Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin
Apakah Gibran Rakabuming Raka sedang menghadapi krisis politik biasa, atau justru berada di ambang akhir perjalanan politiknya sebagai Wakil Presiden? Ketika Presiden Prabowo tidak menolak niat pengunduran dirinya, demonstrasi menuntut dirinya mundur, dan Senayan mulai membuka jalan pemakzulan, persoalan ini bukan lagi sekadar polemik dokumen pendidikan, melainkan ujian serius bagi legitimasi kekuasaan dan demokrasi Indonesia.
Polemik bermula ketika Mahkamah Agung (MA), melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan tersebut menjadi pukulan serius terhadap persoalan persyaratan administratif pencalonannya pada Pilpres 2024. Namun, pembatalan dokumen itu tidak otomatis menggugurkan jabatan Wakil Presiden.
Di tengah polemik tersebut, publik juga diguncang dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh negara. Bareskrim Polri pada 3 November menetapkan tiga tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kasus ini semakin memperkeruh hubungan dan kepercayaan di lingkaran kekuasaan, meskipun belum terbukti memiliki hubungan langsung dengan persoalan Gibran.
Perkembangan paling mengejutkan terjadi pada 10 November 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan tertutup sekitar 2,5 jam. Istana menyatakan Prabowo tidak menolak niat tersebut.
Namun, Gibran meminta kesempatan membuktikan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum, termasuk proses di PTUN dan upaya hukum terkait putusan MA.
Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, jika Gibran yakin memiliki dasar hukum yang kuat, mengapa pengunduran diri menjadi pilihan yang disampaikan kepada Presiden? Apakah ini bentuk tanggung jawab politik atau strategi untuk meredam tekanan publik? Bagaimanapun, niat mundur belum berarti pengunduran diri resmi, sebagaimana upaya hukum tidak otomatis membatalkan putusan MA.
Sementara itu, tekanan publik semakin menguat. Sejumlah kelompok massa, termasuk GEMA Keadilan dan Aliansi Selamatkan Bangsa, menggelar aksi di depan Gedung DPR RI pada 10 November. Mereka menuntut Gibran mundur atau diproses melalui pemakzulan. Demonstrasi bahkan sempat memicu ketegangan dan gangguan lalu lintas di kawasan Jalan Gatot Subroto.
Aspirasi massa kemudian diterima Badan Aspirasi Masyarakat DPR untuk diteruskan melalui mekanisme kelembagaan.
Di Senayan, wacana pemakzulan bergerak semakin serius. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengakui adanya komunikasi informal lintas fraksi mengenai hak angket hingga kemungkinan pemakzulan. Ketua DPR Puan Maharani pada 10 November juga mengonfirmasi telah menerima laporan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran. Sejumlah anggota DPR menyebut dukungan lintas fraksi mulai terkonsolidasi, meskipun belum menjadi keputusan resmi parlemen.
Lantas, apakah ini murni penegakan konstitusi atau terdapat kalkulasi politik menuju 2029? Kemungkinan adanya pertarungan kepentingan tidak dapat diabaikan, tetapi menganggap seluruh peristiwa sebagai skenario terkoordinasi tanpa bukti juga merupakan kesimpulan yang prematur.
Secara konstitusional, Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemakzulan Wakil Presiden harus melalui DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR. Sementara pengunduran diri Wakil Presiden memiliki mekanisme tersendiri berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Artinya, putusan MA tidak otomatis memberhentikan Gibran, dan wacana pemakzulan belum berarti keputusan pemberhentian telah diambil.
Karena itu, ujian ini bukan hanya bagi Gibran, tetapi juga bagi Presiden Prabowo, DPR, dan seluruh institusi penegak hukum. Jangan sampai hukum menjadi alat mempertahankan kekuasaan atau senjata menjatuhkan lawan politik.
Demokrasi membutuhkan keberanian mengoreksi kekuasaan, tetapi koreksi itu harus tetap berjalan berdasarkan bukti dan konstitusi.
Rakyat tidak membutuhkan drama pergantian kekuasaan, melainkan kepastian hukum, kepemimpinan berintegritas, dan keadilan tanpa pandang bulu.
Sebab, jabatan dapat diperoleh melalui kontestasi politik, tetapi legitimasi hanya dapat dipertahankan melalui integritas. Jika seorang Wakil Presiden harus diuji oleh konstitusi, tidak seorang pun boleh merasa berada di atas hukum.
