SURABAYA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor maritim melalui konsolidasi industri galangan kapal, pengembangan transportasi laut, serta optimalisasi aset pelabuhan guna memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Eko, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan ekosistem maritim yang modern, kuat, dan memiliki daya saing tinggi agar mampu menopang distribusi logistik serta pemerataan pembangunan.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memerlukan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara merata,” ujar Eko saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Dalam pembahasan bersama PT PAL Indonesia dan BUMN galangan kapal, Komisi VI DPR RI juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan dan penjaminan perbankan. Eko menilai persoalan utama pengembangan industri galangan kapal nasional bukan terletak pada kualitas sumber daya manusia, melainkan pada kepastian akses pendanaan.
Ia optimistis industri galangan kapal nasional mampu berkembang apabila memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai dari sektor perbankan melalui skema penjaminan yang tepat.
Selain itu, Eko juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan aset milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, khususnya kawasan Pelabuhan Benoa, Bali. Menurutnya, masih terdapat sejumlah lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal sesuai rencana pengembangan.
Lebih lanjut, Eko menjelaskan meminta Pelindo menyampaikan perkembangan terbaru mengenai rencana pembangunan kawasan tersebut, termasuk konsep kawasan hiburan terpadu, fasilitas parkir, hingga ruang penyelenggaraan berbagai kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan.
Eko menegaskan bahwa kunjungan kerja Komisi VI DPR RI tidak hanya bertujuan menjalankan agenda kelembagaan, tetapi juga memastikan berbagai program strategis BUMN berjalan sesuai target serta menyerap aspirasi dan tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Kehadiran kami di Surabaya bukan sekadar memenuhi agenda kelembagaan, tetapi untuk melihat secara langsung perkembangan berbagai program strategis yang sedang dijalankan, sekaligus menyerap aspirasi, tantangan, dan kebutuhan yang berkembang di lapangan,” katanya.
Komisi VI DPR RI meyakini penguatan ekosistem maritim nasional memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, BUMN, maupun sektor keuangan. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan industri maritim Indonesia semakin mandiri, kompetitif, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
