KONKEP-BELARAKYAT-Reski Anandar menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret nama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan (KONKEP)Provinsi Sulawesi Tenggara berinisial YBD, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sepele, mengingat Kepala Dinas BPMD merupakan pejabat yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Reski menegaskan bahwa, dugaan tersebut harus segera mendapatkan perhatian serius dari Bupati Konawe Kepulauan. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa pemerintah daerah mengabaikan informasi serius yang berkaitan dengan integritas pejabat publik.
“Saya mendesak Bupati Konawe Kepulauan agar segera mengambil langkah evaluasi terhadap Kepala Dinas BPMD berinisial YBD. Apabila dugaan tersebut memiliki dasar dan terbukti melalui pemeriksaan yang sah, maka Bupati harus mengambil tindakan tegas, termasuk mencopot yang bersangkutan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Reski Anandar.
Lebih lanjut, Reski meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum untuk melakukan klarifikasi serta pemeriksaan secara profesional apabila terdapat informasi dan bukti awal yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menekankan bahwa jabatan pemerintahan bukanlah sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum.
“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan. Kami ingin pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan penegakan aturan. Apabila dugaan tersebut tidak benar, harus ada klarifikasi yang terbuka. Namun, apabila terbukti, jangan ada perlakuan istimewa terhadap pejabat yang bersangkutan,” lanjutnya.
Reski Anandar berharap Bupati Konawe Kepulauan segera memberikan respons dan memastikan persoalan ini ditangani secara objektif, transparan, serta sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
