MAROS, SULSEL – BELA RAKYAT – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan di sektor pendidikan agar menjadi bagian dari kebijakan nasional. Komitmen tersebut disampaikan usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.
Menurut Andi Muawiyah, kunjungan kerja bukan sekadar agenda formal, melainkan kesempatan bagi DPR RI untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan dunia pendidikan di daerah.
“Kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Semua aspirasi yang kami terima akan menjadi bahan pembahasan Komisi X DPR RI agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Andi Muawiyah di Makassar, Jumat (24/7/2026).
Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan, hasil dialog dengan pemerintah daerah, tenaga pendidik, kepala sekolah, hingga masyarakat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang masih dihadapi sektor pendidikan. Di antaranya kebutuhan revitalisasi bangunan sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penting bagi Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir di tingkat nasional berangkat dari kondisi riil di lapangan. Masukan dari guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi bekal penting bagi Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran,” tegasnya.
Andi berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga berbagai program di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, kepemudaan, olahraga, hingga pengembangan sumber daya manusia di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang diawali dengan pertemuan bersama Fatmawati Rusdi beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan itu dibahas berbagai isu strategis, mulai dari penguatan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan, riset, inovasi, hingga statistik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Komisi X DPR RI juga berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Bahasa, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten/kota, LLDIKTI Wilayah IX, perguruan tinggi negeri dan swasta, Dewan Pendidikan, PGRI, serta tokoh-tokoh pendidikan.
Selain itu, kunjungan tersebut turut melibatkan kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi X DPR RI, yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Badan Pusat Statistik.
Pada hari kedua, rombongan Komisi X DPR RI meninjau langsung kondisi pendidikan di Kabupaten Maros dengan mengunjungi SD Negeri 111 Inpres Polejiwa dan SMP Negeri 2 Maros guna melihat kondisi sarana dan prasarana sekolah sekaligus menyerap aspirasi dari kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi kemajuan pendidikan di Sulawesi Selatan maupun secara nasional.
