Elit Global, Faksi elit domestik, Koruptor, Bandar Judi dan Bandar Narkoba didalam melemahkan pemerintahan atau pun menjatuhkan pemerintahan yang sah, yaitu ;
1. Instrumen Konstitusional dan Hukum (Jalur Legal)
Jalur ini memanfaatkan mekanisme resmi yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang suatu negara, sehingga pergantian kekuasaan tetap dianggap sah secara hukum. Yaitu berupa Pemakzulan (Impeachment) oleh Parlemen, Putusan Lembaga Peradilan atau Mahkamah Konstitusi Lembaga peradilan tinggi memutus adanya pelanggaran hukum, kecurangan pemilu, atau hilangnya syarat administratif/konstitusional seorang pejabat eksekutif, yang menjadi dasar hukum bagi parlemen untuk memberhentikannya.
Tekanan Pengunduran Diri (Forced Resignation), ketika dukungan politik di parlemen dan lembaga tinggi negara runtuh sepenuhnya akibat skandal hukum, presiden sering kali memilih mundur sebelum putusan pemakzulan resmi diketok untuk menghindari proses peradilan yang lebih memalukan.
2. Instrumen Politik dan Mobilisasi Massa
Dalam sistem demokrasi, legitimasi seorang presiden sangat bergantung pada dukungan publik dan koalisi partai politik. Pecahnya Koalisi Elite (Elite Defection), para ilmuwan politik menilai bahwa presiden jarang jatuh tanpa adanya pengkhianatan atau penarikan dukungan dari sekutu politik terdekatnya di kabinet, partai koalisi, maupun wakil presiden. Demonstrasi Massa dan Gerakan Protes (People Power), mobilisasi mahasiswa, serikat pekerja, dan masyarakat sipil secara besar-besaran di jalanan digunakan untuk melumpuhkan aktivitas ibu kota dan mencabut legitimasi moral pemerintah. Contoh nyata dari instrumen ini terjadi pada lengsernya Presiden Soeharto di Indonesia (1998) dan Ferdinand Marcos di Filipina (1986).
Pembongkaran Skandal (Whistleblowing dan Media Investigasi). Kebocoran dokumen rahasia, rekaman penyadapan, atau bukti korupsi yang dipublikasikan secara luas oleh media massa dapat menghancurkan kepercayaan publik dalam waktu singkat.
3. Instrumen Ekonomi dan Finansial
Kondisi ekonomi yang memburuk secara drastis sering menjadi pemicu utama jatuhnya tingkat kepuasan publik terhadap kepala negara. Krisis Ekonomi dan Inflasi Tinggi. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kelangkaan energi, atau melonjaknya pengangguran memicu kemarahan kelas menengah dan bawah yang dengan cepat berubah menjadi tuntutan politik agar presiden mundur. Pelarian Modal (Capital Flight) dan Boikot Bisnis. Penarikan investasi secara masif oleh pelaku pasar dan pengusaha besar dapat melemahkan nilai tukar mata uang, menguras cadangan devisa, dan mempersempit kemampuan anggaran pemerintah untuk meredam gejolak sosial.
4. Instrumen Koersif dan Keamanan (Jalur Non-Konstitusional)
Di negara-negara dengan institusi demokrasi yang belum mapan, instrumen kekuatan fisik dan intelijen kerap menjadi penentu akhir. Kudeta Militer (Coup d’État), pengambil alihan kekuasaan secara paksa dan tiba-tiba oleh faksi angkatan bersenjata dengan menduduki istana kepresidenan, parlemen, serta jaringan komunikasi nasional. Pembangkangan Aparat Keamanan (Security Defection), militer dan kepolisian menolak perintah presiden untuk membubarkan demonstran atau mengamankan istana, sehingga presiden kehilangan alat pertahanan fisik dan terpaksa menyerahkan kekuasaan. Operasi Intelijen dan Deep State, jaringan tersembunyi di dalam birokrasi atau lembaga keamanan melakukan penyadapan, sabotase kebijakan, atau penyebaran disinformasi dari dalam pemerintahan untuk melemahkan posisi presiden di mata sekutu maupun rakyatnya.
