JAKARTA – BELA RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kritik Malaysia dan Singapura terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tidak semestinya disikapi dengan ketersinggungan emosional. Menurutnya, respons paling tepat adalah membuktikan keseriusan pemerintah melalui langkah penanganan yang nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sikap tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan karhutla bukan sekadar menyangkut hubungan diplomatik antarnegara, melainkan juga berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya.
Dalam keterangan resminya pada Rabu (28/10/2026), Dasco menekankan pentingnya menjawab kritik melalui hasil kerja yang bisa diuji. Ia juga mendorong parlemen negara-negara ASEAN mempererat kerja sama, tidak hanya ketika krisis terjadi, tetapi juga dalam membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.
Kepentingan Rakyat Harus Menjadi Prioritas
Bagi Indonesia, dampak karhutla tidak bisa hanya diukur melalui luas lahan yang terbakar atau jumlah titik panas yang terdeteksi. Persoalan ini juga menyangkut kesehatan masyarakat yang terpapar asap, aktivitas pendidikan, produktivitas ekonomi, serta kehidupan warga yang tinggal di sekitar wilayah terdampak.
Karena itu, perlindungan terhadap masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan penanganan darurat berjalan efektif, informasi kualitas udara disampaikan secara terbuka, dan kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang memadai. Upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan pemadaman api dan pencegahan meluasnya kebakaran.
Pandangan Dasco juga menegaskan bahwa kritik dari luar negeri tidak harus diterima secara mentah-mentah. Indonesia tetap berhak meminta penjelasan atas penilaian yang dianggap tidak tepat. Namun, perbedaan pandangan tersebut semestinya tidak mengalihkan perhatian dari persoalan utama, yakni bagaimana mencegah kebakaran berulang dan mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.
Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Pelaku Lapangan
Persoalan berikutnya adalah penegakan hukum. Dasco menyoroti pentingnya sanksi tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan, termasuk entitas yang memiliki keterkaitan dengan jaringan usaha lintas negara.
Penanganan karhutla harus memastikan bahwa proses penyelidikan dan penindakan dilakukan berdasarkan bukti, bukan semata-mata tekanan opini publik. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah perlu menindak pelakunya sesuai ketentuan hukum, baik individu maupun badan usaha yang terbukti bertanggung jawab.
Selain sanksi pidana dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku, pemulihan lingkungan juga perlu menjadi perhatian. Kerusakan ekosistem, kerugian masyarakat, dan dampak kesehatan tidak semestinya dibiarkan menjadi beban publik, sementara pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan terlepas dari tanggung jawabnya.
Dalam konteks tersebut, transparansi menjadi faktor penting. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan penanganan kasus, langkah pemulihan, serta hasil evaluasi kebijakan pencegahan. Dengan demikian, komitmen pemerintah tidak berhenti pada pernyataan, tetapi dapat dinilai melalui capaian yang nyata.
Diplomasi ASEAN Harus Menghasilkan Solusi
Dasco turut mendorong penguatan diplomasi antarparlemen di kawasan Asia Tenggara untuk menangani berbagai persoalan lintas negara, termasuk bencana, keamanan siber, ketahanan pangan, dan energi.
Kerja sama regional tersebut penting karena dampak asap tidak selalu berhenti pada batas administratif suatu negara. Persoalan lingkungan yang melintasi perbatasan membutuhkan koordinasi, pertukaran informasi, dan komitmen bersama untuk mencegah krisis berulang.
Namun, diplomasi tidak boleh hanya menjadi ruang pertukaran pernyataan atau pertemuan seremonial. Kerja sama harus diarahkan pada mekanisme pencegahan yang lebih kuat, respons darurat yang terkoordinasi, pertukaran data yang dapat dipercaya, serta upaya meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar hukum.
Indonesia juga perlu memastikan bahwa kerja sama regional tetap berjalan dengan menjunjung kedaulatan nasional dan prinsip saling menghormati. Hubungan baik dengan negara tetangga tidak mengharuskan Indonesia mengabaikan kepentingan nasional, sebagaimana sikap menjaga kedaulatan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang evaluasi.
Ukuran Keberhasilan Adalah Karhutla Tidak Terus Berulang
Pernyataan Dasco menghadirkan pesan penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan: keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari kemampuan meredam kritik internasional. Ukurannya harus terlihat dari menurunnya risiko kebakaran, terlindunginya masyarakat, tegaknya hukum, dan pulihnya lingkungan.
Pencegahan juga membutuhkan evaluasi terhadap tata kelola lahan, pengawasan konsesi, kesiapsiagaan menghadapi musim rawan kebakaran, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Setiap kebijakan perlu disertai target yang jelas dan mekanisme evaluasi agar kelemahan yang sama tidak terus berulang.
Pada akhirnya, sikap yang dikemukakan Dasco menempatkan persoalan karhutla dalam perspektif yang lebih luas. Indonesia tidak perlu menjadikan kritik sebagai alasan untuk bersitegang, tetapi juga tidak boleh puas dengan respons diplomatik tanpa perubahan nyata di lapangan.
Sebagaimana pesan Dasco, Indonesia tidak dapat memilih siapa yang menjadi tetangganya, tetapi dapat menentukan cara membangun hubungan bertetangga. Prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui sikap saling menghormati, komunikasi terbuka, dan kerja sama yang menghasilkan solusi.
Bagi masyarakat, harapan utamanya sederhana: udara yang lebih bersih, lingkungan yang terlindungi, penegakan hukum yang adil, dan kepastian bahwa negara hadir ketika keselamatan mereka terancam. Di situlah komitmen penanganan karhutla benar-benar diuji, bukan hanya dalam diplomasi, melainkan melalui keberpihakan nyata kepada rakyat.
