JAKARTA – BELA RAKYAT – Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian menyusul menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan dalam dua putusan pengadilan kini berkembang menjadi isu politik dan konstitusional yang berpotensi menguji soliditas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Laporan sejumlah media menyebutkan, komunikasi politik antara beberapa ketua umum partai politik dengan Presiden Prabowo Subianto turut membahas kemungkinan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.
Bahkan, muncul kabar bahwa DPR mulai mempersiapkan dokumen Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai bagian dari kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Di tengah perkembangan itu, beredar pula rumor bahwa Gibran berpeluang mengundurkan diri apabila mayoritas kekuatan politik di DPR menyepakati dimulainya proses pemakzulan. Namun, kabar mengenai rencana pengunduran diri tersebut masih sebatas informasi dari sumber yang dikutip media dan belum disertai pernyataan resmi dari Gibran maupun Istana.
Dua Putusan Pengadilan Menjadi Perhatian
Polemik yang melibatkan Gibran tidak terlepas dari dua putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikannya.
Mahkamah Konstitusi (MK), melalui putusan pada 6 Oktober 2026, menyampaikan pertimbangan bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara SMA ketika Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Meski demikian, MK tidak memutuskan pemberhentian ataupun diskualifikasi Gibran karena perkara tersebut berada di luar kewenangan MK dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden.
Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan Kementerian Pendidikan pada 6 Agustus 2019.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Dua putusan tersebut kemudian menjadi dasar bagi sejumlah pihak untuk mendorong penelusuran lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Surya Paloh Beri Sinyal Soal Langkah Konstitusional
Perkembangan politik ini turut mendapat perhatian setelah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan pemakzulan.
Paloh menyatakan bahwa langkah tersebut dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi dan tidak terdapat alternatif penyelesaian lainnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa opsi pemakzulan mulai menjadi bagian dari pembicaraan politik di tingkat elite partai.
Meski demikian, belum terlihat adanya kesepakatan terbuka dari seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPR untuk mendorong proses pemberhentian Gibran.
Sejumlah kekuatan politik, termasuk Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, NasDem, dan PKS, masih menjadi faktor penting dalam menentukan arah perkembangan isu tersebut.
Prabowo Dinilai Memiliki Pengaruh Strategis
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebelumnya menilai posisi Presiden Prabowo menjadi salah satu faktor penting dalam membaca perkembangan polemik Gibran.
Menurut Jimly, secara prosedural konstitusi membuka kemungkinan pemberhentian wakil presiden. Namun, prosesnya tidak sederhana karena harus melewati tahapan DPR, pemeriksaan MK, hingga keputusan MPR.
Jimly juga mempertanyakan sikap politik Prabowo terhadap kemungkinan pergantian wakil presiden.
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena Prabowo bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi juga Ketua Umum Partai Gerindra yang memiliki pengaruh besar dalam konfigurasi politik koalisi pemerintahan.
Namun, keputusan mengenai pemberhentian wakil presiden tidak berada di tangan presiden secara sepihak. Seluruh proses harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Pemakzulan Tidak Bisa Hanya Berdasarkan Desakan Politik
Dalam UUD 1945, mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur secara tegas melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.
Pasal 7A menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara Pasal 7B mengatur tahapan pelaksanaannya.
DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran tersebut dalam sidang paripurna yang memenuhi persyaratan kuorum dan dukungan suara sebagaimana ditentukan konstitusi.
Selanjutnya, DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa dan memutus pendapat tersebut.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna sesuai persyaratan konstitusional.
Dengan demikian, munculnya wacana HMP atau dukungan politik dari sejumlah anggota parlemen belum serta-merta dapat mengakhiri jabatan Gibran.
Nasib Koalisi Pemerintahan Ikut Dipertaruhkan
Di luar persoalan hukum, isu pemakzulan Gibran juga membawa konsekuensi terhadap stabilitas politik nasional.
Perdebatan mengenai apakah Prabowo dan Gibran merupakan satu paket dalam pemerintahan turut mencuat. Namun, secara konstitusional, pemberhentian wakil presiden tidak otomatis berarti pemberhentian presiden.
Pertanggungjawaban jabatan keduanya tetap dapat diproses berdasarkan ketentuan konstitusi masing-masing.
Karena itu, perkembangan isu ini tidak hanya berkaitan dengan posisi Gibran, tetapi juga menyangkut hubungan antarkekuatan politik, konsolidasi koalisi, serta keberlangsungan agenda pemerintahan.
Hingga berita ini disusun, belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran mengenai kabar pertemuan para ketua umum partai politik dan rumor pengunduran diri tersebut.
Publik kini menunggu kejelasan sikap pemerintah, perkembangan di parlemen, serta proses hukum yang menjadi dasar perdebatan.
Pada akhirnya, persoalan ini perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan semata-mata melalui tekanan ataupun manuver politik.
