JAKARTA – BELA RAKYAT – Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa TNI akan tetap tegak lurus terhadap perintah Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam menyikapi dinamika politik terkait nama-nama yang mulai mencuat sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Maruli menyatakan, TNI akan mengikuti dan mendukung siapa pun sosok yang nantinya dipilih Presiden. Hal itu juga berlaku terhadap nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang belakangan turut diperbincangkan sebagai salah satu kandidat cawapres.
“Kita TNI pasti dukung penuh lah. Apapun, siapapun itu kan hak prerogatif dari Tim Presiden, kita akan dukung. Ya bagus kan, beliau sudah jadi wakil DPR selama ini,” ujar Maruli kepada media usai rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Senayan, Jakarta, Senin, (16/11).
Menurutnya, Dasco memiliki rekam jejak dan kiprah yang baik selama menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR RI. Karena itu, ia menilai sosok Dasco merupakan figur yang memiliki kapasitas.
“Kiprahnya luar biasa, saya kira kita dukung lah. Ada beberapa yang saya lihat di media. Siapapun itu yang dipilih presiden pasti TNI akan ikut,” ungkapnya.
Maruli kembali menegaskan bahwa sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, dirinya akan menjalankan setiap penugasan dan keputusan yang diberikan kepala negara. Ia mencontohkan pengangkatannya sebagai Wakil Panglima TNI hingga penugasan sebagai Kepala BNPPDT yang dijalankannya atas perintah Presiden.
“Ya, kalau presiden pilih itu TNI pasti ikut lah. Oh iyalah, saya kan di pemerintahan beliau jadi Wakil Panglima. Diangkat jadi Kepala BNPPDT, kita jalankan,” tegas Maruli.
Dijelaskannya, tugas BNPPDT mencakup pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang selaras dengan kebijakan Presiden.
Ia mengaku akan lebih dahulu mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi infrastruktur, air bersih, layanan kesehatan, Listrik dan Pendidikan.
“Bagaimana daerah-daerah tersebut sementara kita akan bangun infrastrukturnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana kebutuhan sehari-hari standarnya tentang listrik dan lain sebagainya,” kata Maruli.
Selain itu pembangunan juga dilanjutkan dengan pengembangan potensi ekonomi local, seperti potensi pertanian dan pengembangan lahan produkti, juga akan menjadi perhatian untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, didampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, Agun Gunandjar Sudara, dan Dede Yusuf Macan Effendi itu, diantaranya disimpulkan bahwa Komisi II DPR RI meminta BNPPDT menyusun Rencana Aksi Pembangunan Perbatasan dan Daerah Terpencil Tahun 2026-2029.
Dokumen tersebut harus memuat prioritas lokasi, program konkret, target capaian, kebutuhan anggaran, penyesuaian regulasi, kementerian/lembaga penanggung jawab, pemerintah daerah pelaksana, serta indikator keberhasilan yang terukur.
Selain itu, Komisi II DPR mendukung perubahan nomenklatur dan transformasi kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi BNPPDT. Sekaligus meminta pemerintah segera menerbitkan dasar hukum sebagai landasan perubahan kelembagaan tersebut. (AC)






