BEKASI | MEDIA BELA RAKYAT — Suara rakyat kembali menemukan ruang melalui Reses Tahun Sidang 2026–2027 Masa Persidangan Kesatu Tahun Anggaran 2026 yang digelar Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Jiovanno Nahampun, S.H., di Perumahan Logam Bangun Setia RT 02/RW 19, Desa Muktiwari, Cibitung, pada Selasa (10/11/2026).
Jiovanno menegaskan, “Reses bukan sekadar agenda kedewanan, melainkan ruang mendengar denyut persoalan masyarakat. Setiap aspirasi harus diperjuangkan agar suara rakyat tidak berhenti sebagai catatan,” ujarnya.
Menurut Jiovanno, pelayanan kesehatan masyarakat di Dapil II akan menjadi prioritas perjuangannya, sebagai bentuk tanggung jawab atas kepercayaan politik yang diberikan masyarakat pada Pileg lalu.
“Saya ingin masyarakat Dapil II memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah diakses, dan berkualitas. Kepercayaan rakyat bukan sekadar mandat, tetapi amanah yang harus saya bayar dengan kerja nyata,” katanya.
Masih menurut Jiovanno, aspirasi masyarakat tidak boleh berakhir sebagai dokumentasi kegiatan reses, tetapi harus dikawal melalui koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait.
“Kami akan berupaya mengawal setiap usulan sesuai kewenangan dan mekanisme anggaran. Rakyat tidak membutuhkan sekadar janji, melainkan bukti bahwa suara mereka diperjuangkan. Sinergi antarlembaga pun menjadi kunci agar kebutuhan kesehatan dan pendidikan memperoleh tindak lanjut nyata,” tuturnya.
Hadir pula Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Cristin Novalia Simanjuntak, S.H., M.Kn., yang menyoroti kebutuhan pembangunan sekolah di Muktiwari, mulai SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB.
Dalam sambutannya, Cristin menyatakan, “Pendidikan harus menjadi prioritas. Masyarakat Muktiwari membutuhkan fasilitas sekolah yang memadai dan mudah dijangkau. Jangan sampai keterbatasan sarana merampas kesempatan anak-anak untuk meraih masa depan,” tuturnya.
Cristin kembali menekankan pentingnya pembangunan sekolah di Muktiwari sebagai investasi masa depan generasi bangsa, “Kita tidak boleh membiarkan anak-anak tumbuh dengan keterbatasan akses pendidikan. Pembangunan SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB harus menjadi perhatian serius. Membangun sekolah berarti membuka jalan bagi lahirnya generasi yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Aspirasi konkret disampaikan Eva Hutabarat, warga RW 20 LBS, yang mengusulkan pembangunan Puskesmas di wilayahnya, “Kami berharap pemerintah menghadirkan Puskesmas agar masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan. Jangan sampai warga harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan pertolongan medis.” Pungkas Eva. Sebuah harapan sederhana, tetapi menyangkut keselamatan dan martabat kehidupan masyarakat.
Reses ini menyiratkan pesan bahwa pembangunan sejati bukan tentang seberapa megah bangunan berdiri, melainkan seberapa besar kehidupan rakyat diperbaiki. Kesehatan adalah hak untuk hidup layak, pendidikan adalah jalan menuju masa depan. Keduanya bukan kemurahan penguasa, melainkan tanggung jawab negara. Sebab, politik kehilangan maknanya ketika berhenti pada janji, dan menemukan kehormatannya ketika hadir sebagai pengabdian.
(CP/red)
