BEKASI | MEDIA BELA RAKYAT — Ketua Bidang Kebudayaan DPP Pemuda LIRA sekaligus Sekretaris Jenderal Rumah Hebat Nusantara, Moh Cahyadi, yang akrab disapa Den Cupank, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat segera menuntaskan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi Perda. Menurutnya, Jawa Barat membutuhkan payung hukum yang kuat agar perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan memiliki kepastian kebijakan, dukungan anggaran, serta keberlanjutan. Raperda yang telah masuk agenda legislasi sejak 2025 itu jangan sampai terus terkatung-katung, sementara ekosistem seni budaya membutuhkan kepastian dan keberpihakan nyata.
Den Cupank menegaskan bahwa kebudayaan bukan ornamen pembangunan ataupun sekadar panggung seremoni untuk memperindah agenda pemerintah. Di balik setiap tarian, lantunan musik, karya sastra, tradisi lisan, dan warisan leluhur, terdapat kehidupan para seniman, budayawan, maestro tradisi, komunitas, serta sanggar yang selama ini menjaga identitas daerah dengan segala keterbatasan.
“Kebudayaan bukan sekadar sesuatu yang dipertontonkan, melainkan peradaban yang harus dijaga keberlangsungannya. Kami mendesak Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat segera menuntaskan serta mengesahkan Perda Pemajuan Kebudayaan. Jangan biarkan para seniman terus diminta menjaga kebudayaan, sementara kepastian perlindungan terhadap kehidupan, karya, dan masa depan mereka belum mendapatkan perhatian yang semestinya,” tegasnya, Rabu (11/11/2026).
Atas arahan Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Den Cupank menyampaikan bahwa landasan hukum pemajuan kebudayaan sesungguhnya telah tersedia melalui UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut mengamanatkan empat langkah strategis, yakni perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Sementara itu, sepuluh objek pemajuan kebudayaan mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan ritus.
“Amanat undang-undang ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah yang terukur, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jawa Barat jangan hanya memiliki kekayaan budaya, tetapi juga harus memiliki keberanian politik untuk melindungi dan memajukannya,” ungkap Den Cupank.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar Perda yang kelak disahkan tidak sekadar menghasilkan pasal-pasal normatif, tetapi benar-benar menghadirkan jaminan konkret bagi pelaku kebudayaan. Perlindungan seniman, peningkatan kesejahteraan, insentif, fasilitas kesenian, ruang ekspresi, regenerasi, pendokumentasian sejarah lokal, serta transparansi dan keberlanjutan anggaran harus menjadi prioritas.
“Jangan sampai Perda hanya menjadi macan kertas. Kami menginginkan keberpihakan yang dapat dirasakan, bukan sekadar janji yang dibacakan. Seniman dan budayawan membutuhkan ruang berkarya, perlindungan, akses pendanaan, kesempatan berkembang, serta penghargaan yang layak. Kebudayaan tidak boleh terus dibangun di atas pengorbanan orang-orang yang justru menggantungkan hidupnya pada kebudayaan itu sendiri,” tuturnya kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Masih menurut Den Cupank, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah yang harus memperoleh perhatian dalam kebijakan pemajuan kebudayaan Jawa Barat. Tradisi Betawi Bekasi, seni Maen Pukul, pencak silat, palang pintu, seni tari, musik, sastra, tradisi lisan, sejarah kampung, hingga keberadaan sanggar dan komunitas budaya merupakan kekayaan yang tidak boleh terpinggirkan. Ia mendorong agar 27 kabupaten/kota mendapatkan ruang partisipasi yang setara melalui penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), pendataan potensi budaya, serta pelibatan organisasi kebudayaan dalam perencanaan dan pengawasan program.
“Jangan sampai kebudayaan hanya tumbuh di pusat kekuasaan, sementara kekayaan tradisi di daerah dibiarkan berjalan sendiri. Bekasi dan seluruh wilayah Jawa Barat memiliki identitas yang harus dihormati, dirawat, dan diberi ruang untuk berkembang,” imbuhnya.
Den Cupank juga meminta agar pembentukan Dewan Pemajuan Kebudayaan dan pengaturan pendanaan dalam Perda nantinya dilaksanakan secara transparan, profesional, serta melibatkan representasi pelaku budaya dari berbagai latar belakang dan wilayah. Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan kebudayaan harus memperhatikan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan. Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran pun harus menjunjung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Baginya, keberhasilan pemajuan kebudayaan tidak cukup diukur dari jumlah festival, megahnya panggung, atau banyaknya seremoni, melainkan dari terjaganya warisan budaya, tumbuhnya regenerasi, terbukanya ruang kreativitas, serta meningkatnya martabat para pelaku kebudayaan.
Menutup pernyataannya, Den Cupank menegaskan bahwa pengesahan Perda Pemajuan Kebudayaan merupakan tanggung jawab sejarah yang tidak patut terus ditunda. Ia meminta Pemprov Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh dengan seniman, budayawan, akademisi, komunitas, serta organisasi kebudayaan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jangan jadikan seniman dan budayawan penonton di tanah kebudayaannya sendiri. Jangan hanya memanggil mereka ketika pemerintah membutuhkan pertunjukan, lalu melupakan mereka ketika berbicara tentang anggaran dan kebijakan. Kebudayaan adalah akar peradaban, sedangkan seniman dan budayawan adalah penjaganya. Jika pemerintah sungguh ingin membangun Jawa Barat yang berkarakter dan berkemajuan, segera sahkan Perda Pemajuan Kebudayaan dan buktikan keberpihakan melalui tindakan nyata. Sebab, peradaban tidak diwariskan melalui pidato, melainkan dirawat melalui keberanian mengambil tanggung jawab,” pungkas Den Cupank.
(CP/red)
