JAKARTA – BELA RAKYAT – Implementasi program prioritas nasional di daerah perlu diarahkan tidak hanya untuk mencapai target pembangunan, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat, menggerakkan ekonomi lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan. Keterpaduan ketiga aspek tersebut menjadi kunci agar program pemerintah memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan akademisi Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta, Dr. Siti Maimunah, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Implementasi Program Prioritas Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” yang diselenggarakan Human Studies Institut (HSI) di Aula Perpustakaan Kampus INSTIPER Yogyakarta, Kamis (29/10/2026).
Dalam pemaparannya, Siti Maimunah menekankan pentingnya memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional melalui pendekatan keadilan ekologis dan penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah program yang berjalan atau fasilitas yang berhasil dibangun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat nyata dan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
“Program pembangunan akan memberikan dampak yang lebih kuat apabila mampu menghubungkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan keberlanjutan sumber daya alam. Karena itu, penguatan ekonomi lokal dan perlindungan lingkungan perlu berjalan beriringan,” katanya.
Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan reforma agraria, memiliki peluang besar untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Namun, dampaknya akan lebih optimal apabila pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik wilayah, potensi ekonomi masyarakat, serta daya dukung lingkungan setempat”, jelasnya.
Pada program MBG, misalnya, ia mengatakan penguatan rantai pasok pangan lokal dinilai dapat memberikan manfaat ganda. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, program tersebut dapat membuka pasar bagi petani, peternak, pelaku usaha pangan, dan usaha mikro di sekitar lokasi pelaksanaan.
“Dengan keterlibatan produsen lokal, perputaran ekonomi tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan, tetapi juga menciptakan permintaan yang lebih stabil terhadap produk masyarakat. Untuk mewujudkannya, diperlukan koordinasi antara pengelola program, pemasok, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal, disertai pengawasan mutu pangan, keamanan pengolahan, serta pengelolaan limbah dapur”, jelasnya.
Menurutnya, hingga akhir Mei 2026, program MBG di DIY tercatat menjangkau 888.963 penerima manfaat, didukung 402 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 2.448 pemasok lokal, dan 16.513 tenaga kerja dapur. Angka tersebut menunjukkan besarnya ekosistem ekonomi yang dapat diperkuat apabila keterlibatan pelaku usaha lokal terus dikembangkan secara terarah.
“Sementara itu, pengembangan KDKMP perlu diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan dan pembukaan gerai, tetapi juga pada kemampuan koperasi membangun usaha produktif yang sesuai dengan potensi desa atau kelurahan”, paparnya.
Program Kopdes menurutnya, dapat mengembangkan kegiatan ekonomi yang sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti penyediaan sarana produksi pertanian ramah lingkungan, pengolahan sampah, pemanfaatan energi surya, ekowisata, hingga jasa lingkungan.
“Koperasi berpeluang menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal”, tandasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam bahan evaluasi, hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 441 KDKMP telah terbentuk di DIY, terdiri atas 392 koperasi di kalurahan dan 49 di kelurahan, dengan 12.671 anggota serta 115 gerai.
“Tantangan berikutnya adalah memastikan kelembagaan tersebut berkembang menjadi unit usaha yang sehat, dikelola secara profesional, dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya”, tegasnya.
Di sektor kelautan dan perikanan, menurutnya pengembangan KNMP juga perlu diikuti dengan penguatan mata pencaharian nelayan secara berkelanjutan.
“Infrastruktur dan fasilitas yang memadai perlu disertai akses terhadap sarana produksi, perlindungan melalui asuransi nelayan, serta dukungan distribusi bahan bakar bagi nelayan melalui sarana yang sesuai ketentuan”, tukasnya.
Ia menyebutkan bahwa KNMP Poncosari telah selesai dibangun dan 74 dari 134 nelayan setempat telah bergabung dalam KDMP.
“Kondisi ini menunjukkan pentingnya menghubungkan pembangunan fasilitas dengan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas”, jelasnya.
Siti Maimunah juga menyoroti pentingnya reforma agraria yang berjalan seimbang dengan perlindungan lahan produktif dan keberlanjutan lingkungan. Akses masyarakat terhadap tanah dan sumber penghidupan perlu diperkuat, tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan fungsi ruang, daya dukung ekosistem, serta perlindungan kawasan hutan dan konservasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Hal ini menjadi relevan bagi DIY yang menghadapi tekanan alih fungsi lahan. Berdasarkan data dalam bahan paparan, rata-rata konversi lahan pertanian pada periode 2019–2024 mencapai sekitar 1.130 hektare per tahun. Angka tersebut memperlihatkan perlunya tata kelola ruang yang lebih terintegrasi agar pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi keberlanjutan basis produksi pangan dan lingkungan hidup”, tandasnya.
Baginya, pelaksanaan reforma agraria dan kebijakan pembangunan wilayah perlu disertai pemetaan partisipatif, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan.
“Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan agar persoalan di lapangan dapat diketahui dan ditangani secara lebih cepat”, katanya.
Lebih jauh, Siti Maimunah menggarisbawahi empat dimensi penting dalam pendekatan keadilan ekologis, yakni keadilan distributif, keadilan prosedural, pengakuan terhadap hak dan pengetahuan masyarakat lokal, serta perlindungan ekologi.
“Keempat dimensi ini dapat menjadi landasan untuk menilai apakah program pembangunan telah memberikan manfaat secara adil sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan”, jelasnya.
Pendekatan tersebut juga dapat diperkuat dengan kearifan lokal Yogyakarta, seperti filosofi Hamemayu Hayuning Bawana dan konsep Lumbung Mataram, yang menekankan keselarasan kehidupan, pemeliharaan lingkungan, serta penguatan kemandirian pangan dan ekonomi masyarakat.
“Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam pelaksanaan program, pembangunan dapat lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat sekaligus tetap berorientasi pada tujuan nasional”, pungkasnya.
