Hari ini, 10 November 2026, kita memperingati Hari Pahlawan Nasional.
Dulu, berjuang dengan bambu runcing. Hari ini, perjuangan kita melawan harga yang naik, melawan tabungan yang menipis, melawan ketakutan yang membuat ekonomi kita berhenti berputar.
Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Kalau dulu pahlawan berani mengorbankan nyawa untuk kemerdekaan, hari ini kita harus berani mengorbankan kepentingan sempit untuk kesejahteraan rakyat — dengan kebijakan yang membuat rakyat merasa merdeka secara ekonomi.
PENDAHULUAN: KALAU SUDAH TAHU SAKITNYA, JANGAN HANYA DIUKUR
Pada Bagian 1 kemarin, kita sudah sepakat.
Tabungan rakyat dari Rp3,1 juta tinggal Rp1,7 juta. Upah naik 2,7%, tapi harga makanan naik 4,82%. Konsumsi pemerintah naik 8,95%, tapi konsumsi rakyat hanya 5,04%. QRIS naik 100%, tapi isi dompet belum berubah.
Lalu apa yang harus dilakukan negara — dan kenapa belanja negara yang sudah besar itu belum sampai ke piring rakyat?
Saya melihat ada di tiga hal: pebisnis yang sedang takut, bank sentral yang sedang terjepit, dan belanja negara yang bocor di tengah jalan.
BAB 1: JANGAN KEJAR PDB, KEJAR UPAH RIIL
Kita terlalu bangga dengan PDB yang tumbuh 5,47% pada Triwulan III-2026. Padahal yang dirasakan rakyat bukan PDB. Yang dirasakan rakyat adalah upah riil: berapa banyak beras, cabai, minyak, dan telur yang bisa dibeli setelah sebulan bekerja.
Datanya: Rata-rata upah buruh Agustus 2026: Rp3,42 juta, naik hanya 2,7%. Inflasi makanan Oktober 2026: 4,82%. Artinya: upah naik 2,7%, harga makanan naik 4,82%. Secara riil, buruh makin tertinggal.
KSPI meminta kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5% – 9,5%. Itu bukan angka serakah. Itu angka untuk mengejar ketertinggalan harga makanan.
Solusinya:
1. Hitung upah dari upah riil, bukan sekadar inflasi + PDB.
Formula lama membuat upah terlihat naik, tapi daya beli tetap kalah. Formula yang pro-rakyat: Inflasi Pangan + Biaya Hidup Layak. Karena yang dimakan buruh bukan PDB, yang dimakan buruh adalah beras dan cabai.
2. Jangan takut pengusaha kabur kalau upah naik wajar.
John Maynard Keynes: _Animal Spirits_ — pebisnis bergerak bukan karena rumus, tapi karena rasa percaya dan ekspektasi masa depan.
Pengusaha tidak kabur karena upah naik 7%. Pengusaha kabur karena pungli, perizinan berbelit, biaya logistik mahal, dan bahan baku tidak pasti.
Dan hari ini, pengusaha juga sedang takut karena melihat daya beli rakyat turun. Mereka pilih tahan uang, tahan stok, tunda rekrut. Uangnya berhenti di deposito dan SBN — makanya rekening di atas Rp5 miliar justru naik, sementara tabungan rakyat turun.
> Pengusaha butuh kepastian. Kepastian daya beli rakyat naik, kepastian bunga tidak mencekik, kepastian aturan tidak berubah tiap ganti menteri.
Kalau rakyat berani belanja, pengusaha akan berani buka lapangan kerja.
Jangan bangga kalau PDB naik 5,47%, kalau lauk di piring rakyat berkurang.
BAB 2: LINDUNGI 59,42% PEKERJA YANG TIDAK TERCATAT
59,42% pekerja Indonesia pada Februari 2026 masih di sektor informal. Tukang ojek, pedagang pasar, buruh harian, petani, nelayan, pekerja rumah tangga.
Mereka tidak punya slip gaji, tidak punya upah minimum, tidak punya THR. Mereka tidak tercatat dalam rata-rata upah Rp3,42 juta itu.
Kalau kita hanya bicara upah minimum, kita hanya bicara untuk 40% pekerja. Kita melupakan 60% yang justru paling rentan.
Solusinya:
1. Perluas jaminan sosial, bukan hanya Bansos
Yang dibutuhkan pekerja informal adalah jaminan: kesehatan yang benar-benar bisa dipakai, kecelakaan kerja untuk ojek dan buruh harian, dan hari tua yang iurannya disubsidi negara.
Secara teori: Jika rakyat merasa aman, mereka akan berani belanja. Kalau semua orang menahan belanja karena takut, ekonomi justru makin susah. Keynes menyebutnya _Paradox of Thrift_.
2. Buat iuran harian, bukan bulanan.
Pekerja informal dapat uang harian. Buat iuran harian Rp2.000 – Rp5.000 yang bisa dibayar lewat QRIS. Kalau QRIS bisa untuk bayar kopi, QRIS juga harus bisa untuk bayar jaminan sosial.
3. Beri kepastian hukum
Pedagang kaki lima jangan digusur tanpa solusi. Ojek online jangan dibiarkan perang tarif sampai penghasilannya habis untuk bensin dan cicilan motor. Negara harus hadir sebagai wasit yang adil, bukan hanya penonton.
59% pekerja kita tidak punya gaji tetap. Jangan buat kebijakan hanya untuk 41% yang punya slip gaji.
BAB 3: SELAMATKAN TABUNGAN Rp1,7 JUTA ITU — DAN PAHAMI KENAPA BUNGA MASIH TINGGI
Rata-rata saldo rekening kecil (di bawah Rp100 juta) pada 2018: Rp3,1 juta. Pada Mei 2026: tinggal Rp1,7 juta. Turun 45% dalam 8 tahun. Sementara rekening di atas Rp5 miliar justru naik dari Rp27,62 miliar menjadi Rp38,77 miliar.
Ini bukan soal gaya hidup. Ini soal tabungan yang dimakan sedikit demi sedikit supaya dapur tetap ngebul.
Survei Konsumen BI Agustus 2026: porsi untuk tabungan turun dari 16,8% menjadi 15,8%. Porsi untuk cicilan justru naik. Rakyat berutang bukan karena boros, tapi karena bunga bank tinggi dan prosesnya lama, sementara pinjol cair dalam 5 menit.
Kenapa bunga tidak bisa turun begitu saja?
Kita kena Trilemma Mundell-Fleming: negara tidak bisa sekaligus punya kurs stabil, arus modal bebas, dan kebijakan moneter yang sepenuhnya independen.
Kalau The Fed menahan bunga tinggi, BI tidak bisa asal potong bunga. Kalau BI potong terlalu dalam, dolar lari keluar, rupiah jatuh, harga impor, BBM, gandum, bahan baku, naik lagi.
Tapi kalau BI menahan bunga tinggi untuk jaga rupiah, yang jadi korban adalah rakyat yang nyicil dan UMKM yang pinjam modal. BI seperti sopir yang rem dan gas-nya ditarik dua arah: dari global dan dari domestik.
Solusinya:
1. Kendalikan harga pangan dari hulu.
Benahi hulunya: petani dapat pupuk tepat waktu, potong rantai tengkulak, stok pangan transparan. Kalau rantai dipotong 2-3 mata, harga di petani naik, harga di pasar turun.
Ini soal kedaulatan ekonomi. Kita tidak bisa menghentikan perang di luar negeri. Tapi kita bisa memastikan perang itu tidak membuat harga cabai di pasar kita naik tak terkendali.
2. Turunkan bunga UMKM dengan menurunkan risikonya, bukan hanya menuntut BI.
Selama bunga global masih tinggi, BI harus menjaga rupiah. Solusinya: penjaminan negara yang jalan, dan data QRIS sebagai agunan baru, supaya bank berani memberi bunga murah tanpa BI harus mengorbankan rupiah.
KUR harus sampai ke pedagang pasar, bukan hanya ke yang punya agunan besar. Pinjol ilegal harus ditutup tanpa ampun — itu bukan fintech, itu rentenir digital.
3. Jangan jadikan bansos obat permanen.
Bansos penting untuk darurat. Tapi obat permanennya adalah harga yang stabil dan pekerjaan yang layak, supaya rakyat bisa menabung lagi dari penghasilannya sendiri.
Kalau tabungan Rp1,7 juta itu bisa naik lagi jadi Rp3,1 juta, itu baru namanya ekonomi berhasil.
BAB 4: QRIS SUDAH MAJU, UMKM-NYA HARUS MAJU – DAN BELANJA NEGARA HARUS TIDAK BOCOR
Volume QRIS 2025: 15,51 miliar transaksi, naik 148,54%. Nilai QRIS Semester I-2026: Rp600,69 triliun, tumbuh 89,52%. Pengguna aktif Q3-2025: 58 juta orang.
Cara bayarnya sudah digital. Tapi yang belum maju adalah untung pedagangnya.
Dan ini nyambung dengan data yang paling membuat saya prihatin: konsumsi pemerintah naik 8,95%, tapi konsumsi rakyat hanya naik 5,04%.
Keynes bilang: kalau swasta takut belanja, negara harus belanja. Belanja itu punya efek ganda, _multiplier effect_. Satu rupiah harusnya berputar 3-4 kali di masyarakat.
Tapi kalau belanja pemerintah naik 8,95% dan konsumsi rakyat hanya naik 5,04%, itu artinya mesin Keynes-nya jalan, tapi bocor. Karena banyak belanja itu untuk belanja pegawai dan proyek padat modal, bukan padat karya. Uangnya berhenti di kontraktor besar, tidak berputar di pasar.
Solusinya:
1. Ubah arah belanja: dari padat modal ke padat karya dan padat pasar.
Ukur belanja bukan dari berapa triliun yang dibelanjakan, tapi dari berapa kali uang itu berputar di pasar.
Belanja pemerintah yang benar bukan yang membuat PDB terlihat naik, tapi yang membuat uangnya berputar 3-4 kali — dari upah pekerja ke pedagang pasar, dari pedagang ke petani, dari petani kembali ke tabungan.
2. Turunkan biaya admin QRIS untuk pedagang kecil.
Untung pedagang pasar hanya Rp2.000 – Rp5.000 per transaksi. Jangan sampai potongan QRIS dan platform memakan untung itu.
3. Jadikan QRIS sebagai agunan.
Kalau pedagang sudah 2 tahun transaksi QRIS-nya lancar, bank harus berani memberi kredit tanpa agunan tanah. Data QRIS itu agunan baru yang lebih jujur daripada sertifikat.
4. Lindungi pasar tradisional.
Platform boleh maju, tapi pasar tradisional tidak boleh dimatikan. Karena pasar tradisional adalah tempat 59% pekerja informal itu hidup.
Untuk publik:bQRIS naik 100% itu prestasi. Tapi prestasi itu baru sempurna kalau pedagang yang pakai QRIS itu juga naik penghasilannya.
KESIMPULAN — TUGAS NEGARA BUKAN MEMBUAT ANGKA TERLIHAT BAGUS
1. Dari PDB ke Piring. PDB bisa tumbuh 5,47%, tapi yang dirasakan rakyat hanya 4,74%. Tugas negara menutup selisih 0,73% itu. Selisih itu bukan angka. Selisih itu lauk yang hilang dari piring rakyat.
2. Dari Takut ke Percaya. Rakyat takut belanja, pebisnis takut ekspansi, bank takut memberi kredit. Tugas negara memulihkan rasa percaya itu — dengan kepastian, bukan dengan janji.
3. Dari Bocor ke Berputar. Belanja negara sudah besar. Tugas berikutnya memastikan belanja itu tidak bocor. Uang harus berputar di pasar, bukan berhenti di atas.
4. Dari Bansos ke Kemandirian. Negara yang baik bukan yang paling banyak memberi bansos, tapi yang membuat rakyat tidak butuh bansos, karena upahnya cukup dan harganya stabil.
5. Dari Digitalisasi ke Kesejahteraan. Kalau QRIS naik tapi tabungan turun, itu digitalisasi yang gagal. Kalau QRIS naik dan tabungan ikut naik, itu baru digitalisasi yang berhasil.
PENUTUP UNTUK PUBLIK
Pada Bagian 2 ini, saya menulis tidak untuk mengkritik melainkan mencari solusi jalan keluar. Sederhana, tapi harus berani dilakukan.
Naikkan upah riil, bukan hanya upah nominal. Lindungi 59% pekerja informal, bukan hanya 41% yang punya slip gaji. Stabilkan harga pangan dari hulu, supaya tabungan Rp1,7 juta itu bisa naik lagi jadi Rp3,1 juta. Buat QRIS bukan hanya alat bayar, tapi alat untuk menaikkan penghasilan pedagang kecil. Dan tutup kebocoran belanja negara, supaya uangnya berputar di pasar, bukan berhenti di atas.
Pahlawan kita dulu berjuang agar Indonesia merdeka. Tugas kita hari ini adalah memastikan kemerdekaan itu terasa di piring rakyat, di tabungan rakyat, dan di masa depan anak-anak rakyat.
Saya jadi teringat kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Dalam riwayat yang populer dikisahkan, utusannya pernah kesulitan menemukan orang yang berhak menerima zakat. Benar atau tidaknya secara literal, pesan moralnya jelas: ketika pemimpin amanah dan distribusi adil, kas negara justru surplus.
Tapi yang sering dilupakan: Umar tidak memakmurkan rakyat hanya dengan ceramah tentang kejujuran. Dia melakukan tiga hal yang bisa kita tiru hari ini.
Pertama, dia melakukan audit terhadap yang bukan haknya — hari ini namanya audit APBN dan pengembalian aset yang disalah gunakan.
Kedua, dia menghapus pajak yang menzalimi pedagang — hari ini namanya menyederhanakan pungutan dan memotong rantai tengkulak.
Ketiga, dia memastikan Baitul Mal sampai ke yang berhak — hari ini namanya memastikan bansos, KUR, dan subsidi tepat sasaran dan tidak bocor.
Zakat 2,5% itu bukan ukuran angka, itu soal amanah dan keadilan distribusi. Jadi bukan karena APBN kita tidak cukup, tetapi: apakah APBN kita dikelola dengan amanah dan distribusi yang sama adilnya seperti Baitul Mal di zaman Umar?
Ketika amanah ditegakkan, pedagang tidak akan takut dipungli, bank tidak takut memberi kredit, rakyat tidak takut belanja, dan negara tidak takut pada guncangan global.
Tugas kita semua bukan membuat angka terlihat indah, tetapi membuat rakyat merasa legah.
Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu..!!
Sampai nanti, tidak ada lagi rakyat yang bingung mau bayar sekolah atau bayar kontrakan. Sampai nanti, gudang kita pun bertambah, bukan karena rakyat tidak butuh, tapi karena rakyat sudah sejahtera.
Oleh: Achmad Hafisz Tohir, Kandidat Doktor, Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan – Universitas Brawijaya, Pengamat Ekonomi Politik, Anggota DPR RI 2014-2024
Sumber data: BPS, Berita Resmi Statistik Agustus-Oktober 2026; Bank Indonesia, Survei Konsumen Agustus 2026; Laporan QRIS Bank Indonesia Semester I-2026.
::
