JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, menegaskan bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan secara bertahap mulai 2027. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara mengingat kebutuhan pembiayaannya cukup besar.
Adde Rosi mengungkapkan, Komisi X DPR RI telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp26 triliun untuk mendukung proses pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Alhamdulillah kita di Komisi X telah menganggarkan, kalau tidak salah sekitar Rp26 triliun, untuk pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu,” ujar Adde Rosi.
Ia menjelaskan, proses pengangkatan tidak dapat dilakukan sekaligus karena membutuhkan kesiapan anggaran yang besar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menerapkan skema bertahap agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan negara.
Berdasarkan skema yang disampaikan, pengangkatan direncanakan dimulai dengan target 30 persen pada 2027, kemudian dilanjutkan 30 persen pada tahun berikutnya, dan 40 persen pada tahap akhir.
“Di 2027, 30 persen, kemudian tahun depannya 30 persen, dua tahun kemudiannya di 40 persen,” jelasnya.
Menurut Adde Rosi, kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut tenaga pendidik atau guru honorer, tetapi juga mencakup tenaga kesehatan serta petugas pemadam kebakaran yang turut menjadi bagian dari kelompok PPPK paruh waktu.
Karena itu, ia berharap seluruh tahapan pengangkatan dapat berjalan secara simultan, lancar, dan tanpa kendala, terutama persoalan administratif yang berpotensi menghambat proses transisi menuju status penuh waktu.
“Oleh karena itu, kita berharap semuanya ini berjalan dengan simultan, dengan lancar, dengan smooth, tidak ada hal yang tertinggal. Karena bukan hanya guru saja, tetapi juga tenaga kesehatan dan pemadam kebakaran juga menjadi bagian dari hal ini,” tegasnya.
Adde Rosi berharap, proses pengangkatan bertahap tersebut menjadi langkah konkret pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga PPPK paruh waktu yang selama ini telah menjalankan tugas pelayanan publik.
Ia juga mendorong agar kebutuhan anggaran untuk tahap berikutnya terus menjadi perhatian dalam pembahasan APBN, termasuk peluang penambahan alokasi pada APBN 2028, sehingga semakin banyak tenaga honorer yang dapat memperoleh kesempatan beralih menjadi PPPK penuh waktu.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga dari kelancaran pelaksanaan dan pemerataan kesempatan bagi para tenaga pelayanan publik di berbagai sektor.





